SUDAH empat orang Samarinda yang dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19. Meski demikian, pemkot belum mengajukan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diungkapkan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin, pihaknya belum bisa mengajukannya karena alasan Samarinda belum memenuhi kriteria untuk PSBB.
Padahal, jika berdasarkan pemikiran pribadi, dia ingin mengajukan PSBB. Mengingat risiko penularan dan beberapa daerah yang penyebarannya sudah masif. Meski begitu, pihaknya masih memikirkan berbagai opsi lain untuk meminimalisasi penularan Covid-19. "Skenario apapun kita ambil. Perhitungan terburuk pun kita ambil. Jadi, kalau ada ancang-ancang pastilah. Kami tiap membuat kebijakan itu minimal tiga skenario kita ambil," kata Sugeng kepada Kaltim Post (8/4).
Saat ini kasus positif di Samarinda masih akibat transmisi dari luar daerah. Seperti pasien dengan kode SMR 1 yang tertular di Bogor, SMR 2 yang tertular dari Depok, Jawa Barat. Kemudian SMR 3 juga tertular dari Ijtima Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya SMR 4 juga dari Bogor, Jawa Barat. "Kriterianya kan jelas kalau ada misal transmisi lokal. Kita belum transmisi lokal. Kalau saya pribadi ingin mengajukan. Takut juga kita ‘kan. Tetapi, kita terbentur aturan," kata Sugeng.
Terkait kapal penumpang yang masuk dari Sulawesi Selatan, kata Sugeng, KSOP Samarinda sudah melakukan komunikasi dengan para pengusaha kapal. Mereka sudah berjanji tidak akan membawa penumpang. Tetapi hanya bahan dagangan.
Sementara terkait pembatasan penumpang darat, Sugeng menilai, sejauh ini cukup efektif. Sebab, tujuannya adalah mendata orang yang masuk. "Kalau ada yang cuma berkunjung , kita suruh kembali lah," jelas Sugeng.
Setali tiga uang, Pemkot Bontang juga belum memiliki niatan menerapkan PSBB. Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati mengatakan, mekanisme PSBB memiliki persyaratan khusus. Salah satunya terkait angka kematian akibat wabah tersebut.
"Angka kasus positif hanya satu dan saat ini sudah sembuh juga. Menurut kami, tidak perlu PSBB sejauh ini," kata Aji. Kini Pemkot Bontang fokus melakukan sejumlah upaya penanggulangan penyebaran.
Wujudnya berupa pembatasan akses keluar-masuk menuju Kota Taman. Meliputi penutupan jalur alternatif yakni Jalan Arif Rahman Hakim (Gunung Kusnodo). Akses ini menghubungkan simpang empat Loktuan menuju kawasan Kutai Timur. Pada transportasi laut, kapal pengangkut penumpang saat ini telah dihentikan. Baik kapal milik PT Pelni maupun perusahaan swasta. Hanya kapal kargo yang tetap dapat bersandar di Pelabuhan Loktuan. Pemkot Bontang pun telah mengucurkan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 senilai Rp 43 miliar. Tak hanya itu, pemkot memberikan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Terkhusus bagi warga yang terdampak wabah ini. Tiap penerima bakal memperoleh Rp 500 ribu.
Dari Kutai Timur, Bupati Ismunandar mengaku telah melakukan berbagai cara untuk mempercepat penanganan virus corona. Cara-cara itu diklaim bupati sudah lebih dari PSBB. Lagi pula, lanjut dia, sebelum mengajukan PSBB, pihaknya perlu melihat perkembangan kasus. “Biasanya tiga hari sekali berkumpul membahas apapun untuk menentukan tindakan ke depan,” katanya. Lanjut dia, pemkab juga telah mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Anggaran itu telah dibagikan untuk dua dinas. Yakni Dinas Kesehatan Rp 20 miliar. Sementara sisanya, dimanfaatkan Dinas Sosial (Dissos) untuk memenuhi kebutuhan sembako bagi masyarakat terdampak. (*/la/*/ak/nyc/riz/k16)
