DENPASAR – Bali sempat menjadi pusat perhatian saat dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia. karena provinsi itu adalah salah satu pintu masuk utama WNA ke Indonesia. Nyatanya, Bali justru menjadi salah satu wilayah yang paling sukses menekan laju persebaran Covid-19. Padahal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diberlakukan di pulau dewata.
Tanpa PSBB, desa adat mengambil peran penting dalam mengatasi Covid-19 di Bali. Salah satunya yang diberlakukan di Desa Adat Tanjung Bungkak Denpasar. Desa tersebut sudah mulai bergerak sejak sepekan sebelum Nyepi. Tidak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di tanah air pada 2 Maret lalu
Sekretaris Desa Adat Tanjung Bungkak I Made Sudana menuturkan, saat itu masyarakat Bali juga resah. Maka, desa adat mulai berperan. Salah satunya dengan mengeluarkan imbauan agar melaksanakan ibadah di ruamh. Desa adat juga mewajibkan penggunaan masker dan penerapan pola hidup sehat.
”Aturan itu dibuat lalu disebarkan melalui WhatsApp. Sampai sekarang aturan adat dipatuhi,” tuturnya. berbeda dengan aturan adat biasanya yang hanya berlaku bagi penduduk asli setempat dan yang beragama Hindu, aturan adat terkait Covid-19 berlaku lebih luas. Tidak hanya mengikat masyarakat Tanjung Bungkak, namun siapapun berada di wilayah desa tersebut tanpa kecuali. Termasuk juga pendatang maupun wisatawan yang masih tinggal di Bali.
Di tingkat desa juga dibuat satgas Covid-19 sebagai bagian intruksi dari pemerintah daerah. bahkan, mulai kemarin (15/5) pemerintah daerah mengintruksikan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Desa adat diberi mandat untuk memberikan pengawasan.
Dia juga menceritakan bagaimana di wilayah pariwisata, pecalang banyak berperan dalam menertibkan. Misal ada wisatawan yang ngeyel maka akan didatangi pecalang. Tak perlu Polisi dan Satpol PP. ”Kami arahkan untuk kembali ke penginapannya,” ucapnya.
Lalu bagaimana dengan rapid test? Menurutnya, rapid tes di Bali sudah masif. Alat yang dibutuhkan sudah tersedia. Mereka yang datang ke Bali akan di tes. ”Nanti setelah tes, disuruh isolasi mandiri dan diawasi oleh tetangga sekitarnya,” ucapnya.
Menurutnya, ada dampak positif dari pembatasan akibat Covid-19. Salah satunya adalah perayaan. Misalnya untuk menikah, tak perlu mengeluarkan banyak dana karena cukup dengan cara adat. Begitu juga dengan ngaben. ”Semua dilakukan saja dengan sederhana,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sepekan terakhir ada 43 kasus baru di Bali. Turun dibandingkan pekan sebelumnya di mana ada 65 kasus baru. secara keseluruhan, kasus positif di Bali tercatat sejumlah 343. Dari jumlah tersebut, saat ini dua pertiganya sudah dinyatakan sembuh. Angka kesembuhan mencapai 232 orang atau 67,6 persen.
Sementara, angka kematian pasien Covid-19 di Bali juga tergolong rendah. Tiga pekan terakhir tidak ada pasien yang meninggal dunia. Kali terakhir ada pasioen Covid-19 meninggal dunia adalah pada 22 April lalu. Saat ini, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Bali hanya 4 orang atau 1,16 persen dari total kasus.
Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, ada tiga level kebijakan di Bali. Di level Provinsi, pihaknya mengeluarkan edaran dan instruksi. Di level kedua, Kabupaten/Kota, fungsinya adalah mengkoordinir operasional kebijakan. ’’Di level 3 kami menrapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk satgas gotong royong,’’ terangnya.
Satgas di desa melibatkan berbagai elemen aparat dan masyarakat. Menurut Koster, pelaksanaan kebijakan di bali leading-nya justru ada di desa adat. ’’Karena desa adat memiliki suatu kearifan lokal dengan hukum adatnya yang bisa mengikat lebih kuat,’’ lanjutnya.
Secara keseluruhan, Bali memiliki 1.493 desa adat. Desa adat itulah yang menjadi andalan utama dalam mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayah masing. Agar mereka tidak keluar dari desa atau tidak kedatangan orang luar masuk ke desa kecuali ada keperluan mendesak. Kontrol dilakukan secara ketat.
Di Bali, hukum adat memiliki kekuatan yang besar. Dampaknya, warga menjadi begitu tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diterjemahkan dalam bentuk hukum adat di masing-masing desa.
