SAMARINDA - Pertumbuhan ekonomi Kaltim bakal terpukul bila pandemi Corona virus (covid-19) terus terjadi hingga akhir tahun 2020 atau lebih lama. Namun, bisa juga tetap tumbuh positif meski kecil bila wabah virus mereda di bulan Juni atau Juli ini.
Namun, Bank Indonesia memprediksi pemulihan ekonomi Kaltim usai wabah corona mereda, akan sulit kembali normal. Karena, masihnya ketergantungan dengan sektor tambang batubara.
"Kalau kita harap seperti sekarang, harga batubara masih tertekan dan ekonomi Kaltim disumbang 45 persen dari batubara, ya agak susah (recovery ekonomi Kaltim)," ujar Kepala Perwakilan BI Kaltim Tutuk S.H Cahyono, Selasa (12/5/2020).
Saat ini, harga batubara terus turun atau bertahan karena masih tersedia stok di pasar luar negeri. Hal ini salah satunya dampak dari Negara India menerapkan lockdown. "Apalagi batubara dari Rusia dan Amerika masuk ke pasaran," katanya.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I tahun 2020 tercatat tumbuh positif 1,27%, melambat akibat kontraksinya kinerja pertambangan.
Menurut Tutuk, BI telah menghimbau dari sekarang pemerintah segera melakukan diversifikasi produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan begitu pemulihan ekonomi bisa lebih cepat.
Selain itu, pemerintah diminta segera melakukan transformasi ekonomi dari hanya andalkan energi tak bisa diperbarui beralih ke pengembangan energi yang bisa diperbarui, meningkatkan efesiensi bagi dunia usaha dengan menyediakan konektifitas infrastruktur antar satu daerah dengan daerah lain, sarana umum listrik dan air.
"Harus harus transformasi ekonomi, mau nggak mau hilirisasi, efesiensi dan penyederhanaan regulasi. Ini mutlak. Di Negara-Negara lain melakukan hal sama. Di Vietnam ekosistem ini sudah jadi," jelas Tutuk.
"Kita sebenarnya juga punya keunggulan CPO dari 1 juta hektar lahan sawit. Jika kita bisa meyakinkan mereka bisa lebih efesiensi (usaha) disini, mereka akan berbondong-bondong masuk ke Maloy dan Kariangau," ujar Tutuk.
Dampak covid-19, Kaltim menjadi provinsi dengan tingkat PHK paling banyak ke 5 di Indonesia. Setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Dari survei kepada 384 UMKM di Kaltim, BI mencatat 90,10% UMKM mengalami penurunan penjualan dikarenakan keterbatasan aktivitas jual beli di tengah implementasi social distancing dan 86,26% UMKM kesulitan membayar cicilan. (mym)
