Pembukaan kembali aktivitas sekolah mestinya menyesuaikan kondisi tiap wilayah. Keselamatan lebih diutamakan ketimbang penyelesaian kurikulum.
BALIKPAPAN–Pemkot Balikpapan diminta tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tatanan normal baru saat pandemi virus corona. Sebab, perkembangan penyebaran virus corona sangat dinamis. Sehingga perlu persiapan yang matang untuk menerapkan kebijakaan pelonggaran saat pandemi masih melanda.
Pesan itu disampaikan Kapolda Kaltim Muktiono saat rapat koordinasi terkait persiapan tatanan normal baru dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Mapolda Kaltim, Jumat (29/5). Rapat ini turut dihadiri segenap unsur perwira menengah Polda Kaltim. Selain itu, ada Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Nugraha Hartanta.
Kapolda berharap, Balikpapan menjadi contoh penerapan tatanan normal baru. Dengan baik, rapi, tetapi tidak terburu-buru. “Jajaran TNI-Polri siap mengawal. Lalu harus melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat,” kata Rizal saat jumpa pers di kediaman wali kota Balikpapan, kemarin.
Dia menyampaikan, Pemkot Balikpapan akan melakukan pengawasan ketat di pintu masuk kota. Mulai Bandara Internasional Sepinggan, maupun Pelabuhan Semayang. Pemerintah tengah memantapkan rencana mewajibkan masyarakat dari luar Kaltim untuk melampirkan hasil pemeriksaan swab. Untuk mencegah bertambahnya angka pasien terkonfirmasi positif di Kota Minyak. Hal itu akan disampaikan dalam waktu dekat. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki KTP Kaltim bisa mempersiapkan diri.
Untuk membantu mengawal penerapan tatanan normal baru nanti, Kodam VI/Mulawarman menyiapkan 1.600 personel se-Kaltim. Sedangkan Polda Kaltim menyiagakan 963 personel.
Tanpa memerinci, Rizal menyebut, jumlah terbanyak akan ditempatkan di Balikpapan. Dan Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan berpesan, pengawasan kebijakan tatanan normal baru di rumah ibadah ditekankan kepada tokoh agama. Sementara personel TNI-Polri sifatnya hanya mengawal. “Diharapkan tokoh agama lebih banyak berperan dalam pengawasannya,” ucap pria berkacamata itu.
Selain itu, Rizal belum menyampaikan waktu pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru di Kota Minyak. Sebagaimana pesan kapolda, dia ingin merampungkan persiapan mengenai hal tersebut. Kebijakan tatanan normal baru tersebut akan dituangkan dalam peraturan wali kota (perwali) atau peraturan daerah (perda).
“Pak Kapolda mengingatkan jangan terburu-buru menerapkan new normal. Karena pengalaman di daerah lain, terulang di Balikpapan. Sudah diberi rumus, jangan terburu-buru dan dimatangkan persiapannya. Supaya lancar pelaksanaanya,” ujar Rizal.
Wali Kota Balikpapan sejak 2011 itu menuturkan, masalah dalam hal penerapan kebijakan tatanan normal baru hampir sama di seluruh daerah. Yakni, kedisiplinan masyarakat. Walaupun banyak petugas yang dilibatkan, jika masyarakat masih tak disiplin, maka tak akan efektif.
Namun, tidak semuanya juga bisa dilakukan dengan sanksi keras. Sehingga lebih menekankan kepada pendekatan yang humanis dan persuasif. Walaupun tatanan normal baru tidak sekeras kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Jadi tidak boleh ada anggapan dengan pelonggaran maka disiplinnya menurun. Tapi dengan pelonggarannya disiplinnya meningkat. Ini tidak gampang praktiknya di masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hetifah Sjaifudian menuturkan, kebijakan pembukaan sekolah sebaiknya dibedakan antarwilayahnya. Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan keluarganya. Penuntasan kurikulum adalah nomor dua.
“Jika sekolah ingin dibuka, harus dipastikan memang hanya untuk daerah yang berada dalam zona hijau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19,” pesan dia.
