Beradaptasi dengan pandemi Covid-19 menjadi opsi pemerintah untuk menggerakkan kembali perekonomian. Para pelaku industri sepakat memulai lagi aktivitas produksi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, ujian terberat adalah menggairahkan kembali konsumsi masyarakat yang lemah karena terkikisnya daya beli.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyesuaikan sejumlah regulasi sebagai persiapan menjalani era new normal. Memastikan semua pelaku industri menjalankan protokol kesehatan secara ketat adalah pekerjaan yang tidak mudah. ”Penerapan physical distancing dan penyesuaian karyawan hingga 50 persen akan menjadi kewajiban bagi industri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu (27/5).
Agus mengakui, skema new normal akan sangat berpengaruh pada aspek produktivitas dan daya saing sektor manufaktur. Karena itu, Kemenperin juga melakukan penyesuaian target. Misalnya, pengurangan impor hingga 35 persen yang awalnya diproyeksi tercapai akhir 2021 menjadi mundur setahun kemudian.
Jika kenormalan baru berjalan sesuai skenario, Agus yakin angka pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan II nanti bisa mencapai 2?2,7 persen asalkan pada triwulan II ini kasus positif Covid-19 melandai dan tidak ada second wave. ”Syarat lainnya adalah masyarakat produktif dan aktivitas perekonomian kembali pulih,” tegasnya.
Sebaliknya, apabila syarat-syarat pokok tersebut tidak terpenuhi, pertumbuhan sektor industri pada triwulan II bisa lebih rendah dari realisasi triwulan I 2020. ’’Kita belum tahu akan seperti apa. Namun, ketika pembatasan sudah mulai dikurangi, tentu akan secara bertahap kita bisa memperbaiki ekspektasi terhadap pertumbuhan sektor industri,’’ ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa potensi keberhasilan new normal untuk mengembalikan kinerja manufaktur sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Menurut dia, lesunya ekonomi bukan hanya disebabkan adanya pembatasan aktivitas selama pandemi, tetapi juga kepercayaan pasar.
”New normal harus tetap fokus pada pencegahan penularan virus. Market confidence itu yang akan menjadi driver utama konsumsi nonprimer,” jelasnya.
Namun, Shinta menegaskan agar pengusaha tetap mendukung langkah pemerintah. Sebab, roda perekonomian memang tak boleh mandek. Shinta berharap, dengan new normal yang berjalan baik, permintaan konsumsi domestik dan ekspor dapat meningkat daripada dua bulan sebelumnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan bahwa skema new normal memang harus dijalankan supaya ekonomi tidak berhenti. ’’Ketika PSBB terus diberlakukan dan menutup tempat kerja, berapa lama pemerintah bisa menanggung biaya hidup masyarakat,’’ ucapnya kemarin (28/5).
Namun, pemulihan kegiatan ekonomi harus dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran bersama untuk menaati protokol kesehatan. Antara lain, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Adik menegaskan, pada prinsipnya, para pelaku usaha siap kembali melakukan aktivitas ekonomi senormal mungkin dengan mematuhi protokol kesehatan. ’’Tapi, tentu saja setiap sektor memiliki kondisi dan tata cara yang berbeda,’’ katanya.
Terpisah, Ketua Hipmi Surabaya M. Luthfy mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai diskusi tentang upaya kegiatan ekonomi selama masa pandemi. ’’Saat ini rekan-rekan pengusaha juga tengah bersiap menerapkan aturan new normal di perkantoran dan industri berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020,’’ ujarnya.
Luthfy berharap perekonomian tanah air segera pulih meskipun sejumlah indikator menyebut Indonesia belum layak masuk fase kenormalan baru karena penularan masih tinggi.
Apabila melihat kondisi sekarang, elemen-elemen pendukung pertumbuhan ekonomi semakin lemah. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 59 persen hanya akan tumbuh 3,2 persen. Nilai tersebut jauh di bawah pertumbuhan konsumsi yang biasanya di angka 5 persen.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan bahwa rencana pengurangan restriksi dengan diperbolehkannya masyarakat kembali beraktivitas tetap membawa risiko ekonomi. Jika kepatuhan masyarakat rendah dan kasus positif Covid-19 kian meningkat, proses pemulihan ekonomi akan berlangsung lebih lama.
