MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 27 April 2020 10:26
Anggaran Difokuskan ke Wabah, Pemindahan IKN Tertunda

Kaltim Siap-Siap Gigit Jari

Dalam kalender kerja yang dikutip dari laman DPR RI, hingga akhir bulan ini tidak ada agenda pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Pasalnya draf mengenai aturan yang bakal menjadi dasar hukum pemindahan IKN itu, belum sampai ke meja wakil rakyat di Senayan --sebutan Gedung DPR di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan setelah RUU IKN masuk program legislasi nasional tidak akan dibentuk panitia khusus (pansus). Melainkan hanya berbentuk panitia kerja (panja). Yang artinya hanya anggota Komisi II DPR saja yang menjadi anggota panja karena pembahasan RUU telah dilaksanakan DPR RI.

“Namun sampai hari ini (kemarin), Komisi II DPR belum membuat panja apapun. Termasuk Panja IKN. Jadi bisa dikatakan, unfortunately kalau ada yang mendukung RUU IKN. Sebenarnya proses politik di DPR agak stagnan terkait pemindahan IKN,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

Adapun anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur membenarkan belum ada pembentukan panja mengenai IKN di Komisi II DPR. Sehingga, sampai saat ini, belum ada pembahasan mengenai RUU pemindahan IKN ke Kaltim “Isunya sih, RUU-nya sudah diberikan pemerintah ke DPR. Sekarang ada di baleg (badan legislasi). Saya bukan anggota baleg sehingga tidak dapat info kepastiannya,” ujar politikus PKS itu.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) yang juga anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mengaku masih menunggu draf RUU IKN dari pemerintah. Setelah diserahkan ke DPR, ada beberapa tahapan yang dilalui. Karena pembahasan RUU IKN menggunakan pendekatan omnibus law atau penyederhanaan undang-undang.

Selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan diputuskan dalam rapat paripurna. Jika paripurna menyetujui pembahasan RUU IKN dilanjutkan, maka akan ditentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan pembahasan. “Jadi pembahasan (RUU IKN), sampai saat ini belum dilakukan,” kata politikus Golkar itu saat dihubungi Kaltim Post, belum lama ini.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 16:14

Menumpuk di Kota karena Bisa Buka Praktik

DATA Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat pada 2019, Kaltim memiliki…

Senin, 26 Oktober 2020 16:12

Kisah Dokter sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19, Perjuangan Ekstra di Era Corona

Perayaan Hari Dokter Nasional tahun ini terasa berbeda. Bahkan, para…

Senin, 26 Oktober 2020 14:15

Rp 252 Triliun APBD Didepositokan Pemda, KPK Selidiki Modus Deposito APBD

JAKARTA- Kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menempatkan Anggaran Pendapatan dan…

Senin, 26 Oktober 2020 11:06

Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Publik Takut Berpendapat, Aparat Semena-mena

JAKARTA– Kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami penurunan. Itulah hasil survei…

Senin, 26 Oktober 2020 11:01

Imbas Pandemi, Puluhan Perusahaan di Kaltim Tumbang

Tak hanya banyak pekerja yang dirumahkan, masuknya virus corona di…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:58

Proyek-Proyek APBN Masih Berjalan

SAMARINDA–Perlambatan ekonomi membuat APBD Kaltim 2021 melorot. Jelang disahkan, angkanya…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:57

Cadangan Batu Bara Kaltim 4,6 Miliar Metrik Ton

SAMARINDA–Realisasi produksi batu bara Kaltim dari tahun ke tahun naik-turun.…

Sabtu, 24 Oktober 2020 12:33

Realisasi Pajak Batu Bara Minus 36 Persen

SAMARINDA-Dominasi pertambangan baru bara terhadap perekonomian Kaltim bukan hal baru.…

Sabtu, 24 Oktober 2020 12:32

Vaksin Tak Langsung Dongkrak Ekonomi Kaltim

SAMARINDA-Vaksin rencananya didistribusikan secepatnya. Namun, langkah ini dinilai tak akan…

Sabtu, 24 Oktober 2020 11:14
Dari Duel Akbar UFC 254

Hapus Keraguan, Ujian Terbesar Khabib

Duel UFC 254 Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje bakal berlangsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers