Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai ada ruang gelap dalam program tersebut. Dari sisi transparannya, misalnya, tidak ada indikator yang jelas tentang kriteria kelulusan. Proses tersebut dinilai rawan untuk dimanipulasi. "Yang menentukan kelulusan siapa. Ini seperti kejahatan di ruang gelap," katanya.
Dia sepakat bahwa pelatihan kartu prakerja tidak relevan di tegah pandemi seperti saat ini. Dia lebih sepakat kalau alokasi anggaran tersebut digeser untuk jaring pengaman sosial. Sehingga dana bisa diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. "Hasilnya lebih nyata karena rakyat butuh makan untuk hari ini," tegas Cucun.
Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai kartu prakerja adalah titik yang paling rawan terjadi penyelewengan anggaran. Salah satu indikasi, kata dia, karena program itu maraup keuntungan yang terlampau besar. Dia membeberkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah menaksir keuntungan kartu parakerja mencapai 20 persen dari anggaran. Itu setara dengan Rp 1,12 triliun. Bahkan lembaga riset independen Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut potensi keuntungan para vendor mencapai Rp 3,7 triliun.
Dengan alasan itu, pihaknya mendorong agar KPK hadir melakukan pencegahan."Ini betul-betul rawan. Kami minta KPK awasi ini," imbuhnya.
Potensi penyalahgunaan anggaran juga terlihat dari delapan platform mitra kerja ditunjuk tanpa melalui proses lelang. Menurutnya, kartu prakerja sama sekali tidak tepat dan tidak berdayaguna.
PAN juga mengkritisi program tersebut. Anggota Fraksi PAN Saleh Partonan Daulay terkesan menghamburkan anggaran dengan materi pelatihan yang tidak relevan. Dia setuju sudah sepatutnya program kartu prakerja dievaluasi. "Sejauh ini berdasarkan saran dan kritikan masyarakat, program ini sebaiknya dihentikan," tegasnya.
Sebagai gantinya, sambung dia, anggaran bisa dialihkan untuk bantuan tunai kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan terdampak Covid-19. Fraksi PAN juga mempertanyakan pelaksanaan teknis program kartu prakerja yang pelaksana kegiatan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator perekonomian. Padahal secara teknis kementerian tersebut tidak memiliki mitra khusus di DPR. Akibatnya parlemen akan sulit melakukan pengawasan dalam rapat-rapat komisi.
Menurutnya, dari sisi teknis pelaksanaan program kartu prakerja lebih tepat di bawah kementerian teknis. Contohnya kementerian ketenagakerjaan. Dengan begitu, ujar dia, fungsi pengawasan bisa secara langsung dilakukan komisi IX DPR sebagai mitra kerja. "Tapi ini aneh saja. Kementerian koordinator kok melaksanakan pekerjaan teknis. Ada apa ini? Bisa saja muncul prasangka-prasangka tidak baik," tegas Saleh.
Anggota Fraksi PPP Anas Thahir menilai pelatihan berbasis daring dalam kartu prakerja tidak tepat di tengah pandemi virus korona. Anggaran Rp 20 triliun untuk program tersebut dinilai mubazir. Sebab yang menganggur kebanyakan bukan angkatan pekerja baru yang membutuhkan materi pelatihan. "Mereka pekerja lama yang butuh bantuan tunai untuk bertahan hidup," imbuhnya.
Di tengah maraknya gelombang PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, papar Anas, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen.
Nah, bercermin dari data tersebut, sambung dia, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tidak goyah adalah dengan menggelontorkan bantuan-bantuan tunai. "Artinya pemerintah tak seharusnya memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja," tandas anggota Komisi IX DPR itu.
Apalagi, jika melihat konten materi pelatihan mirip seperti video tutorial di youtube, google, dan instagram. ”Banyak juga selebgram yang membagikan pelatihan online gratis,” celetuk Bhima. Menurut dia, pemerintah gagal paham mengenai konsep kartu prakerja.
Platform milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga mendapat atensi cukup besar dari para peserta program kartu pra kerja. Tercatat, sudah 25 ribu perserta yang mengikuti pelatihan online melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). ”Pelatihan paling diminati itu yang terkait IT,” ujar Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi Kemenaker Muchtar Azis.
Misalnya, desain grafis. Pelatihannya tersebut dilakukan secara online, yang memungkinkan komunikasi dua arah. Dia mencontohkan, untuk desain grafis dengan total waktu pelatihan 20 jam pelajaran. Biasanya, durasi waktu penyelesaian pelatihan ini sangat relatif tergantung penjadwalan programnya. Ada yang 3,4 sampai lima kali pertemuan.
