Para pekerja yang dirumahkan akibat penyebaran virus corona bisa segera mendaftar program kartu prakerja secara mandiri melalui www.prakerja.go.id. Kaltim mendapatkan kuota sebesar 84 ribu orang.
SAMARINDA - Karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan yang dirumahkan akibat penyebaran virus corona (Covid-19) akan menjadi prioritas pemerintah dalam menyalurkan kartu prakerja.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Datuk Badaruddin mengatakan, data seluruh karyawan Kaltim yang di-PHK dan dirumahkan sudah dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Setelah itu Kemnaker akan melakukan verifikasi. “Kita memang memprioritaskan karyawan yang terkena dampak Covid-19,” ungkapnya, (14/4).
Dia menjelaskan, pendaftaran dilakukan sendiri-sendiri secara online. Namun Disnakertrans Kaltim melakukan pendampingan dan membantu bagi yang ingin mendaftar. Saat ini sudah ada beberapa yang dibantu di kantor Disnakertrans melalui unit bursa kerja online. “Kita membantu di kantor untuk masyarakat yang mau mendaftar, namun harus bergantian dan tidak boleh berkerumun,” tuturnya.
Datuk menjelaskan, dampak global Covid-19 terlihat di semua sektor hingga akhirnya ribuan pekerja yang terpaksa harus dirumahkan serta ratusan lainnya terimbas PHK. Sampai 8 April di Kaltim sudah tercatat 4.715 orang yang dirumahkan dari 80 perusahaan. Lalu, ada 579 yang ter-PHK dari 34 perusahaan. Jumlah itu terus bertambah. “Seluruh data itu langsung dikirim ke Kemnaker untuk diprioritaskan mendapat kartu prakerja,” jelasnya.
Menurutnya, Kaltim direncanakan mendapat kuota kartu prakerja sekira 84 ribu. Pekerja terkena PHK akibat dampak Covid-19 akan diproritaskan terlebih dulu, setelah itu barulah tenaga kerja yang terkena PHK dengan alasan lain dari perusahaan yang bersangkutan.
Sementara ini, Disnakertrans Kaltim sifatnya hanya memverifikasi data. Setelah itu dilaporkan data lengkapnya berupa nama karyawan, nomor kontak, NIK, e-mail dan pekerjaan. “Semuanya tetap mendaftar masing-masing, namun jika butuh bantuan di kantor siap melayani,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tingkat pengangguran akan meningkat sebagai dampak pandemi virus corona. Namun, ia mengklaim pemerintah menyiapkan kartu prakerja sebagai strategi jangka pendek. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kartu prakerja dengan menyasar 5,6 juta tenaga kerja terdampak corona.
"Belum termasuk BPJS yang masih memiliki uang iuran perusahaan. Ini bisa memberikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK. Dalam hal ini safety net untuk pekerja ada di situ," ungkapnya.
Sementara untuk jangka panjang, menurut Ani, harus memperbaiki daya tahan usaha dan meningkatkan daya tarik ekonomi di Indonesia. "Jika kita fokus reform dan menjaga dampak Covid-19. Minimal, mungkin Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang memiliki potensi menarik modal atau investasi untuk memperbaiki dunia usaha," paparnya.
Bendahara negara mencontohkan Jepang yang akan merealokasi investasi dari Tiongkok ke negara lain. Sehingga, hal tersebut bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk iklim investasi RI. "Kita melakukan langkah-langkah membuat kondisi ekonomi baik dan menarik investasi," terang Ani, sapaan karib Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Jumlah tersebut berasal dari pekerja formal dan nonformal.
Berdasarkan data Kemnaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemnaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal.
