BALIKPAPAN- Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk lebih masif memberi stimulus ke dunia usaha guna menekan dampak Covid-19. Pasalnya, “napas” pengusaha disebut-sebut sudah hampir habis.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, pengusaha saat ini membutuhkan stimulus yang cepat dari pemerintah untuk terus menjalankan bisnisnya. Jika program stimulus tidak segera diimplementasikan, dia khawatir mayoritas dunia usaha akan berhenti total dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya sudah berkomunikasi dengan asosiasi dan beberapa pengusaha, ternyata banyak pengusaha yang hanya bisa bertahan hingga Juni ini. Selebihnya sampai ada yang bertahan 3-5 bulan lagi. Sektor pariwisata dan perhotelan terdampak paling parah," katanya, Jumat (29/5).
Yaser menyebut sejumlah program stimulus yang diterapkan pemerintah seperti relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, lalu PPh 22 kepada 19 sektor industri pengolahan belum cukup. Dia berharap pemerintah bisa memperluas stimulus bagi likuiditas perusahaan.
Sebelumnya, Kemenkeu menambah 11 sektor usaha yang mendapat keringanan pajak sebagai dampak penyebaran virus corona. Semula, hanya sektor industri manufaktur yang mendapat insentif pajak dalam paket stimulus kedua.
Insentif tersebut, yaitu PPh Pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang ditanggung pemerintah; PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30 persen; serta restitusi yang dipercepat dengan batasan hingga Rp 5 miliar.
"Tetapi itu tidak cukup. Utamanya pemerintah pusat dan daerah harus menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai anjlok. Yang terpenting daya beli terjaga, perbaikan ekonomi bisa dijalankan tidak perlu waktu yang lama," bebernya.
Ia berharap new normal dapat berhasil dilakukan tanpa meningkatnya penyebaran virus corona di tempat kerja. Ini akan berkontribusi mendorong perekonomian nasional yang lebih tinggi dari saat ini meski belum bisa setinggi pra-pandemi.
"Jadi, Covid-19 itu memunculkan cultural shock dan demand shock yang memengaruhi ekonomi. Maka itu dengan adanya new normal ini memberikan napas panjang bagi pengusaha yang sudah mengalami kerugian," ujarnya
Ia juga menjelaskan, apabila tidak ada instruksi pemerintah dalam membuka ekonomi Indonesia maka pengusaha akan lebih banyak melakukan pemutusan kerja sepihak. "Kita memang akan berbeda dalam membuka usaha karena kita akan lebih ketat dalam protokol kesehatan," katanya
Sebagaimana diketahui, Indonesia akan segera memasuki era new normal. Ke depannya, sebagian perkantoran dan kementerian akan mulai menerapkan kembali bekerja di kantor. Karena itulah, masyarakat diminta bersiap dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian, belanja pemerintah dari APBD juga bisa menjadi pemicu roda ekonomi daerah. Dari dana yang ada bisa diberikan untuk insentif pengusaha UMKM, yang terpenting mereka bisa jalan dulu. (aji/ndu/k15)
