MANAGED BY:
KAMIS
04 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 10 April 2020 13:21
ASN Kena Covid-19 Akibat Mudik Bisa Dipecat
Pemerintah Buka Peluang Larang Mudik Nasional
Budaya mudik saat lebaran tahun ini bisa jadi tak bisa terlaksana. PNS pun sudah resmi dilarang mudik.

PROKAL.CO, JAKARTA – Larangan Mudik bagi aparatur pemerintah mulai berlaku Kamis (9/4). Pemerintah memastikan semua pegawainya tidak boleh mudik. Selain itu, ke depan sedang dikaji larangan resmi untuk mudik bagi seluruh warga demi mencegah pandemic Covid-19 menyebar lebih luas.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, ada empat golongan yang dilarang mudik per kemarin. yakni, ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN beserta anak perusahaannya. ’’Untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan. Akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan,’’ terang Presiden.

Pemerintah, tutur Jokowi, membagi pemudik ke dalam dua golongan. Pertama adalah pemudik karena terpaksa dan pemudik karena tradisi. Golongan pertama itulah yang sampai saat ini sulit untuk ditahan agar tidak mudik. Mereka mudik semata-mata karena alasan ekonomi. Akibat berbagai pembatasan di ibu kota, penghasilan mereka turun drastic atau bahkan hilang sama sekali.

Karena itu, sampai sekarang larangan mudik di luar empat golongan itu sifatnya masih imbauan. ’’Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Evaluasi dilakukan setiap hari.

Sembari mengevaluasi, pemerintah memilih menjalankan berbagai strategi lain untuk mencegah mudik. Di antaranya, mengurangi kapasitas angkutan umum hingga separo, yang sangat mungkin berakibat melonjaknya harga tiket.

Kemudian, membatasi kapasitas angkut mobil pribadi. Bahkan, untuk sepeda motor, di wilayah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak boleh berboncengan. Strategi lainnya adalah memberikan bansos khusus kepada kalangan bawah yang tidak masuk dalam skema bansos rutin. Baik Program Keluarga Harapan maupun bantuan sembako.

Sementara itu, terkait larangan mudik ASN, Kementerian PAN-RB sudah mengeluarkan edaran yang mengatur larangan tersebut. pada pokoknya, ASN akan dilarang cuti selama beberapa waktu ke depan, termasuk saat lebaran. untuk itu, Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Libur Nasional Juga telah direvisi.

Dalam SE itu, pada prinsipnya ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah ataupun mudik. Larangan itu jangka waktunya selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Bila memang terpaksa harus ke luar kota, harus ada izin khusus atasannya yang menjadi representasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Para ASN juga tidak bisa mengajukan cuti selama masa kedaruratan itu. ’’Pejabat Pembina Kepegawaian pad kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi apparatur sipil negara,’’ terang Menpan-RB Tjahjo Kumolo kemarin.

Meskipun demikian, cuti untuk situasi darurat tetap diperbolehkan. Namun, hanya empat jenis yang diizinkan. Yakni, melahirkan, sakit, dan bila ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Di luar itu, pengajuan cuti dipastikan bakal ditolak oleh PPK.

Tjahjo mengingatkan, mereka yang melanggar larangan tersebut bakal dikenai sanksi disipilin level sedang. Yakni, penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun, atau penurunan pangkat lebih rendah selama setahun.

’’Ka BKN menambahkan, bila yang nekat mudik terbukti positif Covid-19, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain,’’ lanjut Tjahjo, menirukan laporan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sanksi berat itu bisa berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan horrmat, hingga pemecatan.

SE tersebut juga mengatur kewajiban bagi ASN untuk mengenakan masker setiap kali berada di luar rumah, apapun kegiatannya. Juga menerapkan pola hidup sehat. Mereka juga wajib mengajak masyarakat di sekitarnya untuk tidak mudik dan selalu mengenakan masker di luar rumah.

Selain larangan mudik, kemarin, Kemenpan-RB juga mengeluarkan edaran tentang penyesuaian sistem kerja ASN. Para ASN di wilayah PSBB diberlakukan bekerja dari rumah (WFH) secara penuh dengan memperhatikan target dan sasaran kinerja pegawai. Bila memang terpaksa harus ngantor, maka PPK yang akan mengatur agar pegawai yang hadir hanya sedikit.

Ketentuan itu juga berlaku bagi ASN yang tugas dan fungsinya strategis sehingga memerlukan kehadiran di kantor. Selain diatur agar jumlah yang hadir terbatas, mereka wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di kantor.

Di bagian lain, pemerintah kembali merevisi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal cuti bersama keagamaan. Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kemarin (9/4), disepakati jika cuti bersama lebaran diundur.

Hadir dalam virtual RTM tersebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menag Fachrur Razi, Menparekraf Wisnutama, Plt Sekjen Kemendagri Muhammad hudori, Kapolri Idham Aziz, dan perwakilan K/L terkait lainnya.

”Digeser tanggal 28-31 Desember 2020,” ujar Muhadjir saat dihubungi usai rapat.

Detilnya, tambahan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri yang semula diberikan sejak tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun. yakni, pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Selain itu, ada penambahan kembali cuti bersama pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika sebelumnya, telah disepakati cuti bersama ditambahkan pada tanggal 30 Oktober 2020, kemarin diperpanjang mulai 28 Oktober 2020. Perubahan ini akan mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini, kata Menko PMK, dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

”Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020, terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat diminta agar tidak melakukan mudik dan piknik. Sehingga bisa menekan risiko penularan Covid-19. Nantinya, mobilitas antar provinsi akan benar-benar dibatasi dan diprioritaskan untuk distribusi logistik dan keperluan medis.

”Masyarakat agar merayakan Hari Raya di daerah setempat saja dan tidak melakukan mudik lebaran,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, penambahan dan pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid 19 telah tertangani dengan baik. Selain itu, akhir tahun juga merupakan momen anak-anak libur sekolah. ”Sehingga, keluarga juga punya waktu cukup untuk merencanakan liburannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan secara intensif terus berkordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan implementasi pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran Covid 19. ”Khususnya di Jawa terkait dengan implementasi pengendalian transportasi pada daerah khususnya yang telah ditetapkan sebagai PSBB serta terkait penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin.

Adita menjelaskan, seluruh kepala daerah telah sepakat untuk melakukan pengawasan ketat dalam implementasi pencegahan Covid 19. Hal itu termasuk pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi. ”Pada prinsipnya, penyesuaian dimungkinkan untuk tujuan pencegahan maksimal penyebaran Covid 19 ini dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Adita.

Kementerian Perhubungan tengah mematangkan Peraturan Menteri Perhubungan untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19. Aturan ini juga akan menjadi acuan untuk pengendalian mudik 2020. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik diantaranya physical distancing pada angkutan umum.

Sementara itu, PT Angkasa Pura I melakukan penyesuaian operasional 15 bandara kelolaannya sebagai upaya menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap industri aviasi. Peyesuaian dilakukan melalui strategi optimalisasi penggunaan area, fasilitas, dan pengaturan shift dinas petugas bandara. ”Penyesuaian kegiatan operasional 15 bandara ini yang dimulai sejak 1 April ini terutama bertujuan agar protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di bandara dapat diterapkan secara optimal,” ucap Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Penyesuaian operasional ini, lanjut Faik Fahmi, seiring dengan upaya Manajemen untuk melakukan efisiensi operasional bandara di tengah penurunan trafik penumpang yang cukup tajam. Pada Maret, penurunan sekitar 25 persen. ”Hal ini merupakan bentuk corrective action dari sisi bisnis dalam menyikapi situasi krisis," ujar Faik.

PT Kereta Api Indonesia juga menyesuaikan jadwal operasional KA. Hal ini dikarenakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. ”Terdapat 44 perjalanan KA dari dan menuju wilayah DKI Jakartayang dibatalkan perjalanannya mulai 10 April sampai 23 April,” ujar Plt VP Public Relations KAI Joni Martinus. Joni menjelaskan, pembatalan KA tersebut menyesuaikan dengan pembatasan jam operasi transportasi umum di DKI Jakarta pada masa PSBByaitu daripukul06.00 WIB s.d 18.00 WIB.

Terdapat 14 perjalanan KA yang masih dijalankan. ”KA yang berjalan tetap kami jual hanya 50 persen dari kapasitas tempat duduk. Hal ini bertujuan untuk menjaga physical distancing antar penumpang di atas kereta,”ucap Joni.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga terus memantau dan memfasilitasi WNI yang ingin kembali ke Tanah Air. Salah satunya arus kepulangan dari Malaysia.

Hingga saat ini, setidaknya ada sekitar 47.001 orang WNI yang telah kembali ke tanah air baik melalui jalur laut maupun darat. Data tersebut tercatat mulai 18 Maret hingga 8 April 2020.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, arus kepulangan WNI dari Malaysia memang mengalami peningkatan sejak berlakunya Movement Control Order (MCO) di sana. Dari perlintasan laut misalnya. Pada 18 Maret 2020, terjadi peningkatan signifikan jumlah WNI yang pulang dari empat pelabuhan di Malaysia,yakni pelabuhan Stulang Laut Johor, Putri Harbour, Pasir Gudang, dan Kukup. Jumlahnya mencapai 3.330 orang.

Namun, terjadi penurunan pada 1 April 2020. Angka kepulangan WNI rata-rata mencapai 500-700 orang. Penurunan ini stabil hingga 8 April 2020. Mereka masuk melalui dua pelabuhan di Indonesia, yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun. Retno memastikan, di pelabuhan penerima, protocol kesehatan sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

”Hampir setiap subuh, saya berkomunikasi dengan KJRI di Johor bahru. Karena teman-teman di sana sudah dilapangan memantau dan melayani kepulangan pada pukul tersebut,” paparnya.

Tren tersebut juga terjadi di jalur darat. Perjalanan WNI melalui Entikong, Badau, dan Aruk (Kalimantan Barat) sempat melonjak pada 18 Maret 2020. Namun mengalami penurunan selama 1-8 April 2020. Di mana, setiap harinya WNI yang pulang hanya sekitar 200 orang.

Sementara, bagi WNI yang masih berada di Malaysia, Retno menegaskan bahwa bantuan telah disalurkan melalui seluruh perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Total, sekitar 55.660 sembako telah diberikan pada WNI paling membutuhkan yang terdampak kebijakan MCO.

”Pemerintah menyalurkan 30.129 sembako. Sedangkan organisasi masyarakat sekitar 25 ribu,” ungkap Retno. Bantuan tersebut pun akan terus bergulir menjangkau WNI lainnya yang sangat membutuhkan.

Selain WNI dari Malaysia, Menlu juga turut menyampaikan jumlah kepulangan ABK WNI ke Tanah Air. Hingga 8 April 2020, pihaknya mencatat jumlah ABK yang telah kembali ke Indonesia sebanyak 5.986 orang. Jumlah tersebut termasuk ABK WNI dari Kapal Diamond Princess dan World Dream.

Dia menjelaskan, jumlah tersebut hanya sebagian dari total ABK WNI 17.769 yang berpotensi pulang. Sebab,122 kapal pesiar tempat mereka berkerja berpotensi menghentikan operasinya karena pandemic Covid-19.

”Itu berpotensi kembali, tapi tidak serta merta semua nya kembali. Karena beberapa masih akan melanjutkan bekerja sebagai ABK minimum yang diperlukan kapal tersebut,” jelasnya.

Sebagai bentuk perlindungan ABK WNI ini, Menlu mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia terkait proses kepulangan. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan pihak principal kapal terkait kondisi tersebut. dalam pembicaraan tersebut, Kemenlu menekankan bahwa seluruh ABK WNI yang akan kembali sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protocol kesehatan yang berlaku. ”Kedua, kita juga meminta hak-hak ABK WNI terpenuhi,” tegasnya.

Terkait pemeriksaan kesehatan di bandara kedatangan, Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut mengatakan, seluruhnya telah dilaksanakan di port of entry di Bali. Kemenlu telah berkoordinasi dengan Gubernur Bali untuk meningkatkan protocol kesehatan, termasuk penguatan SDM dan alat pemeriksaan di Bali. Setelah dinyatakan sehat, mereka akan difasilitasi untuk pulang ke daerahnya masing-masing baik melalui darat maupun laut. (byu/mia/lyn)


BACA JUGA

Rabu, 03 Juni 2020 15:01

Haji 2020 Batal, Begini Prosedur Pengembalian Uang Setorannya

Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah musim…

Rabu, 03 Juni 2020 14:54

LIHAT..!! Empat Terdakwa 41 Kg Sabu Divonis Mati

SAMARINDA–Pukulan palu majelis hakim yang dipimpin Burhanuddin bersama Hasrawati Yunus…

Rabu, 03 Juni 2020 14:23
Setelah Tim KPK Pelajari Kebiasaan Istri Nurhadi

Cuma Orang-Orang yang Kerja di Situ Yang Keluar Rumah

Di rumah tempat Nurhadi ditangkap, baru sejak bulan puasa lalu…

Rabu, 03 Juni 2020 13:17

Tak Kirim Jamaah Haji, Keputusan Bijak, Namun Tidak Ideal

JAKARTA– Kemenag memutuskan tidak mengirim jamaah haji tahun ini. Alasannya…

Rabu, 03 Juni 2020 10:00

2.565 Calon Jamaah Haji Kaltim Gagal ke Tanah Suci, Dipersilakan Ambil Uang Pelunasan

SAMARINDA – Sebanyak 2.565 orang calon jamaah haji dari Kaltim…

Rabu, 03 Juni 2020 10:00

Master Plan Penanganan Banjir Tak Relevan

SAMARINDA -Strategi untuk menangani banjir di Samarinda sebenarnya sudah ada…

Selasa, 02 Juni 2020 14:30

Soal Kewajiban Test Swab, Perusahaan Mengeluh, Hasil Laboratoriom Perlu Lima Hari

Tak ada pilihan bagi perusahaan selain mengikuti kebijakan wajib swab…

Selasa, 02 Juni 2020 14:29

Alihkan Rasa Sedih dengan Makan Bareng Perawat Ruangan Lain

Senin (1/6) jadi hari pertama bagi Anna kembali ke rumah.…

Selasa, 02 Juni 2020 14:27

Pengeluaran Membengkak, Cegah Kasus Covid-19 dari Luar Balikpapan

Tak ada pilihan bagi perusahaan selain mengikuti kebijakan wajib swab…

Selasa, 02 Juni 2020 11:53

Akhirnya, Ibadah Haji 2020 Ditiadakan

Akhirnya kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini terjawab. Menteri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers