MANAGED BY:
MINGGU
07 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 09 April 2020 13:30
Anies Minta Warga Jakarta Patuh
Anies Baswedan

PROKAL.CO, JAKARTA– Peringatan terakhir dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Dia meminta seluruh warga Jakarta mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia juga mengingatkan bahwa PSBB Jakarta berlaku mulai besok, tepat pukul 00.00.

’’Jajaran Pemprov DKI akan patroli bersama polisi dan TNI untuk memastikan seluruh masyarakat menaati PSBB dan tidak ada kerumunan,’’ tegasnya.

Anies juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat terkait dengan PSBB tersebut. Sebab, program pencegahan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan Jakarta. Daerah lain yang berbatasan langsung dengan Jakarta harus dilibatkan.

Menurut dia, PSBB di Jakarta bisa menjadi rujukan bagi Banten dan Jawa Barat. Dengan begitu, tiga provinsi bisa memiliki pola kerja yang sama. ’’Jadi, administrasi dilakukan sendiri-sendiri, tapi substansinya disamakan. Seperti menyusun pergub ini, kami akan share kepada semua dan itu menjadi bahan untuk menyusun sesuai tantangan dan kebutuhan masing-masing (provinsi, Red),’’ tambah Anies.

Meski demikian, hingga kemarin, pergub PSBB belum diterbitkan. Sebab, masih ada aturan yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Terutama terkait dengan larangan ojek online mengangkut penumpang. Sesuai dengan aturan PSBB, pengendara motor memang dilarang memboncengkan penumpang.

Anies menyebutkan, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan para operator ojek online tersebut. Hasilnya, para operator berjanji mengikuti protokol kesehatan dalam mengangkut penumpang maupun barang. ’’Mudah-mudahan malam ini ada kabarnya. Karena dalam ketentuan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, Red), ojek tidak diizinkan mengangkut orang,’’ jelasnya. Jika keputusan pemerintah pusat segera keluar, Anies akan melakukan finalisasi pergub PSBB.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan tengah menyusun peraturan menteri perhubungan (permenhub) untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19. Permenhub itu rencananya juga dijadikan acuan untuk pengendalian mudik 2020.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kemarin (8/4) menyampaikan, permenhub tersebut mengacu pada PP 21/2020 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9/2020 tentang Pedoman PSBB. ’’Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik,’’ katanya.

Jika ada yang bersikeras mudik, mereka harus memenuhi persyaratan dan protokol yang ketat. Kemenhub juga tengah memfinalisasi buku panduan dan petunjuk teknis mudik. Buku itu wajib diikuti masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke daerah yang ditetapkan sebagai PSBB.

Adita melanjutkan, salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah physical distancing pada angkutan umum. Bentuknya adalah pengurangan kapasitas penumpang.

Hal yang sama diberlakukan pada pengguna kendaraan pribadi. Adita mencontohkan, pengendara motor tidak boleh memboncengkan penumpang. Mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas kendaraan.

Selain itu, masyarakat yang bersikeras mudik, terutama yang berasal dari daerah PSBB, diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan. Saat kembali ke Jakarta, mereka juga harus diisolasi selama 14 hari.

Di sisi lain, implementasi PSBB di Jakarta berpengaruh terhadap pengoperasian angkutan umum. Menurut Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap nasib seluruh awak angkutan umum. ’’Ini menyangkut awak kendaraan, bagaimana nasib mereka yang akhirnya tidak bisa bekerja,’’ ungkapnya.

Pria yang juga dipercaya sebagai kepala Koordinator Wilayah 2A DPP Organda itu mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk penanggulangan virus korona. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan efek terhadap masyarakat. Termasuk awak angkutan umum yang saat ini sudah dan terancam kehilangan mata pencaharian.

Selama ada jaminan dari pemerintah, lanjut Shafruhan, Organda tidak akan mempermasalahkan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Bahkan, pihaknya mendukung penghentian operasional seluruh angkutan umum. Dia juga mengerti bahwa angkutan umum sangat berpotensi jadi tempat penularan Covid-19.

Menurut dia, ada atau tidak ada larangan operasional angkutan umum, jumlah penumpang saat ini sudah menurun signifikan. Bahkan, sudah ada beberapa pengusaha kecil di bidang angkutan umum yang gulung tikar. ’’Jangan sampai semuanya kolaps,’’ terang dia.

Untuk itu, dia berharap ada perhatian dari pemerintah. Selain kepada awak angkutan umum, pengusaha angkutan umum juga membutuhkan bantuan.

Berdasar data yang dia miliki, saat ini jumlah angkutan umum yang beroperasi di Jakarta berkurang drastis. ’’Bus pariwisata sudah seratus persen stop, tidak beroperasi,’’ ujarnya. ’’Yang AKAP atau AJAP pun tinggal 10 persen (yang beroperasi), bahkan di bawah itu,’’ imbuhnya. Angka penumpang juga anjlok. Sebab, tidak banyak masyarakat yang bepergian ke luar Jakarta.

Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan surat yang bakal disampaikan kepada otoritas perhubungan dan gubernur DKI. Isinya berupa permintaan stimulus atau insentif. ’’Pertama, bantuan dana berupa BLT untuk awak kendaraan, mekanik, dan staf sebagai jaring pengaman sosial,’’ ungkapnya. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membebaskan biaya BBN-KB dan PKB. ’’Baik pokok maupun tunggakan,’’ tambah dia.

Permintaan lain adalah pembebasan retribusi untuk angkutan umum. Kemudian, pembayaran penuh terhadap operator angkutan umum yang sudah meneken kontrak dengan Transjakarta. Termasuk pemenuhan hak-hak untuk awak kendaraan operator-operator tersebut. ’’Suratnya sudah saya tanda tangani. Tinggal disampaikan kepada Bapak Gubernur,’’ ujarnya. (rya/syn/lyn/c5/oni)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 19:59

Tujuh Pasien di Samarinda Sembuh Covid-19, Tengok Terapi yang Dilakukan Tim Medis

SAMARINDA - Penambahan kasus sembuh covid-19 di Kalimantan Timur pada…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:42

Meski Diterpa Badai, Perluasan Kilang Balikpapan Tetap Jalan

BALIKPAPAN–Meski sektor hulu dan hilir migas sedang diterpa badai, PT…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:41

Garuda Rencana Naikkan Harga Tiket

BALIKPAPAN–PT Garuda Indonesia berencana menaikkan harga tiket pesawat jika kebijakan…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:36

Sudah 316 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim memasuki hari-79, Kamis (4/6), sejak pertama…

Jumat, 05 Juni 2020 13:47
Yang Penuh Sejarah, Yang Berbiaya Mahal, ”Bersatu” dalam Kesuraman (1)

Seandainya Yang Rp 200 Miliar Itu Cair pun Tak Cukup Lagi

Di saat Stadion Andi Mattalatta menjadi ”kebun sayur”, satu per…

Jumat, 05 Juni 2020 13:45
Dari Diskusi Virtual Banjir Samarinda

Hajar Sama-Sama Banjir di Samarinda, Mulai dari Superteam sampai Bangun Polder

SAMARINDA-Kaltim Post kembali menggelar diskusi virtual kemarin (4/6). Kali ini…

Jumat, 05 Juni 2020 13:43
Mulai Pertengahan Juni Lewat Tol Balsam Berbayar

Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Lebih Mahal dari Usulan Awal

BALIKPAPAN–Mulai 14 Juni, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ruas Samboja-Samarinda tak lagi…

Kamis, 04 Juni 2020 15:48

Dana Haji Tidak Boleh Dialihfungsikan, Uang Pelunasan Tak Ditarik, Bakal Dikelola BPKH

JAKARTA – Pengelolaan dana haji menjadi isu sensitif setelah Kementerian…

Kamis, 04 Juni 2020 15:29

Ibadah Haji Batal, Travel Minta Kepastian

BALIKPAPAN-Dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini membuat efek terhadap agen perjalanan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:28

Rumah Ibadah Kesulitan Sediakan Pemindai Suhu Tubuh

BALIKPAPAN–Belum semua masjid di Kota Minyak mengajukan pengurusan izin pembukaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers