SAMBOJA-Aktivitas tambang di sekitar kawasan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), menuai sorotan. Tak hanya berpotensi menyebabkan banjir, aktivitas pengupasan lahan di kawasan tersebut juga mengancam menurunnya kualitas bahan baku air PDAM di Samboja.
Dari pantauan Kaltim Post, aktivitas pengupasan lahan tak sulit dilihat dari bibir jalan. Jika melintas di jalan poros Kilometer 38, Jalan Soekarno-Hatta menuju Kelurahan Sungai Merdeka, aktivitas pengupasan lahan terlihat dari bibir jalan. Jaraknya hanya sekitar 30–50 meter dari lokasi pengolahan air PDAM di Samboja.
Pada Rabu (15/4), awak Kaltim Post berhasil merekam gambar pengupasan lahan di bibir Sungai Merdeka. Aktivitas yang diduga terkait tambang itu berada kurang dari 500 meter dari bibir sungai. Terdapat ekskavator yang tengah sibuk beroperasi.
Ironinya, Sungai Merdeka tak sekadar menahan luapan banjir, tapi juga digunakan sebagai bahan baku utama PDAM di Samboja. “Dulu lokasinya dekat dengan PDAM sini, tapi setelah warga protes, akhirnya mulai agak menjauh,” ungkap seorang warga Samboja yang ditemui media ini.
Direktur PDAM Tirta Mahakam Suparno tak menampik kabar aktivitas penambangan batu bara di sekitar Kantor Cabang PDAM Samboja. Masalah keluhan warga, kata dia, juga sempat dibicarakan di kantor Lurah Sungai Merdeka. Suparno mengaku tak mengetahui pasti legalitas serta jarak dengan kantor utama. “Saya takut ambruk kantor itu kalau terlalu dekat dengan aktivitas tambang,” beber Suparno.
Jika sedimentasi semakin banyak, jumlah air di Sungai Merdeka berpotensi menyusut. Jadi, dikhawatirkan PDAM akan kesulitan mengolah bahan baku air dari Sungai Merdeka lantaran jumlah air yang disedot kalah banyak dengan lumpur sedimentasi.
Ia berharap sedimentasi galian tidak masuk ke kawasan Sungai Merdeka yang menyebabkan kekeruhan. Samboja sebenarnya masuk kategori krisis bahan air baku. Salah satu opsi lainnya adalah waduk di Kelurahan Salok Api Laut. “Nanti jika tidak ada halangan, pada 21 April saya akan ke sana (Samboja),” bebernya.
Sementara itu, Tim Ahli Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Eko Wahyudi mengaku terkejut saat ditunjukkan gambar drone aktivitas galian di Sungai Merdeka. “Wah itu (penambangannya) sporadis. Tidak jelas di mana kolam pengendap sedimen maupun kolam pematuhannya,” ujarnya.
Lurah Sungai Merdeka Agus Santosa mengaku sempat mendapat keluhan dari masyarakat, terkait keresahan aktivitas tambang di sekitar Sungai Merdeka. Namun, dia tak mengetahui secara pasti legalitas aktivitas pertambangan tersebut. “Yang dikeluhkan warga itu karena dekat dengan sungai. Tapi sekarang sudah mulai menjauh,” ucapnya.
Sementara itu, banjir di Kelurahan Sungai Merdeka telah surut. Sejumlah dukungan dari eksekutif dan legislatif terkait penanganan banjir juga sudah diterima. Termasuk rencana normalisasi Sungai Merdeka. “Semoga saja anggarannya juga ada. Sebab, saat ini kabarnya ada pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyebut, sekitar Rp 6,3 miliar alokasi dana APBD Kaltim akan digelontorkan untuk normalisasi sungai di Samboja. “Ada di sejumlah titik,” ujar Samsun.
Di antaranya, normalisasi Sungai Merdeka di Kelurahan Sungai Merdeka dengan anggaran Rp 3,25 miliar. Lalu normalisasi Sungai Salok Batu di Kelurahan Amborawang Laut sebesar Rp 1 miliar serta normalisasi Sungai Buluh di Desa Bukit Raya sebesar Rp 2,04 miliar.
Diwartakan sebelumnya, banjir menimpa ratusan rumah di Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja akhir pekan lalu. Bencana itu membuat ratusan kepala keluarga ikut terdampak. Salah satu penyebabnya ditengarai akibat sungai yang semakin menyempit dan tingginya sedimentasi.
Sementara itu, CV Dharma Putra Nusantara (DPN) diklaim sebagai pemilik konsesi tambang tersebut. Mujiono, yang mendapat kuasa dari CV DPN itu bertandang ke Gedung Biru Kaltim Post, Balikpapan tadi malam bersama rombongan.
