MANAGED BY:
JUMAT
23 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 14 Mei 2020 14:44
Tarif BPJS Kesehatan Naik Di Tengah Pandemi

Subsidi Iuran Kelas III Dikurangi

PROKAL.CO,

JAKARTA– Pandemi Covid-19 tidak membuat rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertunda atau bahkan batal. Justru, di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres 64 Tahun 2020 pada 5 Mei lalu. Perpres itu poin intinya adalah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan dan mengubah skema tanggunggan iuran.

Kenaikan iuran berlaku bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk kelas III, tarifnya akan naik 37 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 35 ribu. Sementara, untuk kelas II dan I, kenaikan tarifnya hampir mencapai 100 persen atau dua kali lipat (selengkapnya lihat grafis). Bedanya, tarif baru untuk kelas III akan berlaku mulai 2021. Sementara, untuk kelas II dan I, berlaku mulai 1 Juli 2020.

Berikutnya adalah aturan baru untuk iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Besaran iurannya tetap sama, yakni sejnilai 5 persen gaji bulanan. Namun, aturan baru membuat pemberi kerja harus membayar porsi iuran lebih besar. yakni 4 persen. Sementara, peserta membayar 1 persen sisanya yang dipotong dari gaji.

Sebagai gambaran, bila seorang karyawan digaji Rp 10 juta perbulan, maka nilai iuran BPJS Kesehatannya 5 persen atau Rp 500 ribu. Dari tarif tersebut, si karyawan hanya menanggung seperlimanya. Gajinya akan dipotong Rp 100 ribu. Sisanya, Rp 400 ribu ditanggung pemberi kerja.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya di mana dari tarif 5 persen, peserta PPU membayar 2 persen dan pemberi kerja 3 persen. Selain persentase, perubahan lainnya ada pada batas maksimal gaji yang menjadi hitungan iuran. Dari Rp 8 juta naik menjadi Rp 12 juta. Artinya, iuran maksimal akan naik dari Rp 400 ribu menjadi Rp 600 ribu.

Perpres menyebut bahwa pertimbangan kenaikan tarif iuran itu adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Sehingga kebijakan pendanaannya termasuk iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan secara proporsional. Perpres itu mengklaim mempertimbangkan Putusan MA nomor 7/P/Hum/2020.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 23 April 2021 11:11

Istana Beberkan Kriteria Calon Menteri

JAKARTA– Reshuffle menteri kabinet Indonesia Maju jilid II masih sebatas…

Kamis, 22 April 2021 11:02

Tebar Semangat Kartini

HARI Kartini, dalam pandangan Kepala Humas Daop 1 Jakarta Eva…

Rabu, 21 April 2021 16:52

BWI Kelola Dana Wakaf Tunai Rp 67 M

JAKARTA– Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa dana yang mereka…

Rabu, 21 April 2021 16:40

Bukan untuk Temukan Vaksin, Riset Sel Dendritik Tak Terkait Penelitian di RSUP Kariadi

JAKARTA- Perubahan besar dalam program vaksin nusantara tidak lantas menyurutkan…

Rabu, 21 April 2021 16:17

Jika PAN Gabung, Politik Gotong Royong Makin Kental

JAKARTA– Isu perombakan Kabinet Kerja jilid II kembali bergulir. Beberapa…

Sabtu, 17 April 2021 12:04

Kasus Orient Bahan Evaluasi Mendasar, Meski Menang, jika Tidak Jujur, Hasilnya Sia-Sia

JAKARTA– Kasus dibatalkannya kemenangan bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu…

Sabtu, 17 April 2021 11:57

Kans Reshuffle Meluas Dinilai Terbuka

JAKARTA– Isu reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju terus menguat.…

Sabtu, 17 April 2021 11:33

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang, Kemendikbud Ajukan Revisi PP Nomor 57 tahun 2021

JAKARTA-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengajukan revisi Peraturan…

Jumat, 16 April 2021 15:19

Dua Anggota KKB Puron Wenda Serahkan Diri

JAYAPURA-Saat Kabupaten Puncak memanas dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh…

Jumat, 16 April 2021 15:18

Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari PP SNP

JAKARTA– Lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers