SAMARINDA - Turunnya pendapatan pada APBD Kaltim tahun 2020 karena adanya pandemi corona, berdampak bagi bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kaltim ke 10 Kabupaten Kota. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membeberkan ada sekitar 25 persen pemotongan bankeu tahun ini ke Kabupaten Kota.
"Belanja bantuan keuangan ke Kabupaten Kota dari Rp 1,67 triliun menjadi Rp 1,25 triliun. Turun 417 miliar atau turun 25 persen," ujar Hadi, Senin (6/4/2020) dalam video conference dengan sejumlah wartawan.
Hadi menambahkan Gubernur Kaltim pada hari Minggu (5/4/2020) telah tandatangani surat kepada pemerintah 10 Kabupaten Kota se Kaltim bahwa bankeu akan dipotong 25 persen. "Cara memotongnya, nanti kita serahkan ke DPRD Kaltim atau kabupaten kota. Nanti sekda akan bicara lagi secara teknis kepada DPRD Kaltim bagaimana komposisi pemotongan bantuan keuangan kabupaten kota 25 persen dan pemotongan belanja SKPD," ujar Hadi.
Pemotongan seluruh belanja di APBD Kaltim sebesar 25 persen agar mengimbangi adanya penurunan pendapatan 25 persen tahun ini. Selain bankeu yang turun, akan ada penyesuaian belanja bagi hasil pajak Kabupaten Kota dengan realisasi pendapatan yang turun.
Dijelaskan Hadi, dalam simulasi APBD Kaltim Perubahan tahun 2020 terjadi penurunan total pendapatan dari Rp 11,84 triliun menjadi Rp 8,81 triliun atau turun 25 persen sebesar Rp 3,03 triliun. "Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp 6,77 triliun menjadi Rp 5,08 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp 4,98 triliun menjadi Rp 5,08 triliun. Hal ini mengakibatkan penurunan belanja 25 persen dari anggaran semula Rp 12,29 triliun menjadi Rp 9,21 triliun," jelas Hadi.
Sementara itu, untuk pendanaan penanganan Covid-19 di Kaltim, Pemprov telah siapkan Rp 388,281 miliar. Dana ini hasil refocusing dan Belanja Tidak Terduga (BTT). "Dana Rp 388,281 miliar ini dana tahap I untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), konsumsi dan vitamin bagi tenaga medis. Selain itu, untuk pengadaan peralatan kesehatan dan operasional kesekretariatan tim Satgas Covid-19 di Kaltim," ujar Hadi.
Nantinya, Pemprov Kaltim juga menyiapkan dana tahap II penanganan Covid-19 sebesar Rp 351,612 miliar. Dana ini juga sama digunakan untuk pengadaan APD, vitamin, rapid test, peralatan kesehatan dan pemberian insentif tenaga medis. Serta biaya penanganan dampak ekonomi berupa bantuan kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan penguatan UMKM. (mym)
