BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan berencana terus memperketat pengawasan jalur transportasi termasuk bandara. Bahkan jika penerbangan berpotensi sebagai penyebaran Covid-19, tak menutup kemungkinan akan bersurat lagi kepada Ditjen Perhubungan Udara untuk meminta penundaan penerbangan komersial.
Menanggapi hal itu, General Manager Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Farid Indra Nugraha menuturkan, prinsipnya Angkasa Pura I sebagai BUMN tetap menjalankan fungsi kegiatan pelayanan publik. Tidak ada penutupan bandara, contoh terminal kargo masih tetap jalan.
Namun seandainya pemerintah daerah ingin menunda pelayanan penerbangan yang mengangkut penumpang, pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah pusat. “Tentu hasil keputusan pemerintah pusat karena melihat perkembangan dan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Pihaknya sebagai operator bandara akan mengupayakan agar tidak sampai terjadi penambahan maupun imported case yang berasal dari luar Balikpapan. “Kami upayakan semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” sebutnya.
Terhitung sejak 8 Mei, Bandara SAMS Sepinggan membuka operasional untuk mendukung kegiatan penerbangan komersial dengan penumpang. Hal ini dilakukan mengikuti Surat Edaran Ditjen Perhubungan Udara terkait pembatasan penerbangan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Serta Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Farid menjelaskan, sejauh ini sudah terdapat lima maskapai yang memiliki jadwal penerbangan di bandara berkapasitas 5-15 juta orang tersebut. “Namun rata-rata setiap hari kurang lebih ada 6-9 orang yang berangkat diawali oleh Citilink,” ujarnya. Kemudian sejumlah maskapai menyusul untuk beroperasional lagi.
Di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air. Teranyar Sriwijaya Air juga telah memiliki jadwal penerbangan hari ini, Rabu (13/5). Dia menjamin selama ini penumpang yang berangkat harus melengkapi persyaratan seperti dalam edaran. Sehingga surat edaran dengan jelas melarang untuk mudik.
“Pembatasan sudah dilakukan sejak dari pembelian tiket di kantor penjualan maskapai hingga proses check-in di bandara,” jelasnya. Ada pun proses pemeriksaan sangat ketat dan proses dibuat sedemikian rupa. Mereka yang ingin berangkat tanpa melengkapi persyaratan, tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan.
Ada pun penumpang yang boleh berangkat atau mendapat pengecualian adalah aparatur sipil negara/militer/pegawai BUMN dilengkapi dengan surat tugas. Syarat kedua mempunyai keterangan surat negatif Covid-19 dari hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR).
Sedangkan untuk unsur nonpemerintah, maka ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui lurah. Lengkap memberikan penjelasan terkait rencana perjalanan dan membeli tiket pulang pergi. Dia mengatakan, tentu penumpang yang datang sudah membawa hasil pemeriksaan tersebut.
“Kalau hasil rapid test reaktif tentu penumpang tidak akan datang ke bandara. Karena proses pemeriksaan ini di rumah sakit sebelum datang ke bandara,” imbuhnya. Sehingga di bandara tidak ada lagi pelayanan rapid test. Selama ini hanya pengecekan bagi mereka yang akan berangkat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). (gel/ms/k18)
