PENAJAM - Proyek prioritas yang jadi utama dikerjakan 2020 di Penajam Paser Utara masih jadi tanda tanya. Sebab, pemerintah daerah secara sendiri melakukan pemangkasan, tanpa melibatkan legeslatif. Mestinya menurut surat edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, DPRD punya peran penting dan harus dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut.
Walhasil, proyek yang bersumber dari aspirasi anggota dewan harus terpangkas. Padahal, munculnya kegiatan tersebut bersumber dari suara rakyat. Dan memang sejatinya jadi perioritas, karena jadi kebutuhan. Sementara proyek yang jadi disusun pemerintah masih dipertahankan. "Seharusnya pemerintah dan DPRD itu sejalan. Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan masyarakat," ungkap Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy.
Ya, rasionalisasi memang harus dilakukan pemerintah lantaran anggaran dari pusat terpangkas. Sejatinya tahun ini PPU mendapat Rp 1,6 teriliun, namun dirasionalisasi hingga Rp 480 miliar, atau sekitar 30 persen. Dan segarusnya dua orang nomor wahid di Benuo taka, yakni bupati dan ketua DPRD yang memilah dan menentukan skala prioritas. Yang memang tidak fundamental sebaiknya dicoret.
Namun pada pelaksanaannya, berbekal intruksi dari dua menteri bupati melakukan rasionalisasi dengan tergesa-gesa. Sehingga ada yang harusnya terakomodasi terpangkas dan sebaliknya. "Iya sesuai intruksi menteri kewenangan memang diberikan kepada pemerintah daerah, tapi pada poin berikutnya harus melibatkan lembaga DPRD," jelasnya.
Diakuinya, pemerintah memang selaku ekskutor. Kalau kewenangan tersebut berada di DPRD pasti akan ada tarik-ulur. Sementara evaluasi harus dilakukan secara efisien. "Tapi tidak boleh sendiri, karena DPRD juga memiliki peranan penting untuk mensukseskan kegiatan di daerah termasuk melakukan penanganan dan lain sebagainya," jelas Jhon.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Edi Hasmoro menjelaskan, dari seluruh kebijakan rasionalisasi, organisasi perangkat daerah (OPD) yang pimpinnyalah yang mendapatkan imbas paling signifikan. Sebab, dipangkas hingga Rp 70 miliar dari total belanja modal Rp 260 miliar. "Iya, paling banyak kami yang dipangkas. Pertimbangan memilah mana yang perioritas itu bukan kami, tapi ada rapat antara pihak Bapelitbang dan yang terkait lain," imbuhnya.
Disinggung soal rasionalisasi aspirasi dewan hingga 100 persen di PUPR, Edi mengaku tidak tahu secara pasti. Sebab, banyak paket yang mereka tangani. Namun diakuinya memang ada rasionalisasi yang bersumber dari aspirasi dewan. "Pokir dewan ada dirasionalisasi, dari pemerintah juga ada. Seperti pembangunan infrastruktur jabatan di Bukit Subur. Ada dua paket yang juga ikut dirasionalisasi, sebenarnya itu masuk prioritas pemerintah juga," imbuhnya.
Ya, proyek jembatan di Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam memang harus tertunda tahun ini. Padahal jembatan tersebut rencananya akan menggantikan jembatan kayu yang rusak akibat seringnya diterjang banjir ketika hujan melanda. Dua paket tersebut masing-masing anggaran anggaran sebesar Rp 1,9 miliar dan Rp 1,4 miliar. (asp)
