JAKARTA– Sempat dilonggarkan, Arab Saudi kembali memberlakukan lockdown total untuk seluruh wilayah negaranya. Kebijakan ini berlaku untuk mengantisipasi adanya kerumuman saat perayaan Idul Fitri. Sementara itu pemerintah Indonesia berharap Saudi segera mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji 2020.
Perkembangan kebijakan pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Riyadh Joko Sulastomo (18/5). Dia mengatakan KBRI Riyadh sudah mengeluarkan informasi perkembangan itu. ’’Kami buat informasi berdasarkan hasil terjemahan dekrit raja (Arab Saudi, Red),’’ jelasnya.
Arab Saudi memberlakukan jam malam total untuk seluruh wilayah Arab Saudi pada 23-27 Mei. Seperti diketahui jika tidak ada perubahan, lebaran akan jatuh pada 24 Mei. Selain itu Arab Saudi juga tetap memberlakukan pembatasan sosial termasuk larangan berkumpul lebih dari lima orang.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi meminta masyarakat mematuhi aturan jam malam tersebut. Ketentuan yang berlaku pada 23-27 Mei itu lebih longgar dibandingkan aturan saat ini. Untuk periode 14-23 Mei, warga diberikan izin bepergian pada pukul 09.00 sampai 17.00 waktu setempat. Aturan ini dikecualikan bagi warga di Kota Makkah. Warga di Kota Makkah tetap dilarang bepergian 24 jam penuh.
Sementara itu dari tanah air, Kementerian Agama (Kemenag) kembali berharap supaya pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian penyelenggaraan haji 2020. Sebelumnya Kemenag menentukan deadline kepada Arab Saudi sampai 20 Mei. ’’Kami berharap informasi pasti apakah haji tahun ini diselenggarakan atau batal segera diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi. Semoga sebelum akhir Ramadan (pengumuman keluar, Red),’’ kata juru bicara Kemenag Oman Fathurahman.
Dia mengatakan pemerintah Indonesia butuh informasi kepastain itu karena waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat. Sesuai jadwal 25 Juni jamaah mulai masuk asrama haji. Kemudian 26 Juni jamaah mulai diterbangkan menuju Madinah. Oman mengatakan sebelum masuk tahap itu, Kemenag tentu harus melakukan beragam persiapan.
Oman mengungkapkan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag sudah berkoordinasi dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) supaya bisa ikut mengkomunikasikan harapan itu melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Selain itu Kemenag juga terus menghubungi otortas di Arab Saudi terkait kepastian penyelenggaraan haj 2020.
’’Informasi mengenai kepasitan penyelanggaran haji tersebut menjadi penting bagi kami,’’ katanya. Khususnya untuk menyiapkan kebijakan teknis serta peraturan-peraturan yang harus dikeluarkan apabila haji tetap diselenggarakan atau tidak. Dia menjelaskan Kemenag sudah menyiapkan mitigasi seandainya Arab Saudi tidak kunjung memberikan kepastian, padahal waktu persiapan penyelenggaraan haji semakin mepet. (wan)
