DPR Tolak Rencana Kedatangan 500 TKA Tiongkok

- Jumat, 1 Mei 2020 | 11:18 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untu menyetop rencana kedatangan 500 TKA asala Tiongkok ke Sulawesi Tenggara. (dok MPR RI)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untu menyetop rencana kedatangan 500 TKA asala Tiongkok ke Sulawesi Tenggara. (dok MPR RI)

JAKARTA- Rencana pemerintah yang akan memberikan izin masuk kepada 500 tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok mendapat penolakan keras dari DPR RI. Dewan meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut, karena dikhawatirkan akan menularkan virus Covid-19.

Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR mengatakan, rencana pemerintah mendatangkan TKA Tiongkok sangat aneh. Pemerintah Indonesia seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan investor dari Tiongkok. "Indonesia terkesan tidak berdaulat jika berhadapan dengan investor dari Tiongkok," terang dia kepada Jawa Pos kemarin.

Perusahaan Nikel asal Tiongkok lah yang mengajukan izin untuk mendatangkan 500 TKA ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saleh mengatakan, kasus kedatangan TKA dari Tiongkok di tengah pandemi Korona bukan yang pertamakali. Pada bulan lalu, puluhan TKA juga masuk ke Indonesia dengan aman dan lancar. Padahal, mereka tidak mengantongi visa kerja. Mereka datang hanya dengan visa kunjungan.

Saleh mengatakan, ketika kedatangan para TKA dipersoalkan, hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk datang ke Indonesia. Mereka malah semakin bersemangat dan berani masuk ke Indonesia.

Padahal, lanjut Saleh, sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Sebab, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut dia, di saat pandemi seperti ini, penanaman modal asing memang menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah pengangguran.

Politikus PAN itu mengatakan, manfaat investasi asing adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Tapi, ketika investasi asing justru mempekerjakan TKA, maka investasi itu tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. "Itu hanya menguntungkan investor asing saja. Maka banyak masyarakat yang menolaknya," ungkap dia.

Saleh menegaskan bahwa pihaknya menolak dengan tegas rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok. Pemerintah Indonesia harus berani bertindak tegas terhadap para investor dari Tiongkok. Pemerintah harus tetap berdaulat. "Saya katakan harus ditolak," tegas Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, rencana pemerintah yang akan mendatangkan ratusan TKA di tengah pandemi Korona sungguh sangat keterlaluan. "Ini menghina akal waras kita," tutur dia Apalagi, lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu, mereka datang dari negara yang menjadi asal wabah Korona. Jadi, kata dia, rencana itu tidak sesuai dengan semangat pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA. Sebab, hal itu akan menimbulkan keresahan masyarakat, dan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19.

Dia juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengawasi pintu masuk perbatasan, khususnya perusahaan modal asing di wilayah Sultra yang mempekerjakan TKA. "Agar tidak melakukan pelanggaran dengan mendatangkan TKA asal Tiongkok," tandasnya. (lum)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Sabtu, 23 Maret 2024 | 12:30 WIB

Operasi Ketupat Mudik Dimulai 4 April

Sabtu, 23 Maret 2024 | 11:30 WIB

Kaji Umrah Backpacker, Menag Terbang ke Saudi

Jumat, 22 Maret 2024 | 20:22 WIB
X