PROKAL.CO, JAKARTA– Gelombang PHK yang terjadi akibat dampak Covid-19 membuat pemerintah terus memutar otak. Pemerintah pun menjamin masyarakat yang terdampak PHK akibat pandemi ini melalui mekanisme BPJamsostek dan skema Kartu Prakerja. Untuk skema Kartu Prakerja ditujukan untuk pekerja sektor infromal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, pemerintah menargetkan 400 ribu pekerja yang merupakan peserta BPJamsostek mendapatkan jaminan jika mengalami PHK.

‘’Kita sudah mengoordinasikan dengan BPJamsostek bahwa terhadap pekerja yang sudah ikut program BPJamsostek yang terkena PHK akan dibantu, yang targetnya paling tidak di tahun ini 400.000 pekerja,’’ ujarnya melalui video conference, (8/4).

Dia menjelaskan, manfaat yang diberikan pada korban PHK itu mirip dengan skema yang diberikan pada pekerja sektor informal melalui program Kartu Prakerja. Untuk program kartu prakerja, pemerintah menargetkan akan dimanfaatkan oleh 5,6 juta orang. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

‘’Jadi dengan prakerja 5,6 juta dan skema BPJamsostek 400.000, setidaknya bisa cover 6 juta pekerja yang bisa di-suppott di 2020. Dari BPJamsostek pun sudah siap dilaksanakan dalam waktu dekat,’’ tutur Askolani.

Peserta Kartu Prakerja masing-masing akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp 1 juta per periode pelatihan, dana bantuan senilai Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana hasil pengisian survei sebesar Rp 50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp 3,55 juta.

Dia menekankan, peserta Kartu Prakerja tetap harus menjalankan pelatihan secara online. Dengan begitu, manfaat program Kartu Prakerja tidak berubah dari tujuan awal, yaitu peningkatan kualitas pekerja, meski ada sedikit modifikasi untuk menangani dampak tekanan ekonomi akibat pandemi.

‘’Minggu ini akan dilaunching pemerintah. Penerima manfaat (Kartu Prakerja) adalah pencari kerja dan pekerja informal/formal dan pelaku usaha mikro dan kecil terdampak covid-19 dengan usia minimal 18 tahun. Detailnya, Kamis akan dilaunching resmi oleh PMO dan Kemenko Perekonomian,’’ jelasnya.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh pengusaha tak tergesa-gesa mengambil kebijakan dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini. pengusaha dihimbau agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir.

Ada banyak langkah alternative yang dipaparkannya saat memimpin tele conference sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang dihadiri unsure pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, kemarin (8/4). Diantaranya, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas. Misalnya, misalnya tingkat manajer dan direktur. Kemudian, mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu. Yang tentunya, langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan serikat pekerja/buruh.

”Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bekerja sama mencari solusi dalam mengatasi dampak Covid-19,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan 1.010.579 orang pekerja/buruh sector formal dari 39.977 perusahaan telah dirumahkan dan PHK. Rinciannya, 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dirumahkan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah tenaga kerja dan perusahaan terdampak di sektor informal sebanyak 189.452 orang dan 34.453 perusahaan. Sehingga total secara keseluruhan, pekerja/buruh/tenaga kerja ydang dirumahka dan di PHK sebanyak 1.200.031 orang.

Menaker Ida menambahkan terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dialog dengan serikat pekerja/buruh. Pihaknya juga telah memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020.

Langkah lainnya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di seluruh provinsi untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Merek diminta untuk memberikan arahan, pendampingan, serta pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.

”Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan yang dirumahkan baik formal maupun informal,” paparnya.

Selain itu, Menaker Ida mengatakan langkah lainnya yakni memberikan bantuan program diantaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM).

Di sisi lain, program stimulus pardat karya tunai segera berjalan. Sejumlah kementerian telah menyiapkan pekerjaan yang akan dipadatkaryakan. Termasuk di dalamnya Kementerian Desa dan PUPR, yang acapkali bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur. Rekrutmennya diharapkan benar-benar tepat sasaran.

Di Kementerian desa, program padat karya akan menggunakan alokasi dana desa. Ada beberapa golongan yang bisa mengikuti program tersebut. pertama adalah warga miskin. Kemudian, pengangguran maupun setengah pengangguran. kelompok marginal lain. ’’(Asalnya) di locus desa. Jadi tidak keluar dari desa itu,’’ terang Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.

Dengan demikian, tidak perlu ada rekrutmen pekerja. Karena pesertanya adalah mereka yang memang tinggal di desa itu. Tidak boleh melibatkan orang dari luar desa. Contoh pekerjaannya adalah penataan sistem irigasi desa. Pekerjaannya memang harus rapid an berkualitas. Namun, pekerjaan itu bisa melibatkan banyak orang karena tujuannya memang memberi stimulus.

Itulah yang membedakan dengan pekerjaan fisi pada umumnya. ’’Komponen upah pasti lebih banyak dari komponen bahan,’’ lanjutnya. Poin utamanya ada pada pelibatan banyak orang, namun tetap ada pekerjaan sehingga pembangunan desa tetap bisa berlangsung.

Presiden Joko Widodo dalam ratas Selasa (7/4) lalu mengingatkan soal minimnya serapan tersebut. Presiden menjelaskan, pagu tahap pertama dana desa sebesar Rp 28 triliun baru terserap 32 persennya atau di angka Rp 9,3 triliun akhir Maret lalu. ’’Artinya dari total Rp72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kementerian PUPR Mulai menggenjot Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) tahun 2020 di 34 Provinsi dengan total anggaran sebesar Rp 10 Triliun Untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Saat Wabah COVID-19.

Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kemudian, program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki

Pada tahun 2010 program padat karya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air yakni P3TGAI yang tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun. Saat ini sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi.

Dari jumlah tersebut, 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, berupa pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.

Di bidang jalan dan jembatan, melalui Ditjen Bina Marga pada tahun 2020 dilaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp. 0,489 triliun. ”Misalkan untuk pembersihan median jalan, pengecatan marka dan berem. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjamg 496.080 m dengan anggaran Rp. 110 miliar, misalkan untuk pengecatan rangka jembatan,” jelas Basuki.

Sedangkan di bidang permukiman, melalui Ditjen Cipta Karya pada 2020 akan dilaksanakan PKT PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar, Pamsimas di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp. 1,099 Triliun dan Sanimas di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp. 391 miliar.

Pamsimas dan Sanimas merupakan program padat karya untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Beberapa kegiatan Pamsimas yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah.

Sementara beberapa kegiatan Sanimas yakni prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR).

Program selanjutnya di bidang permukiman adalah Kotaku di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar. Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pada 2016-2019 Kotaku telah mencakup 5.086 kelurahan. Lima komponen kegiatan Kotaku adalah perbaikan saluran, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan ruang terbuka hijau (RTH).

Kemudian di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp 3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 371 miliar.

PKT tersebut dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah tanggungjawab Ditjen Penyediaan Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru. Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta.

”Dengan stimulus ini diharapkan timbulnya prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama,” pungkas Basuki.

Covid-19 ini juga berdampak pada sektor pariwisata. Menurut catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) hingga kemarin ada 1.266 hotel yang terpaksa tutup. Jumlah tersebut tersebut di 31 Propinsi. Meski belum ada data spesifik mengenai jumlah karyawan yang terdampak penutupan hotel, ia memperkirakan sebanyak lebih dari 150 ribu karyawan yang berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.

“Kami terkendala di pendataan, pihak restoran masih banyak yang belum masuk. Data pekerja yang menuhi standar untuk mendapat bantuan hingga saat ini baru berkisar 74.101. Data tersebut kami prediksi bisa melebihi dari data karyawan yang masuk saat ini,” kata Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nunung Rusmiati. Sejauh ini, pihaknya terus memonitor semua travel agen anggotanya yang berjumlah sekitar 7.000 di 34 provinsi. "Jadi mulai sekarang sudah ada yang mengurangi gaji karyawan sebanyak 25 persen. Bahkan travel sudah mengatakan, kalau keadaan seperti ini terus bisa sampai 50 persen," katanya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio menjelaskan pihaknya menyiapkan tiga tahapan untuk merespon dampak COVID-19 yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi.

“Di tahap tanggap darurat ini kami memberikan support kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, hingga transportasi," katanya.

Pada tahap kedua atau pemulihan, pihaknya akan melakukan identifikasi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Selanjutnya memberi dukungan kepada para pelaku parekraf dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, pemanfaatan kartu pra kerja, hingga pelatihan online untuk SDM. Terakhir adalah tahap normalisasi yakni melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif.

“Yang harus kita pelajari nantinya adalah bagaimana psikologis para traveler yang berbeda-beda. Ada yang trauma dengan wabah COVID-19 ini. Ada juga pandangan traveler karena terlalu lama di rumah sudah ingin cepat-cepat keluar untuk berwisata ,” katanya. (dee/mia/byu/tau/lyn)