TOKYO -Teka-teki terkait siapa yang bertanggungjwab menanggung biaya tambahan olimpiade akibat penundaan penyelenggaraan belum jelas. Pemerintah Jepang kemarin malah membantah klaim Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menyebut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sudah sepakat menanggung biaya tambahan akibat penundaan olimpiade sampai setahun ke depan.
Senin kemarin IOC dalam salah satu artikel di situs resmi mereka memuat tanya jawab dengan Presiden IOC Thomas Bach. Dalam salah satu jawaban di artikel itu, Bach mengklaim bahwa pemerintah Jepang sudah siap menanggung semua biaya tambahan. " Itu sudah terikat dalam sebuah perjanjian," ucap Bach dalam rilis tersebut dilansir insidethegames.
Namun, sehari berselang pemerintah Jepang langsung mengeluarkan sanggahan melalui Kepala Sekretaris Kabinet mereka Yoshihide Suga. Kemarin Suga menyebut belum ada satu perjanjian apaun yang sudah ditandatangani antara pemerintah Jepang dan IOC terkait tambahan anggaran untuk Olimpiade. "Tak ada satupun perjanjian terkait hal itu," ucapnya.
Secara terpisah, juru bicara Olimpiade Tokyo Masa Takaya menyebut bahwa pihaknya sudah melayangkan protes terkait klaim sepihak IOC tersebut. Takaya juga sudah meminta IOC menarik kutipan Bach yang mengatasnamakan Abe tersebut. "Itu bukan cara yang tepat dalam mengutip nama Perdana Menteri," ucap Takaya.
Sesaat setelah nota protes itu dilayangkan, IOC langsung merespon dengan menghapus kutipan Bach yang mengatasnamakan Abe di artikel tersebut. Sebagai gantinya mereka menulis bahwa baik pihak IOC, Pemerintah Jepang, maupun Panitia Olimpiade Tokyo sampai saat ini masih berdiskusi intensif untuk memecahkan masalah yang muncul setelah keputusan penundaan diketok. "Sampai saat ini kami masih terus melakukan diskusi untuk membahas berbagai alternatif" tulis IOC dalam rilis yang baru.
Sampai saat ini dana tambahan olimpiade akibat penundaan sampai setahun ke depan belum muncul jumlah pastinya. Namun, beberapa pihak sudah memperediksi sendiri. Termasuk media-media Jepang yng menyebut dana Olimpiade bisa bengkak sampai USD 3 Miliar (Rp 47 Triliun). (irr)
