JAKARTA- Dalam mengantisipasi terpukulnya bisnis karena pandemi Korona, PT Garuda Indonesia membeberkan sejumlah langkah yang akan ditempuh. Bahkan Garuda Indonesia sudah melalukan perhitungan jangka panjang jika wabah masih berlangsung hingga akhir tahun 2020. Langkah-langkah yang akan ditempuh tersebut di antaranya adalah efisiensi operasional dan renegosiasi sejumlah kerjasama.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penundaan pembayaran ke pihak ketiga. Irfan menjelaskan bahwa jika ada masalah pada bisnis inti yakni penerbangan, maka sejumlah bisnis lain seperti GMF, ASC, Aerotrans, dan sebagainya juga akan terpengaruh. Penundaan pembayaran dilakukan untuk memastikan Garuda Indonesia tetap bisa beroperasi di tengah pandemi Korona.
Selanjutnya, Garuda juga akan melakukan negosiasi ulang terkait sewa pesawat. Menurut Irfan, pihaknya akan mendorong negosiasi pada pemilik pesawat untuk menurunkan harga sewa. ”Alasannya harga sewa pesawat Garuda terlalu tinggi. Seperti pesawat Boeing 777 yang digunakan untuk penerbangan ke Amsterdam yang tiap bulannya harus membayar USD 1,6 juta. Ini kesempatan bagus untuk negosiasi karena saat ini harga pasar untuk penyewaan pesawat hanya USD 800 ribu per bulan,” ujarnya, saat melakukan rapat kerja virtual dengan Dewan Perwakilan Rakyat, (29/4).
Selain itu, perseroan juga akan mengembalikan pesawat CRJ100 Bombardier yang sebelumnya sudah di-grounded. Irfan menyebut bahwa ongkos grounded pesawat tipet tersebut setahun sekitar USD 50 juta dolar. ”Ini waktu terbaik negosiasi sewa pesawat kita, jika lessor tidak mau turunkan, kita minta pesawat tersebut diambil aja, kita punya fleet dan konfigurasi lebih pas,” tegas Irfan.
Selain itu, Garuda Indonesia juga akan melakukan beberapa relaksasi keuangan. Irfan membeberkan bahwa Garuda Indonesia tengah mengalami masalah terkait dengan keuangan lantaran utang jatuh tempo perusahaan pada Juni mendatang mencapai USD 500 juta atau setara dengan Rp 7,75 triliun.
Terakhir, lanjut Irfan, Garuda Indonesia juga melakukan efisien produksi. Pihaknya juga menunda gaji karyawan di level direksi dan komisaris. Sementara insentif tahunan dan tunjangan penunjang seperti THR akan tetap diberikan. Meskipun Kementerian BUMN sudah mengeluarkan imbauan untuk tidak membayar THR bagi direksi dan komisaris. "Garuda tetap berkomitmen akan tetap membayar THR meski sudah ada imbauan dari Menteri BUMN untuk tidak membayar THR bagi direksi dan komisaris,” urainya.
Di luar langkah-langkah mitigasi di atas, Garuda Indonesia tetap berupaya untuk beroperasi dan menambah pundi-pundi income melalui beberapa strategi. Menurut Irfan, perusahaan telah mengubah beberapa rute penerbangan komersial menjadi rute kargo. ”Garuda Indonesia menerbangkan 26 pesawat khusus kargo untuk rute domestik maupun internasional. Operasional layanan kargo Garuda Indonesia ini akan mengikuti slot jadwal penerbangan komersial,” ujarnya.
Lebih rinci Irfan menjelaskan, layanan kargo Garuda Indonesia tersebut tidak terbatas untuk barang-barang komersial, melainkan juga digunakan untuk logistik penanganan pandemi Korona. Misalnya, untuk pengiriman obat-obatan dan alat pelindung diri (APD). Selain layanan kargo, perusahaan juga memaksimalkan jasa penyewaan pesawat untuk keperluan industri, terutama farmasi. ”Kami tetap melayani sistem charter, namun dengan catatan bandara tujuan masih menerima penumpang udara alias tidak ditutup,” pungkasnya. (agf)
