SEIRING dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan konsep new normal, sektor pariwisata menjadi sasaran pemerintah untuk digenjot pemulihannya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan stimulus bagi sektor yang menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia itu.
Pandemi Covid-19 amat memukul industri pariwisata Tanah Air. Imbas multiplier effect kepada sektor lainnya pun pasti terjadi. Karena pandemi, sektor pariwisata RI kehilangan Rp 59 triliun karena batalnya kunjungan wisata mancanegara (wisman).
Terpuruknya industri pariwisata itu membuat pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengucurkan stimulus bagi sektor pariwisata. Rencananya, kebijakan itu dirilis pada kuartal III tahun ini dan menyasar kelas menengah atas.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, pemberian stimulus itu merupakan usulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantas mengakomodasi usulan tersebut.
“Mereka mewacanakan sudah dibuka secara bertahap sesuai protokol kesehatan. Selain pariwisata, usulan itu sekaligus untuk menggerakkan restoran, hotel, dan lainnya. Detailnya menyusul dari Kemenparekraf,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (31/5).
Adapun bentuk stimulus itu akan diberikan melalui diskon tiket pesawat ke berbagai destinasi wisata. Ada pula yang berupa insentif pajak hotel atau restoran.
Dalam upaya PEN, pemerintah akan mendorong stimulus untuk penguatan aggregate demand (dukungan sektor pariwisata seperti voucher makanan secara daring) dengan alokasi anggaran hingga Rp 25 triliun.
Kemudian, stimulus untuk bidang pariwisata dalam bentuk diskon tarif tiket pesawat ke destinasi wisata. Lalu insentif pajak hotel atau restoran yang sebelumnya menjadi stimulus tahap I dengan alokasi anggaran Rp 3,8 triliun.
Yustinus menuturkan, stimulus itu nantinya diharapkan bisa mendongkrak konsumsi dan aktivitas pariwisata yang tertekan akibat pandemi. Rencana pemberian stimulus yang lebih menyasar pada kelas menengah ke atas juga diharapkan bisa terakselerasi dengan baik. “Targetnya khususnya yang menggunakan pesawat, sekaligus menghidupkan transportasi udara. Lokasinya pun tidak semua dibuka, seperti misal ada Bali atau Danau Toba,” imbuhnya.
Dengan tujuan itu, pembukaan lokasi pariwisata pun bersifat selektif. Artinya, tidak semua tempat pariwisata serta-merta langsung dibuka untuk umum. Sebab, destinasi yang nantinya dibuka juga disesuaikan dengan rekomendasi BNPB. Protokol kesehatan menyeluruh juga akan dikedepankan pada destinasi yang dibuka. “Prasyarat harus tersedia, daerah harus hijau, itu harus. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kan rutin memberikan rekomendasi, harus sesuai itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyambut baik insentif yang akan dikeluarkan pemerintah untuk sektor pariwisata. Hariyadi mengatakan, stimulus berupa relaksasi pajak dan pelonggaran kredit bagi debitur, menjadi salah satu langkah yang cukup efisien.
Namun, Hariyadi belum bisa terlalu optimistis bahwa stimulus tersebut akan langsung mendongkrak demand sektor wisata. “Tidak bisa langsung 100 persen. Mungkin sekitar 50–75 persen, tergantung dengan perusahaan dan pasarnya di daerah masing-masing,” ujar Hariyadi.
PHRI juga memberi catatan bahwa pariwisata tidak bisa bangkit sendirian. Sebagai penopang, traffic maskapai juga wajib pulih. Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Hariyadi, maskapai sendiri juga belum bisa beroperasi maksimal dengan berbagai pembatasan yang masih diberlakukan. ”Dari sistem transportasi juga belum clear. Jika maskapai belum recovery, maka hotel juga belum akan rebound. Ini siklus yang berkaitan,” tegasnya.
CITILINK MENGUDARA
