SANGATTA – Sungai di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan merupakan sumber air masyarakat. Bahkan, 99 persen masyarakat di sana memanfaatkannya. Kurang lebih tiga ribu penduduk bergantung hidup pada sungai itu.
Kini kondisi airnya memprihatinkan. Jika dulu jernih, kini airnya seperti tanah yang diblender. Keruh sekali. Dikasi obat air pun tak bersih. Bahkan, sabun tidak banyak busanya jika menggunakan air Sungai dengan lebar 50 meter lebih itu.
Ketua BPD Desa Pengadan, Minhar mengaku banyak menerima aduan masyarakat. Rata-rata mengeluh gatal-gatal. Ada pula keluhan terkena BAB. Bahkan, ada tiga peternak ikan melapor kalau ikan di kolamnya mati semua setelah mengganti air kolam dengan air dari sungai.
“Tidak ada yang tersisa. Padahal belum saatnya panen. Nah, ini yang kami khawatirkan. Takutnya tiba-tiba masyarakat keracunan,” ujarnya (Sabtu, 30/5).
Biasanya dia menggunakan empat sendok tawas untuk satu drum air. Sekarang hingga 10 sendok pun masih keruh. Airnya kelat, seperti air sumur. Berbau, tapi lebih keruh. Bahkan, sayuran pakis yang tumbuh di tepi sungai pun tidak bisa dipanen karena penuh dengan lapisan lumpur kering.
“Nelayan juga mengeluh karena pendapatan berkurang. Menurun drastis. Sekarang ketersediaan ikan sungai menurun. Masyarakat kebanyakan mengkonsumsi ikan laut yang harus dipesan dari Sangkulirang atau Samarinda,” bebernya.
Dia mengaku sudah meminta pemerintah desa (pemdes) untuk melaporkan hal ini kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim. Sehingga dapat dilakukan pengujian kualitas air.
Terpisah, Kepala Desa Pengadan, Syarifuddin Zabir membenarkan hal tersebut. Bahkan, surat segera dikirim untuk DLH. Sebab, kondisi air sungai di desa masa kecil Gubernur Kaltim, Isran Noor, memang sangat memprihatinkan. Dia berharap pemkab menindaklanjuti.
“Khawatirnya bukan lagi covid 19 yang membunuh masyarakat Desa Pengadan. Tapi limbah. Masyarakat sudah banyak yang gatal-gatal dan BAB. Ikan milik peternak saja mati setelah menggunakan air sungai,” ungkapnya.
Dia tidak menampik, dua tahun silam air sungai tersebut pernah diuji oleh DLH. Dipastikan pula telah tercemar. Air layak dikonsumsi tapi harus diproses lebih dulu. Sehingga sangat dibutuhkan PDAM menjadi penyedia air bersih. Apalagi, pihaknya sudah menyampaikan hal ini di setiap musrembang.
“Cuma, belum ada tindakan serius dari pemkab. Padahal, PDAM sudah memiliki desain dengan anggaran kurang lebih Rp 14-16 miliar,” bebernya.
Sebenarnya, lanjut dia, lima perusahaan yang beroperasi di kawasan desa pengadan bersedia berkonstribusi dalam penyediaan fasilitas air bersih. Yakni PT Indexim Coalindo (batubara), PT GAM (batubara), PT Gunta Samba (perkebunan kelapa sawit), PT Telen (perkebunan kelapa sawit), dan PT HTI. Hanya, kelima perusahaan itu enggan menanggung biaya keseluruhan. PT Indexim Coalindo membuat perencanaan Rp 1,8 miliar untuk pengadaan fasilitas air bersih. Sedangkan PT Gunta Samba memiliki perencanaan senilai Rp 1,2 miliar. Sayangnya, perencanaan kedua perusahaan itu berlaku untuk lima perusahaan. “Nantinya mereka iuran menggunakan perencanaan itu,” sebut Puding, sapaannya.
Menurutnya, kualitas air sungai sudah menurun sejak perusahaan pertambangan beroperasi. “Kami masih mencari tahu dari mana sumber limbahnya. Tapi sejak perusahaan batubara beroperasi kualitas air semakin buruk. Dulu, walaupun air banjir tidak sekeruh sekarang,” tegasnya.
Dia berharap pemkab cepat menindalanjuti masalah tersebut. Apalagi pihaknya sudah menghibahkan lahan di dua lokasi yang berbeda. “Jadi tidak perlu ada pembebasan lahan lagi. Ini lahan milik desa,” tutupnya. (*la/dq)
