MANAGED BY:
KAMIS
04 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 13 April 2020 11:47
Imbas Pilkada Ditunda, Kepala Daerah Baru Memimpin Tak Sampai 4 Tahun

Sementara pada Pasal 201 Ayat 8 UU 10/2016, diterangkan bahwa pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada November 2024.  “Kalau (pilkada) dilaksanakan akhir tahun ini, kemungkinan bisa dilantik bulan April 2021. Bagi yang telah habis masa jabatannya. Tetapi manakala dilaksanakan di pertengahan, apalagi di akhir 2021, maka semakin sedikit lagi masa jabatannya. Sebab, 2024 sudah harus pilkada serentak nasional,” tutur Luthfi.

Walau begitu, sambung dia, perubahan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada 2020 masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. “Saya belum tahu. Di Perpu nanti akan disebutkan atau tidak. Kalaupun disebutkan, harusnya mengacu pada grand design  pilkada di Indonesia,” ucap dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini.  Sementara itu, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah mengatakan, KPU baru menunda beberapa tahapan pilkada 2020. Yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS. Lalu verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan dan rekrutmen petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP).

Selain itu, pemutakhiran daftar pemilih ditunda pelaksanaan untuk mencegah penyebaran virus corona. Penundaan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penundaan beberapa tahapan yang semestinya sedang berjalan itu, telah dilaksanakan sejak 22 Maret 2020. Ada perbedaan antara penundaan beberapa tahapan pilkada dan penundaan pilkada keseluruhan. Untuk penundaan beberapa tahapan sudah dilakukan.

Sementara untuk penundaan pilkada secara keseluruhan menunggu keputusan pemerintah, sebagaimana hasil rapat bersama tersebut. “Untuk menunda secara keseluruhan tahapan, perlu keputusan pemerintah melalui perpu,” ucap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda ini.   Rudi menegaskan, sampai saat ini, tidak ada opsi terburuk. Sebab, KPU yang mengajukan opsi penundaan. Hal tersebut didasarkan kepada kepentingan yang lebih besar. “Bagaimana semua lini masyarakat, sama-sama fokus kepada upaya pencegahan wabah Covid-19,” jelas dia. (kip/riz/k16)

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 04 Maret 2021 11:23

Kemenkes Sayangkan RS Bandrol Vaksin Covid-19

JAKARTA –  Pemerintah telah mengumumkan adanya vaksin Gotong Royong lewat…

Kamis, 04 Maret 2021 11:22
Belum Ada Jaminan Menerima Jamaah dari Luar Saudi

Saudi Wajibkan Jamaah Haji Vaksinasi Covid-19

JAKARTA– Sedikit demi sedikit pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan dalam…

Kamis, 04 Maret 2021 11:15
Dayang Suriani, Guru Terbaik Dunia Berbagi Motivasi via YouTube (2-Habis)

PJJ Harus Inovatif dan Memberi Motivasi

Membangun jembatan komunikasi, setiap guru menceritakan pengalaman belajar-mengajar selama pandemi.…

Kamis, 04 Maret 2021 11:06

Pandemi, 168 Juta Anak Terpaksa Tak Sekolah

NEW YORK– Lockdown akibat pandemi berdampak luar biasa bagi anak…

Kamis, 04 Maret 2021 10:23

Hendak Tes PCR, Speedboat 20 WNA Terbalik di Teluk Balikpapan, Dihantam Badai sebelum Tenggelam

BALIKPAPAN–Kecelakaan speedboat yang melibatkan 20 warga negara Ukraina di perairan…

Rabu, 03 Maret 2021 21:00
Pemilik Merasa Dirugikan, Berawal dari Tunggakan

Hotel Jaringan Bahtera Dilelang Rp 227,6 Miliar

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Merugi karena pandemi, kini aset dilelang…

Rabu, 03 Maret 2021 20:19

BUAYA NGAMUK LAGI..!! Bocah Laki-laki 8 Tahun Diterkam di Sungai Tempakul Bengalon

SAMARINDA - Bocah laki-laki usia 8 tahun atas nama Dimas,…

Rabu, 03 Maret 2021 20:00
RSI yang Akhirnya Lahir Kembali setelah Empat Tahun Vakum

Kamar Operasi Belum Siap, Baru Tiga Dokter Spesialis

Hampir lima tahun vakum membuat pengelola RSI Samarinda bekerja ekstra.…

Rabu, 03 Maret 2021 14:11

Kemenag Mulai Kumpulkan Paspor Calon Jamaah Haji

Beredar surat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag soal…

Rabu, 03 Maret 2021 14:10

Ditemukan Kasus Mutasi Covid-19 dari Inggris B117 di Indonesia, Perlu Tracing dan Isolasi Lebih Ketat

JAKARTA– Mutasi Covid-19 dari Inggris yang disebut B117 (B.1.1.7) akhirnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers