MANAGED BY:
MINGGU
07 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 09 April 2020 13:29
PSBB Dimulai, Pemerintah Beri Bantuan Pangan
Ilustrasi kota Jakarta di tengah pandemi Korona (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme bantuan pangan untuk masyarakat DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diketahui, PSBB di Jakarta berlaku mulai Jumat (10/4) untuk meredam sebaran Covid-19.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, bantuan itu adalah dukungan pemerintah agar PSBB bisa berjalan lancar. ‘’Untuk support kebijakan PSBB yang sudah di-launching, daerah sekitar Jabodetabek ini juga lagi disiapkan Kemensos bersama dengan DKI dan di-support Presiden untuk juga diberikan bantuan paket pangan yang bentuknya komoditi,’’ ujarnya dalam video conference di Jakarta, (8/4).

Askolani menjelaskan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan mendapatkan bantuan itu akan ditentukan berdasarkan data milik pemerintah daerah terkait. KPM difokuskan pada masyarakat rentan dan miskin yang terdampak tekanan ekonomi karena Covid-19.

Pemerintah dan konsorsium yang mengakomodir hal itu juga tengah mempersiapkan komoditas apa saja yang masuk dalam paket bantuan itu. Askolani menyebut, salah satu pihak yang terlibat adalah PD Pasar Jaya yang notabene adalah BUMD milik Pemprov DKI.

Konsorsium itu nantinya bertugas menyalurkan bantuan itu kepada KPM. Adapun komoditas yang termasuk dalam bantuan itu di antaranya yakni beras, minyak, dan kebutuhan lainnya. ‘’Frekuensinya bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali,’’ imbuhnya.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menaikkan anggaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun. Kenaikan Rp 8,27 triliun itu bertujuan untuk meredam dampak Covid-19.

Askolani menyebut, biasanya pemerintah memberikan bantuan 4 kali dalam setahun atau per kuartalan. Namun, khusus April hingga Juni, bantuan itu menjadi dobel.

‘’PKH akan diekspan untuk diberikan satu triwulan tambahan. PKH selama ini 10 juta rumah tangga dia diberikan empat kali dalam setahun. Tapi, khusus April sampai tiga bulan akan ditambah satu triwulan oleh Kemensos, pemerintah. Sehingga manfaat yang akan diterima keluarga PKH di triwulan II menjadi dobel untuk mendukung bantuan sosial kepada masyarakat,’’ urai dia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto merinci, manfaat yang diterima masyarakat dalam program ini juga mengalami kenaikan. ‘’Tidak hanya naik volume tapi kualitas bantuan yang diberikan juga naik,’’ jelasnya.

Dia memerinci, bantuan ibu hamil dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, anak usia dini dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, siswa SD dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,250 juta per tahun.

Kemudian, siswa SMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,875 juta per tahun, siswa SMA dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta, disabilitas dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta, dan lansia dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.

Dia melanjutkan, bantuan juga diberikan dalam bentuk Kartu Sembako yang ditujukan kepada 20 juta penerima dalam skala nasional. Sebanyak 15,2 juta penerima di antaranya merupakan KPM existing, sedangkan sisanya adalah penerima tambahan.

Selama Maret sampai Desember, mereka diberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Kemudian, mereka bisa memakainya untuk memperoleh kebutuhan pokok yang bernutrisi. Total anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu adalah Rp 43,6 triliun, naik dari pagu anggaran sebelumnya, Rp 28,08 triliun.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan, bahwa ada tiga usulan Bantuan Sosial Khusus yang ditujukan untuk masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Termasuk, untuk mengantisipasi pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Pertama, berupa sembako (bantuan pangan) kepada keluarga rentan yang tinggal di Jakarta. Bantuan sembako ini ditargetkan untuk keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), guru kontrak kerja, guru honorer, penghuni rumah susun (Rusun), hingga pekerja harian yang tinggal di DKI Jakarta. Di mana, penghasilan mereka diperkirakan bakal terganggu selama masa PSBB nanti.

Untuk bantuan khusus ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan data penerima sebanyak 1.218.766 Kepala Keluarga (KK) atau 2.517.075 jiwa. Saat ini, data tersebut sedang dalam proses pemadanan dengan DTKS.

”Sesuai arahan Presiden, besarnya bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan,” ujarnya. Nilai tersebut akan disalurkan setiap minggu selama 3 bulan. Untuk penyalurannya nanti, Kemensos bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta.

”Total anggaran yang dibutuhkan Rp3,6 triliun. Jika ini berjalan lancar, maka nanti per 20 April akan kita mulai,” ungkap Politisi PDIP tersebut.

Dengan bantuan sembako ini, kata dia, diharapkan kebutuhan mereka selama masa darurat terpenuhi. langkah ini juga untuk mengantisipasi agar mereka tidak mudik.

Kedua, Bantuan Sembako kepada keluarga miskin di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Adapun besarannya dan periodenya sama dengan Jakarta. Bedanya, untuk wilayah Bodetabek datanya sasaran penerima hanya mengacu pada DTKS milik Kemensos. Yakni, 576.434 KK atau 1.647.647 jiwa, dengan total kebutuhan anggaran Rp1,04 triliun.

”DTKS ini satu-satunya data yang kredibel saat ini. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus cepat,” tegasnya.

Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Sembako.

BLT akan menyasar 7.461.586 keluarga dari total DTKS Non Bantuan Sosial Nasional sebesar 9.085.939 keluarga. BLT diberikan dalam bentuk uang senilai Rp600.000 per keluarga per bulan. Untuk mekanismenya menggunakan transfer atau melalui PT Pos Indonesia.

Ketiga program tersebut akan menjadi pendukung untuk empat program yang sudah berjalan sebelumnya dalam penanganan dampak Covid-19. Empat program tersebut meliputi perluasan penerima manfaat Program Sembako, penambahan jumlah bantuan Program Sembako, peningkatan kualitas PKH, dan bantuan awal Kementerian Sosial berupa 200 ribu paket Sembako untuk DKI Jakarta.

Bantuan awal Kemensos berupa 200 ribu paket Sembako untuk DKI Jakarta telah disalurkan kemarin. Bantuan disalurkan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Grace Batubara di kawasan Tebet dan Kemang, Jakarta Selatan. Total volume bantuan yang disalurkan sebanyak 1.675 paket sembako dan makanan siap saji.

Pendistribusian paket sembako rencananya juga dilakukan secara bertahap kepada orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam perawatan (PDP), dan para pekerja informal seperti tukang ojek, buruh, pedagang kaki lima, para pekerja harian, supir taxi, ojek online.

”DKI Jakarta itu kan kebetulan zona merah. Jadi itu yang akan kami prioritaskan terlebih dahulu,” ungkap Grace.

Sementara Polri telah siap untuk mengawal berbagai kebijakan terkait PSBB. Khusus untuk aturan tidak boleh berkumpul di atas lima orang, Polri memastikan perlu untuk meningkatkan pengawasan. "Dengan patroli yang lebih banyak," terangnya kemarin.

Untuk patroli, Polri selama ini hanya menggandeng TNI. Namun, dengan kebijakan baru ini dirasa perlu untuk bekerjasama dengan Satpol PP. "Tak hanya Satpol, tapi semua perangkat sosial perlu untuk digandeng," paparnya.

Dia yakin bila semua bekerjasama akan bisa menyentuh hingga ke tengah perkampungan. Sehingga, semua bisa mematuhi aturan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. "Kami berupaya sebaik-baiknya," jelasnya.

Argo mengingatkan sebaliknya masyarakat menerima pembubaran Bila ada himbauan dari petugas. Apalagi, aturan baru ini lebih detil. "Maksimal lima orang," terangnya.

Tentunya, masyarakat diharapkan juga lebih patuh secara pribadi. Hal itu dikarenakan Polri selama ini telah membubarkan 10 ribu kali kerumunan massa. "Dari pernikahan sampai sekedar nongkrong di Kate," terangnya.

Pelaksanaan PSBB tidak hanya di DKI Jakarta saja. Tetapi di seluruh wilayah Jabodetabek. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyepakati usulan supaya PSBB dilakukan di Jabodetabek secara menyeluruh. Sikap dari Ma’ruf Amin itu disampaikan Jubir Wapres Masduki Baidlowi.

’’Ya pada dasarnya masukan-masukan yang dibe8rikan oleh Pak Gubernur (Jabar, Banten, dan DKI Jakarta, Red) itu sebenarnya memang Wapres sepakat saja,’’ katanya kemarin. Namun dia menegaskan keputusan akhir tetap ada di Presiden Joko Widodo. Masduki mengatakan tugas Wapres adalah membantu Presiden supaya upaya mencegah penularan Covid-19 berjalan lancer dan bisa teratasi dengan cepat.

Masduki menceritakan sebelumnya digelar rapat koordinasi antara Wapres dengan Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jabar. Ketiga gubernur ini dilibatkan karena Jabodetabek meliputi tiga provinsi itu. Selain itu juga diharapi oleh Kepala BNPB, pimipnan Kemendagri, dan Kemenkes.

’’Jadi rapat itu tidak dalam rangka mengambil keputusan. Jadi itu yang penting dicatat,’’ tuturnya. Dalam kesempatan itu Wapres sebagai pembantu presiden ikut mencari masukan terkait kondisi Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19. Akhirnya disepakati bahwa Jabodetabek itu menjadi satu klister.

Jadi penerapan PSBB tidak terbatas pada wilayah administrasi DKI Jakarta saja. Tetapi kewilayan Jabodetabek secara keseluruhan. Sehingga arkhirnya Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan PSBB untuk lima daerah yang bersinggungan dengan Jakarta. Yakni Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Dengan penerapan PSBB yang menyeluruh untuk seluruh Jabodetabek, diharapkan hasilnya bisa maksimal. Sebab untuk urusan tenaga kerja saja, banyak pekerja yang berasal dari kota-kota satelit Jakarta, tetapi bekerjanya di Jakarta. Begitu pula sebaliknya. Hasil dari kesepakatan itu bakal dibahas bersama dengan Presiden Jokowi.

Masduki mengatakan Wapres memiliki harapan supaya pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab pada kondisi di Jabodetabek. Supaya bisa melakukan penerapan PSBB secara efektif, cepat, dan efisien. Dia mengatakan kalau kasus Covid-19 di Jabodetabek bisa ditangani, maka sebagian besar masalah pandemi Covid-19 di tanah air telah teratasi juga.

Untuk antisipasi dampak perekonomian, Wapres meminta supaya data-data yang disiapkan pemerintah untuk jaring pengaman sosial disiapkan secara komperhensif. Jangan sampai ada tumpang tindih data atau double account. ’’Udah dapat dari sini, dapat dari lainnya. Sementara ada yang lain belum dapat. Itu sudah diwanti-wanti oleh Wapres,’’ tuturnya.

Pemerintah juga terus mendorong adanya penghematan anggaran. Nantinya, seluruh penghematan itu akan difokuskan untuk penanganan Covid-19. Dari sisi Kementerian PUPR, refocussing anggaran juga dilakukan secara signifikan berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020. ”Dari DIPA Kementerian PUPR Tahun 2020 sebesar Rp. 120 T, akan dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 Triliun,” Kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja kemarin (8/4).

Namun Endra menjelaskan, PUPR tidak akan mengurangi alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (kecuali yang tidak akan terserap), Rupiah Murni Pendamping, BLU/PNBP, dan kegiatan Prioritas seperti pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), anggaran pelaksanaan Ibukota Negara (IKN), Pembangunan Venue PON, Asrama Papua dan World Cup 2021.

Endra mengungkapkan, realokasi anggaran sebesar Rp. 24,53 Triliun akan bersumber dari beberapa item yakni Penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020.

Selain itu, anggaran juga didapatkan dari pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti proyek bendungan. Rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak, Perubahan paket-paket pekerjaan Single Years Contract (SYC) TA 2020 menjadi paket-paket Tahun Jamak Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang kurang dari Rp. 100 Millar serta optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat.

”Dari dana yang disisihkan tersebut, Rp. 1,66 triliun akan dimanfaatkan diantaranya untuk Pembangunan Fasilitas Penampungan, Observasi dan Karantina Penyakit Menular (RS) di Pulau Galang serta pengembangannya sebesar Rp. 400 Milyar,” jelasnya.

Selain itu, dana juga akan dipakai untuk melakukan renovasi/rehabilitasi RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp. 160 Milyar. Ada juga penambahan 4.000 lokasi Program Padat Karya P3TGAI serta penghapusan PPh 4 persen sebesar Rp. 978 Milyar.

PUPR juga akan melakukan Pembelian bahan dan pengecatan marka jalan sebesar Rp. 25 Milyar. Serta penyerapan Karet Petani sebagai bahan campuran Aspal Karet sebesar Rp. 100 Milyar.

Dalam bidang perumahan, PUPR juga akan mengalokasikan dana untuk mensupport Subsidi Perumahan (Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp. 1,5 Trilyun.

Total anggaran untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp. 10 T, meliputi kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Program Kotaku, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Pengelolaan Sampah TPS-3R, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Pembangunan Baru serta Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. (dee/mia/idr/wan/tau)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 19:59

Tujuh Pasien di Samarinda Sembuh Covid-19, Tengok Terapi yang Dilakukan Tim Medis

SAMARINDA - Penambahan kasus sembuh covid-19 di Kalimantan Timur pada…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:42

Meski Diterpa Badai, Perluasan Kilang Balikpapan Tetap Jalan

BALIKPAPAN–Meski sektor hulu dan hilir migas sedang diterpa badai, PT…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:41

Garuda Rencana Naikkan Harga Tiket

BALIKPAPAN–PT Garuda Indonesia berencana menaikkan harga tiket pesawat jika kebijakan…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:36

Sudah 316 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kaltim

SAMARINDA–Kasus Covid-19 di Kaltim memasuki hari-79, Kamis (4/6), sejak pertama…

Jumat, 05 Juni 2020 13:47
Yang Penuh Sejarah, Yang Berbiaya Mahal, ”Bersatu” dalam Kesuraman (1)

Seandainya Yang Rp 200 Miliar Itu Cair pun Tak Cukup Lagi

Di saat Stadion Andi Mattalatta menjadi ”kebun sayur”, satu per…

Jumat, 05 Juni 2020 13:45
Dari Diskusi Virtual Banjir Samarinda

Hajar Sama-Sama Banjir di Samarinda, Mulai dari Superteam sampai Bangun Polder

SAMARINDA-Kaltim Post kembali menggelar diskusi virtual kemarin (4/6). Kali ini…

Jumat, 05 Juni 2020 13:43
Mulai Pertengahan Juni Lewat Tol Balsam Berbayar

Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Lebih Mahal dari Usulan Awal

BALIKPAPAN–Mulai 14 Juni, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ruas Samboja-Samarinda tak lagi…

Kamis, 04 Juni 2020 15:48

Dana Haji Tidak Boleh Dialihfungsikan, Uang Pelunasan Tak Ditarik, Bakal Dikelola BPKH

JAKARTA – Pengelolaan dana haji menjadi isu sensitif setelah Kementerian…

Kamis, 04 Juni 2020 15:29

Ibadah Haji Batal, Travel Minta Kepastian

BALIKPAPAN-Dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini membuat efek terhadap agen perjalanan…

Kamis, 04 Juni 2020 15:28

Rumah Ibadah Kesulitan Sediakan Pemindai Suhu Tubuh

BALIKPAPAN–Belum semua masjid di Kota Minyak mengajukan pengurusan izin pembukaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers