BALIKPAPAN–Risiko bencana gempa bumi dan tsunami turut jadi isu krusial dalam penyusunan rencana induk (masterplan) pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Saat ini, pemerintah tengah menyusun masterplan berupa infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi. Ditargetkan, Mei nanti, masterplan tersebut telah dipresentasikan ke Presiden Joko Widodo.
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), potensi tsunami berada di wilayah pesisir pantai Kalimantan di bagian selatan. Lalu membentang sampai utara Kalimantan. Yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sesuai peta yang dikeluarkan BMKG, potensi tsunami masih memungkinkan terjadi mulai pesisir Banjarmasin (Kalsel) lalu memanjang ke Balikpapan (Kaltim) dan Palangkaraya (Kalteng). Dan berakhir di Tarakan (Kaltara). Yang ditandai dengan garis merah memanjang.
“Kapan, di mana dan seberapa besarnya serta ketepatan waktunya yang belum bisa diprediksikan,” kata Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Balikpapan Mudjianto kepada Kaltim Post, Ahad (26/4). Lanjut dia, karena gempa tektonik maupun longsoran dasar laut, tsunami bisa terjadi di Selat Makassar. Baik dari pantai barat Sulawesi atau pantai timur Kalimantan.
Namun selama tidak ada peringatan dini tsunami dari BMKG, maka tidak ada potensi tsunami. Sehingga masyarakat diimbau tetap tenang. Dibanding pulau lain di Indonesia, Mudjianto menyatakan, Pulau Kalimantan relatif lebih aman secara seismik. Menurut dia, BMKG pusat bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa. Termasuk langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yang lebih mumpuni di IKN baru. ”Sudah di persiapkan tahun ini (2020),” kata Mudjianto.
Salah satu sistem yang dimaksud adalah penguatan jaringan Indonesia Tsunami Early Warning System. Pemerintah berencana akan menambah puluhan sensor monitoring gempa bumi. Sedikitnya sekitar 29 sensor akan dibangun. Dari jumlah saat ini yang sudah terpasang sebanyak 15 sensor seismik se-Kalimantan. Khusus Kaltim, ada 4 sensor yang sudah terpasang sejak 2007 dan dilakukan pemasangan terbaru pada 2019.
Yakni, sensor BKB di Karang Joang, Kilometer 23, Balikpapan, sensor SMKI di Samarinda yang berlokasi Taman Nasional Universitas Mulawarman (Unmul), sensor SGKI di Sangatta, Kutim, yang berlokasi di bukit kompleks Kantor Bupati Kutim. Terakhir, sensor TB KI di Berau yang terletak di area kompleks Kantor Camat Bukit Tabur.
“Program tahun ini (2020) akan dibangun di Berau sebanyak tiga lokasi. Tepatnya di daerah sesar (patahan) Mangkalihat aktif yang ada di Berau,” katanya. Namun, imbas pandemi virus corona yang saat ini melanda Indonesia, seluruh kementerian dan lembaga menunda sebagian besar kegiatan pembangunan pada tahun ini. Salah satu dampaknya adalah rencana awal pembangunan shelter GB dan peralatan seismiknya.
Pada awal program direncanakan, pembangunan sebanyak 29 lokasi. Akan tetapi, karena pengalihan anggaran hanya dapat dipertahankan pada tiga lokasi. Penguatan penambahan jaringan monitoring gempa bumi program tahun 2020 juga terdampak. Dari semula sebanyak 175 lokasi, kini hanya 40 lokasi. “Akhirnya 135 lokasi dihapuskan atau di-pending,” ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, peneliti senior di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan, sesuai hasil penelitian, calon IKN baru di Kaltim di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, rentan dilanda tsunami. Hal itu dipicu longsor bawah laut. Volume longsorannya mendekati 4 juta meter kubik. Sehingga bisa menghasilkan gelombang tsunami setinggi lebih 15 meter. Seperti yang pernah terjadi di Papua Nugini pada 1998.
"Kami pernah sampaikan tahun lalu. Kaji detail perlu untuk siapkan pengurangan risiko bencananya," kata Widjo Kongko yang juga dikenal sebagai ahli tsunami dalam cuitannya di akun media sosial tentang perlunya upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bagi calon ibu kota negara, Kamis 23 April 2020. Widjo Kongko menggunakan istilah tradisional masyarakat di Pulau Simeulue, Aceh, smong untuk ancaman tsunami tersebut.
Dia juga menyebut, tsunami di Palu dan Krakatau sebagai contoh smong yang terjadi beberapa tahun lalu yang diakibatkan oleh longsor bawah laut. Menurut dia, kejadian smong di Indonesia yang disebabkan longsor di bawah laut lebih banyak daripada yang diperkirakan. Meski demikian, Widjo mengatakan, kajiannya tidak banyak.
Di wilayah barat Indonesia, dari survei batimetri detail cacat-parut bekas longsor bawah laut hanya menjadi kajian kolega peneliti di Potsdam, Jerman.
Sedang di Indonesia tengah dan timur, atau Laut Banda, suspek longsor bawah laut lebih banyak. "Smong yang dipicu longsor bawah laut bisa sangat tinggi, lebih 50 atau 100 meter," ujar Widjo Kongko.
Cuitan awal Widjo terkait potensi smong di calon ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut mengomentari artikel yang dilansir BBC News berjudul Tsunami Risk Identified Near Future Indonesian Capital, Rabu 22 April 2020.
