Pemindahan ibu kota negara (IKN) disambut gegap gempita oleh sejumlah pihak. Angin segar bagi perekonomian Kaltim. Namun wabah corona mengubah segalanya.
BALIKPAPAN - Anggaran pembangunan infrastruktur untuk calon ibu kota negara (IKN) di Kaltim masih belum dialokasikan. Pasalnya belum ada dasar hukum mengenai pemindahan IKN ke Kaltim. Dengan begitu, tidak ada anggaran yang disiapkan dalam APBN 2020.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menegaskan pada APBN 2020 tidak ada alokasi pembangunan infrastruktur dasar untuk calon pusat pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Begitu pun dengan kawasan strategis nasional IKN yang membentang dari Kecamatan Samboja, Loa Kulu, hingga Loa Janan di Kutai Kartanegara (Kukar). “Jadi masih menunggu Undang-Undang IKN, baru dimasukkan (anggaran pembangunan infrastruktur dasar di calon IKN). Biar ada legal standing-nya,” kata wakil rakyat asal Benua Etam itu kepada Kaltim Post.
Dengan demikian, pengalihan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya berkaitan dengan anggaran infrastruktur semata. Tidak ada kaitan dengan infrastruktur dasar di calon IKN. Khusus untuk Kementerian PUPR, anggaran yang direalokasikan sebesar Rp 24,53 miliar untuk penanganan pandemi corona. “Karena seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri PUPR, enggak ada anggaran infrastruktur IKN di APBN 2020,” terang politikus Partai Demokrat itu.
Dalam kalender kerja yang dikutip dari laman DPR RI, hingga akhir bulan ini tidak ada agenda pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Pasalnya draf mengenai aturan yang bakal menjadi dasar hukum pemindahan IKN itu, belum sampai ke meja wakil rakyat di Senayan --sebutan Gedung DPR di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan setelah RUU IKN masuk program legislasi nasional tidak akan dibentuk panitia khusus (pansus). Melainkan hanya berbentuk panitia kerja (panja). Yang artinya hanya anggota Komisi II DPR saja yang menjadi anggota panja karena pembahasan RUU telah dilaksanakan DPR RI.
“Namun sampai hari ini (kemarin), Komisi II DPR belum membuat panja apapun. Termasuk Panja IKN. Jadi bisa dikatakan, unfortunately kalau ada yang mendukung RUU IKN. Sebenarnya proses politik di DPR agak stagnan terkait pemindahan IKN,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
Adapun anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur membenarkan belum ada pembentukan panja mengenai IKN di Komisi II DPR. Sehingga, sampai saat ini, belum ada pembahasan mengenai RUU pemindahan IKN ke Kaltim “Isunya sih, RUU-nya sudah diberikan pemerintah ke DPR. Sekarang ada di baleg (badan legislasi). Saya bukan anggota baleg sehingga tidak dapat info kepastiannya,” ujar politikus PKS itu.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) yang juga anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mengaku masih menunggu draf RUU IKN dari pemerintah. Setelah diserahkan ke DPR, ada beberapa tahapan yang dilalui. Karena pembahasan RUU IKN menggunakan pendekatan omnibus law atau penyederhanaan undang-undang.
Selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan diputuskan dalam rapat paripurna. Jika paripurna menyetujui pembahasan RUU IKN dilanjutkan, maka akan ditentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan pembahasan. “Jadi pembahasan (RUU IKN), sampai saat ini belum dilakukan,” kata politikus Golkar itu saat dihubungi Kaltim Post, belum lama ini.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penyiapan proyek infrastruktur untuk calon IKN di Kementerian PUPR dialihkan untuk penanggulangan pandemi.
Kementerian PUPR memutuskan mengalihkan anggaran itu karena mendesak adanya tambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. “Sudah diputuskan dilakukan shifting,” kata Sri Mulyani, Kamis (23/4).
