HONGKONG– Peringatan peristiwa Tiananmen Square terancam hampa tahun ini. Sebab, pemerintah Hongkong memperpanjang larangan berkumpul sampai hari peringatan berakhir. Namun, aktivis di pusat bisnis Asia itu tak ingin menyerah dan mencari ide untuk menggelar protes dengan cara berbeda.
Lee Cheuk-Yan, kepala Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, mengatakan bahwa pemerintah terus mencari cara untuk membungkam pendemo lebih lama. Karena itu, mereka memperpanjang larangan berkumpul lebih dari delapan orang.
’’Mereka mengizinkan sekolah, tempat ibadah, bahkan kolam renang kembali buka. Tapi, tak mengizinkan massa berkumpul!” ungkap dia kepada The Guardian.
Padahal, larangan tersebut seharusnya berakhir pekan ini. Namun, rezim Carrie Lam memperpanjang periodenya hingga 5 Juni. Pas sehari setelah peringatan peristiwa Tiananmen pada 4 Juni.
Bagi Hongkongers, Tiananmen merupakan momen yang sangat penting. Mereka biasa menggelar renungan bersama untuk mengingat penindakan keras yang dilakukan tentara Tiongkok kepada pendemo Hongkong pada 1989.
Namun, penyelenggara peringatan tak bisa bersikeras soal larangan tersebut. Pasalnya, pemerintah Hongkong menegaskan bahwa larangan tersebut diberlakukan karena pertimbangan Covid-19. Sedangkan perkumpulan lain, seperti di tempat ibadah, dilakukan dengan mematuhi social distancing.
’’Kami sekadar memperhatikan kesehatan publik. Kerumunan massa pasti membawa risiko wabah,’’ ungkap Menteri Pangan dan Kesehatan Hongkong Sophia Chan.
Lee mengatakan, pendemo pun tahu tentang risiko Covid-19. Jika diizinkan, mereka pasti akan melakukan protes dan peringatan dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Namun, jika tradisi berkumpul di Victoria Park tetap ditolak, Lee sudah merancang rencana alternatif.
Salah satunya, mengatur agar semua pendukung demokrasi menyalakan lilin di seluruh penjuru Hongkong. Mereka juga diminta untuk mengheningkan cipta pukul 20.09. ’’Bisa jadi pesan yang terkirim lebih kuat dari biasanya,’’ ungkapnya.
Selama ini demo menuntut demokrasi yang dilakukan Hongkongers mendapatkan dukungan dari banyak negara. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, perlakuan terhadap aktivis demokrasi membuat AS ragu akan status otonomi Hongkong. Hongkong butuh status tersebut agar bisa bebas berdagang dengan AS.
Sementara itu, Tiongkok menuduh AS berupaya memeras pemerintah Hongkong. Mereka juga menuding AS mencoba mencampuri urusan dalam negeri. (bil/c10/dos)
