JAKARTA– Penyelenggaraan haji 2020 menjadi salah satu topik pembahasan rapat Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bersama Komisi VIII DPR kemarin (8/4). Dalam kesempatan itu, Fachrul mengatakan mereka menunggu kepastian penyelenggaraan haji paling lama pertengahan Mei depan.
Dalam rapat itu sejumlah anggota DPR meminta Kemenag untuk memastikan apakah haji tahun ini tetap diselenggarakan atau tidak. Caranya dengan meminta informasi secara langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerinda Abdul Wachid mengatakan saat ini calon jamaah haji bimbang dan resah. Menunggu kepastian apakah haji tahun ini tetap diselenggarakan atau tidak. Di tengah wabah Covid-19 yang masih merebak, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
’’Ada prediksi Covid-19 sampai Juli. Bahkan sampai Desember,’’ katanya. Kalaupun nanti di saat musim haji wabah Covid-19 di Arab Saudi sudah selesai, belum tentu di Indonesia juga sudah reda. Untuk itu dia memohon adanya kepastian secepatnya dari pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat.
Komentar serupa disampaikan Hidayat Nur Wahid dari PKS. Pria yang akrab disapa HNW itu menuturkan masyarakat berharap ada kepastian segera tentang pelaksanaan haji. Untuk itu dia berharap Kemenag melakukan upaya maksimal untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
’’Kami sependapat segera ada kepastian. Ancang-ancang saya, selama itu sampai pertengahan Mei, masih ada persiapan,’’ kata Fachrul Razi. Artinya paling lama keputusan haji tahun ini ditunda atau tidak, ditunggu sampai pertengahan Mei. Jika keputusan haji tetap dilaksanakan keluar sebelum pertengahan Mei, Kemenag masih memiliki waktu yang leluasa untuk menyiapkan seluruh pelayanan haji.
Sebaliknya jika kebijakan haji 2020 dikeluarkan setelah Mei, persiapan Kemenag cukup mepet. Namun dia mengatakan ada tanda-tanda positif dari Arab Saudi. Diantaranya adalah mulai dibuka Kembali kegiatan tawaf di Masjidilharam. Meskipun dalam jumlah terbatas. ’’Jadi pokoknya ditunggu sampai pertengahan Mei,’’ tuturnya.
Dalam kesempatan itu Menag juga menyampaikan tiga scenario penyelenggaraan haji di tengah wabah Covid-19. Pertama adalah skenario penyelenggaraan haji dijalankan secara normal dan dengan jumlah kuota tetap sebanyak 221 ribu jamaah. Pada kondisi ini Kemenag tetap menyiapkan fasilitas pendukung protokol pencegahan Covid-19 di setiap asrama haji.
Seperti fasilitas sanitasi, cuci tangan, dan sejenisnya di asrama haji. Kemudian juga pengetatan pengecekan kesehatan kepada calon jamaah. Lalu juga fasilitas karantina jika ada jamaah yang diduga terjangkit Covid-19.
Skenario berikutnya adalah ketika kuota haji dipangkas sebanyak 50 persen. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan kuota haji tahun ini dikurangi. Dengan pertimbangan melakukan pembatasan atau jaga jarak fisik calon jamaah. Baik itu ketika proses pemberangkatan di tanah air. Maupun nanti saat berada di Arab Saudi. Dalam skenario ini, Kemenag juga akan kembali menyisir jamaah haji yang berhak terbang.
Lalu skenario ketiga adalah ketika tahun ini haji ditunda atau ditiadakan. Sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, Kemenag siap mengembalikan uang haji kepada masing-masing jamaah.
Dalam kesempatan itu, Fachrul juga menyampaikan kegiatan pelatihan petugas haji di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Pelatihan itu diikuti para ketua kloter dan pembimbing haji. Hasil sampai saat ini empat orang dari unsur ketua kloter yang dinyatkaan positif terinfeksi virus korona. Kemudian ada enam orang dari unsur pembimbing haji yang juga positif Covid-19.
’’Dengan kesalahan ini, menimbulkan ada sepuluh orang positif korona. Kami sudah mint ajangan pernah terulang lagi,’’ jelasnya. Dia mengatakan pelatihan itu dimulai pada 9 Maret. Saat itu belum ada ketentuan atau protokol pembatasan kegiatan massal untuk mencegah virus korona. Fachrul mengatakan pelatihan itu adalah sebuah keteledoran dan tidak mewaspadai dampak yang bakal ditimbulkan. (wan)
