Pandemi Covid-19 masih menjadi momok yang belum jelas kapan berakhir. Perlu kebijakan yang tegas dan dukungan anggaran yang mumpuni untuk memutus mata rantai penyebaran corona.
SAMARINDA–Di Kota Tepian, di pekan terakhir Maret 2020 diplot anggaran Rp 5 miliar untuk menangani wabah ini. Gelontoran uang daerah itu diplot di dua instansi yang jadi garda terdepan menangani Covid-19, Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda sebesar Rp 3,52 miliar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda senilai Rp 1,48 miliar.
Sejauh ini, duit itu dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan penunjang pengobatan para pengidap. “Ada untuk BPH (barang habis pakai) seperti APD atau alat kesehatan lain yang dibutuhkan. Ada juga persiapan karantina, tracking epidemiologi dari pengidap ke ODP dan PDP,” ucap Ismed Kosasih, pelaksana tugas (plt) kepala Diskes Samarinda yang dikonfirmasi via seluler, (14/4).
Dana yang sudah tersedia itu memang teralokasi untuk tahap awal penanganan pandemi. Jika pandemi ini belum menunjukkan gelagat berakhir, tentu akan ada pengajuan dana tambahan lagi.
Diskes, lanjut Ismed, masih menakar situasi Samarinda, pandemi ini diprediksi mencapai puncak akhir Mei nanti. Tapi, memutus mata rantai Covid-19 bergantung situasi masyarakat Samarinda. “Sejauh mana kepatuhan akan pembatasan jarak fisik. Kalau masih rendah tentu bisa diperpanjang dan perlu anggaran tambahan penanganan,” lanjutnya.
Pandemi yang otomatis masuk kondisi luar biasa ini memang memberi kelonggaran untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana tak terduga sehingga pemenuhan kebutuhan APD yang diperlukan tenaga kesehatan segera diakomodasi. “Kalau masih kurang baru ajukan ke TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” singkatnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya menilai, pemkot harus mengambil kebijakan tegas agar masalah Covid-19 ini bisa cepat teratasi. Suntikan dana daerah yang diperlukan perlu diverifikasi agar tindakan yang diambil mampu mengakiri pandemi ini.
Sementara itu, BPBD Samarinda mengaku penggunaannya dana yang diplot TAPD untuk penanganan ditujukan ke langkah preventif, seperti posko pengawasan, disinfektan, hingga penyediaan masker yang dibagikan ke warga. “Karena tugas kami lebih ke arah pencegahan. Sosialisasi misalnya,” ucap pelaksana harian (Plh) Kepala BPBD Samarinda Hendra Ah, kemarin.
Selain itu, mereka bekerja sama lintas instansi untuk terus berkeliling Kota Tepian memantau aktivitas warga ketika malam tiba agar mengurangi aktivitas berkumpul di tempat ramai. Juga, mengawasi arus masuk ke Kota Tepian. Soal anggaran yang ada, diakui Hendra, peruntukannya hanya sampai akhir April 2020. Penambahan stimulus operasional tim sudah diajukannya ke TAPD sekitar Rp 3,4 miliar. “Perlu lihat prediksi puncaknya. Jadi bisa berkurang atau lebih dari itu usulan anggaran yang diperlukan,” tutupnya. (ryu/dns/k8)