SAMARINDA- Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim dengan mitra kerjanya yakni PT Jamkrida, Bankaltimtara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kaltim. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menerangkan bahwa rapat tersebut digelar guna mengumpulkan informasi dan masukkan dari mitra kerja agar pelaku usaha seperti UKM, UMKM yang terdampak akibat Covid-19 mendapat bantuan dan perhatian.
"Saat ini gangguan ekonomi hampir terjadi disegala sektor, terutama yang berdampak langsung yaotu sektor UMKM yang mengandalkan pemasukan harian. Pendapatan mereka menurun signifikan. Sehingga langkah strategis diperlukan," kata Veridiana. Dijelaskan Veri, bahwa langkah strategis dan taktis dari sejumlah stake holder dalam bentuk kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu sektor UMKM. Berdasarkan
data Disperindakop, data UMKM yang terdampak yaitu 10.000, pelaku usaha perdagangan 162.000, industri 60.000, industri pengolahan 12.000 dan jasa 20.000.
Sementara dari hasil rapat disebutkan bahwa terdapat 13.255 UKM di Kalimantan Timur yang akan dilakukan tindakan pencegahan oleh Disperindagkop. "Namun terdapat dua program juga akan dilaksanakan diantaranya memanfaatkan 500 pelaku UMKM untuk membuat masker sebanyak lima ratus ribu buah. Kedua, memberikan alat pelindung kesehatan kepada petugas lapangan berupa masker, handsatizer, disinfektan dan sejumlah alat lainnya," urai Veridiana.
Namun demikian, Komisi II juga mendukung dan mengapresiasi langkah Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur yang akan melakukan beberapa kegiatan dalam membantu UMKM yang terdampak Covid-19. Seperti Bantuan Langsung Tunai untuk usaha mikro sebanyak 1.500 pelaku usaha, Bantuan Modal Kerja untuk 1000 orang, Paket sembako berjumlah 3.500 paket dan bantuan untuk pasar murah selama bulan Ramadhan kepada pelaku usaha dengan jumlah bantuan sekitar Rp. 1 juta dengan konsumen yang dilayani berjumlah 20.000 orang. Disperindakop Kaltim juga akan melakukan program penyesuaian dengan agenda pemerintah pusat.
Dalam pertemuan, Komisi II DPRD Kaltim juga meminta kepada Disperindagkop Kaltim untuk melakukan sidak ke berbagai pasar karena ada laporan dari masyarakat bahwa stok bahan pangan terjadi kelangkaan. Selain itu diperlukan sinkronisasi data masyarakat yang akan diberikan bantuan sembako bersama Dinas Sosial Kalimantan Timur, agar tidak muncul data ganda sehingga pendistribusian tepat sasaran. (adv/hms5)
