SAMARINDA - Penanganan virus corona yang tak kunjung usai berpotensi memperbesar angka pengangguran di Kaltim. Karena beberapa perusahaan yang kinerja usahanya terganggu mulai melakukan efisiensi, terutama yang bergerak di sektor pariwisata dan turunannya.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim per 16 April 2020, terdapat sekitar 7.848 pegawai yang dirumahkan dan 1.627 karyawan yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltim Datuk Badaruddin mengatakan, data tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan maksud untuk pemberian kartu prakerja kepada mereka yang kehilangan sumber nafkahnya akibat Covid-19. Dia memprediksi jumlahnya akan terus bertambah karena data tersebut terus diperbaharui setiap harinya.
"Kebanyakan dari sektor perhotelan dan pertambangan," ungkap Badaruddin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV dan Komisi II DPRD Kaltim melalui video teleconference, Selasa (21/4).
Badaruddin mengimbau para pekerja yang dirumahkan bisa segera mendaftarkan diri melalui website resmi Kemenaker untuk mendapatkan kartu prakerja. "Sebab para penerima bantuan terlebih dahulu harus mengikuti serangkaian tes. Juga mengisi biodata diri," tambahnya.
Namun ia menambahkan, tidak semua pekerja akan mendapatkan kartu prakerja. Karena kartu prakerja ini sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja. "Jadi belum tentu mereka semua menerima kartu prakerja dan ikut pelatihan. Tapi kalau data ini digunakan untuk mendapatkan bantuan sosial tidak masalah," tutupnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Anggoro Dwitjahyono mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Februari lalu tingkat pengangguran Kaltim mencapai 6,66 persen. "Peningkatan jumlah pengangguran imbas pandemi Covid-19 akan kita lihat pada Mei 2020 dalam rilis Sakernas Februari-Mei mendatang," ungkapnya. (*/ain/ndu/k18)
