SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengunjungi sejumlah daerah banjir di Samarinda dalam hari kerja pertamanya usai Idul Fitri, Selasa (26/5/2020).
Hadi mengungkapkan anggaran untuk membantu korban banjir ini telah tersedia dan disalurkan oleh Dinas Sosial Pemprov Kaltim. Namun proyek penanganan banjir Samarinda untuk pengerukan Sungai Karang Mumus kini terhenti karena covid-19.
"Jadi kita telah siapkan Jaringan Pengaman Sosial (bantuan korban banjir) sudah ada di Dinas Sosial dan tak semua dicairkan. Dan bisa dibagi dua, untuk masyarakat dampak covid-19 dan untuk bencana ini," ujar Hadi.
Ditegaskan Hadi, dirinya kini meminta pemerintah pusat untuk prioritaskan proyek penanganan banjir di Samarinda walaupun APBD Kaltim dipangkas separuh.
"Sesungguhnya kami sudah merencanakan permohonan pengerukan SKM ke pemerintah pusat karena sedimentasi luar biasa. Tapi karena covid-19, tak bisa dilanjutkan semua DAK dipangkas, kita harus bersabar dan optimis," ujarnya.
Wagub Hadi Mulyadi melakukan peninjauan banjir pertama ke Posko Induk Jalan Sentosa di Kantor BPBD Kota Samarinda. Disitu ia menyerahkan bantuan sembako. Kemudian mendatangi dapur umum di Kelurahan Temindung Permai.
Hadi juga meninjau banjir di Perumahan Griya Mukti dan Bengkuring. Ia menjelaskan pemerintah provinsi sudah berusaha meminta Kementerian PUPR ikut tangani banjir Samarinda.
"Tetapi semua anggaran dipangkas, terpaksa kita harus bersabar," katanya.
Banjir Samarinda, menurut Hadi, disebabkan sedimentasi sungai yang sangat tinggi dan belum baiknya fungsi drainase.
"Apalagi tanah di daerah banjir memang rendah. Ya kalau mau bicara ada duit banyak, kota ini dipindahkan. Separuh dipindah, tapi tidak mungkin. Memindahkan rumah saja ribut luar biasa. Memang kita harus bersabar," jelas Hadi.
Hadi menghimbau masyarakat sekitar bantaran sungai untuk berpartisipasi pindah jika pemerintah sudah ada dana untuk normalisasi sungai.
Pengerukan Waduk Benanga Tertunda
Hadi juga ungkapkan anggaran proyek pengerukan Waduk Benanga juga dipangkas dan tak bisa dikerjakan tahun ini karena covid-19. Namun, pihaknya akan meminta pemerintah pusat melanjutkan proyek tersebut.