Kewenangan Pemkab Dipangkas, APKASI Legowo

- Jumat, 22 Mei 2020 | 11:39 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar

JAKARTA- Kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk melakukan verifikasi terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dipangkas. Keputusan tersebut diambil pemerintah pusat untuk mempercepat prosesnya. Proses verifikasi di pemda dinilai lambat.  

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Namun jika proses verifikasi di pemda disebut lambat, dia tak sependapat. "Kendala sebenarnya bukan dari proses verifikasi, karena itu relatif cepat. Kendalanya adalah pada penerima bantuan yg sebagian kurang tepat sasaran," ujarnya kepada Jawa Pos. 

Anas menambahkan, pihaknya setuju jika data penerima BLT Desa yang dihimpun dari RT/RW menjadi basisnya. Yang terpenting, lanjut dia, data tersebut harus tetap melalui musyawarah desa untuk diputuskan nama dan kuotanya. Sementara proses di pemda dipotong tak jadi masalah.  

"Jadi kalau misal RT/RW memasukkan sekian ratus nama sehingga dalam satu desa ada ribuan orang, apa cukup dananya. Maka inilah perlunya mekanisme musyawarah desa," imbuhnya. Lebih dari itu, musyawarah desa juga bagian dari 'adat'.

Bupati Banyuwangi itu menjelaskan, sebetulnya posisi data and BLT Desa di berbagai daerah sudah siap. "Perlu ada ketentuan jelas mekanisme terbaru ini kapan dijalankan. Karena ini data kan sudah ready semua," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rilis nya mengatakan, hingga kemarin 23.963 desa telah menyalurkan BLT Desa. Dibandingkan Rabu (20/5), telah terjadi lonjakan penyaluran oleh 7.496 desa. "Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLTDD. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa," ujarnya.

Dengan jumlah penyaluran itu, Abdul memperkirakan sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang telah menerima bantuan. Angka tersebut mencakup 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat.

"Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp 1.481.415.000.000," terangnya. Kakak Cak Imin itu menambahkan, saat ini ada 55.260 desa yang telah menerima dana desa di rekeningnya. Dengan demikian, desa-desa tersebut sudah siap menyalurkan. Menurut catatan Kemendes, provinsi yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa tertinggi adalah Bangka Belitung, disusul Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT Dana Desa secara berturut-turut yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara. (far)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Desak MK Tak Hanya Fokus pada Hasil Pemilu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:36 WIB

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Sabtu, 23 Maret 2024 | 12:30 WIB
X