MANAGED BY:
MINGGU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 22 Mei 2020 11:37
Bawaslu Minta Nasib Pilkada Segera Diputuskan

Tiga Perbawaslu Direvisi

JAKARTA- Mundurnya jadwal rapat bersama antara penyelenggara pemilu dengan DPR dan Pemerintah membuat nasib Pilkada masih tidak pasti. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap keputusan bisa segera diambil.

Ketua Bawaslu RI Abhan meminta dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan ulang pada 27 Mei 2020 nanti bisa menghasilkan keputusan yang jelas. "Posisi yang ga pasti seperti sekarang kan ga mengenakkan," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk '1 jam Bersama Ketua Bawaslu', (21/5).

Bagi jajarannya, ketidakpastian nasib Pilkada membuat penegakkan hukum yang menjadi kewenangannya tidak bisa dijalankan secara jelas. Misalnya dalam mengawasi larangan mutasi oleh petahana atau larangan politisasi bantuan sosial. 

Soal nantinya ditetapkan tahapan lanjutan tetap dibulan Juni atau ditunda, Abhan menyerahkan ke Pemerintah, DPR dan KPU yang memiliki Kewenangan. Yang pasti, kalau pun ditunda, dia berharap penundaan tidak bernuansa coba-coba. Pihaknya sendiri sudah pernah mengusulkan mundur di September 2021.

 Namun jika keputusannya tetap dilaksanakan Desember tahun ini, Abhan meminta pelaksanaannya menggunakan standar protokol pencegahan Covid. "Artinya protokol minimalis itu kan hrs ada handsanitizer, kemudian ada masker, mungkin sarung tangan," imbuhnya. Tak hanya bagi petugas, namun juga pemilihnya. 

Pria asal Pekalongan itu menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Sejauh ini, setidaknya ada tiga beleid yang direvisi. Yakni Perbawaslu Pengawasan, Perbawaslu Penindakan, dan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa. 

Revisi tersebut, lanjut dia, disiapkan untuk mengantisipasi perubahan cara kerja jajarannya jika tahapan dilanjutkan di masa pandemi. "Misalnya Penyelesaian sengketa dilakukan perubahan. Jika diubah, bisa secara daring," tuturnya. 

Dalam penyusunan revisi, Bawaslu saat ini tengah mengantisipasi sejumlah potensi negatif yang mungkin terjadi. Misalnya penolakan saat pemeriksaan dugaan pelanggaran. "Diundang fisik aja belum tentu mau datang, ini bagaimana jika daring. Ini harus kita pikirkan," kata dia. 

Selain mempersiapkan regulasi, Bawaslu juga memanfaatkan waktu guna penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya di jajaran pengawas ad hoc melalui berbagai pelatihan virtual. "Semua persoalan berasal dari lapangan, untuk itu ad hoc sangat penting. Kalau punya kewenangan besar tapi ga punya pemahaman yang benar maka akan persoalan. (far)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Oktober 2021 08:46

Kata KPK: Rakyat Indonesia Miskin Akibat Tingginya Kasus Korupsi

 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak sivitas…

Jumat, 22 Oktober 2021 21:36

Di Pangandaran, Melihat Kegigihan Nelayan Pertahankan Orientasi Ekspor

Di perahu para nelayan Pangandaran yang rata-rata kecil, ada tangkapan-tangkapan…

Kamis, 21 Oktober 2021 23:55

Kemenkes: Situasi Covid-19 Kini Hampir Sama dengan saat Awal Pandemi

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi…

Kamis, 21 Oktober 2021 19:56

1.000 Bingkisan Diserahkan untuk Pasien Wisma Atlet dalam Giat “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham”

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti…

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers