Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat implementasi dari program kartu prakerja menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Presiden sejak awal menginstruksikan agar program ini dapat mengutamakan masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid-19. Seperti sektor informal dan UMKM. Anggaran dari program tentu bertambah namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait pada implementasi program.
Pertama, sejak awal program kartu prakerja diharapkan akan membantu meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Dengan harapan akan berkontribusi positif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. ”Namun, di tengah implementasi PSBB yang berpotensi mengurangi penyerapan dana dari program ini, maka jika dimungkinkan untuk dialokasikan untuk pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan tunai yang urgent dibutuhkan bagi masyarakat/pekerja yang terkena dampak negatif dari penerapan PSBB,” urai Josua kepada Jawa Pos tadi malam.
Kedua, dengan bertambahnya prioritas target penerima manfaat kartu prakerja akan menjadi tantangan tersendiri. Program ini mensyaratkan peserta untuk lolos seleksi yang berarti calon peserta harus mampu untuk mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya pemberlakuan PSBB di berbagai daerah di Indonesia, pelatihan yang berbasis online tentu akan diutamakan.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan pelatihan-pelatihan berbasis online yang menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan skill pekerja selagi belum mendapatkan pekerjaan.
Ketiga, kebijakan subsidi kuota internet juga dapat menjadi pilihan pemerintah untuk membantu biaya internet para peserta nantinya. Selain itu, efektivitas dari program pelatihan online tersebut juga perlu dikaji oleh pemerintah. ”Apakah betul meningkatkan skill pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat Covid-19 ini?” ujarnya.
Begitu pula peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira . Dia menilai, sistem dan pengelolaan data tidak siap. Juga, masih perlu menyelidiki terkait MoU sebagai mitra pelaksana kartu prakerja.”Dengan data yang tidak siap, maka risiko salah sasaran penerima kartu prakerja cukup besar,” katanya melalui pesan singkat.
Jika terus dilanjutnya, Bhima khawatir justru akan bermasalah. Akibatnya, tidak efektif menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, tidak sedikit pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun dirumahkan oleh perusahaan.
Menurut Bhima, program kartu prakerja dengan pelatihan online di tengah krisis tidak relevan. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai untuk meningkatkan daya beli. ”Apakah pemerintah menjamin 5,6 juta orang lulusan prakerja akan terserap di perusahaan atau lapangan kerja? Kalau tidak, maka kartu prakerja ini sia-sia,” ujarnya. (han)
Kartu Prakerja dalam Angka
8 : mitra platform program Kartu Prakerja
168.111 : orang peserta yang lolos Gelombang Pertama
288.154 : orang peserta yang lolos Gelombang Kedua
Rp 20 triliun : total anggaran pemerintah untuk kartu prakerja
Rp 5,6 triliun: anggaran untuk biaya pelatihan
