JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa tidak akan ada tarikan dana dari APBN 2020 untuk kepentingan proyek Ibukota Negara (IKN) yang baru. Seluruh kekuatan APBN akan digunakan untuk melawan Covid-19.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menjelaskan dengan tegas bahwa saat ini fokus penggunaan APBN 2020 adalah untuk penanganan Covid-19. Terdapat tiga prioritas yang akan dikedepankan, di antaranya kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM.
Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, sebelumnya, media ramai mengangkat berita mengenai pembangunan Ibu Kota Negara yang tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini kata Jodi menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.
Padahal Jodi menegaskan bahwa saat ini upaya yang dilakukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.
Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan. Sebab, sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bahkan sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif.
Jodi menegaskan, arahan Presiden sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Menkeu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. ”Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi kemarin.
Namun, Jodi menjelaskan, sebagaimana arahan dari Presiden, para menteri harus tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal di tengah pandemi ini. Menko Marves pun dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga komunikasi dengan para investor.
Komunikasi ini kata Jodi tidak hanya dalam hal pemerintahan, namun juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan Covid-19. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh para investor di sektor hilirisasi nikel di Indonesia yang memberikan bantuan puluhan ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia.
”Artinya pemerintah terus menyinergikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 dan ketika penanganannya berjalan dengan baik, recovery atau pemulihan ekonominya bisa dilakukan dengan lebih cepat, agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampaknya,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia juga mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi Covid-19. IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh Pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik.(tau)
