SAMARINDA - Membahas mengenai strategi recovery ekonomi hingga singkronisasi data penerima manfaat program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap korban pendemi Coivd-19, DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Gabungan dengan OPD Pemprov Kaltim melalui teleconference, Senin (13/4/2020).
Rapat tersebut dihadiri oleh OPD Pemprov Kaltim dalam hal ini, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perairan, Dinas Perindutrian dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DKP3A, Satpol PP, Biro Humas Pemprov Kaltim. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim dalam rapat menyampaikan bahwa, fokus materi yang dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya mengenai strategi pemulihan ekonomi bagi masyarakat Kaltim. Khususnya pada sektor UMKM dan sektor informal lainnya. ?Selain itu, juga membahas kesiapan stok bahan pangan menjelang puasa dan lebaran," ujarnya.
Saat ini, diterangkan Rusman, sapaan akrabnya, pemerintah meyakini kondisi ketersediaan bahan pokok mencukupi hingga 3,2 bulan kedepan. "Hanya beberapa komoditi bahan pokok yang harus menjadi perhatian. Seperti bawang putih yang diperkirakan hanya cukup hingga 1,2 bulan, dan stok beras diperkirakan hanya cukup untuk 2,3 bulan saja," sebut dia.
Untuk itu, dirinya meminta Pemprov Kaltim menyiapkan strategi tepat agar penyaluran logisitk di Kaltim tidak terhambat, sehingga dapat menutupi kebutuhan logisitik di derah saat pandemi covid-19 ini.
?Caranya bermacam-macam, misalnya ada konpensasi atau insentif kepada pengusaha pengangkut logitsik. Atau, bisa juga pemerintah melakukan pengurangan biaya pajak bahan bakar bagi pengusaha pelayaran yang mengangkut logistik. Solusi lainnya, bisa juga biaya berlabuh dan biaya tambat di pelabuhan digratiskan," terang Rusman.
Mengenai strategi recovery ekonomi, menurut Politikus PPP ini, program yang disampaikan pihak pemerintah sudah pada koridor yang benar. "Tinggal, implementasinya di lapangan seperti apa. Makanya kami tekankan kepada OPD, supaya tetap on the track melaksanakan programnnya. Terutama dalam membantu paska covid-19 ini," tegas dia.
Terkait dengan singkronisasi data penerima manfaat JPS, Rusman menyebutkan, dari 96.111 KK yang ada, data tersebut merupakan data sebelum adanya covid-19. ?Artinya, belum bisa dijadikan data final penerima program JPS dari pemerintah. Harusnya, ada pembaharuan data dan dikonsolidasikan dalam rangka jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak,? bebernya.
Untuk itu lanjut dia, pada RDP berikutnya, DPRD Kaltim mengusulkan agar pembahasan dikhususkan pada singkronisasi dan konsolidasi data masyarakat yang terkena dampak covid-19. ?Data ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga, penyaluran bantuan JPS tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik kedepannya," pungkas Rusman. (hms6)
