JAKARTA -- Target rapid test gagal terpenuhi. Pemetaan kasus pun kandas. Dampaknya, risiko penularan dan angka kematian bisa naik tajam. Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, interfensi pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 seolah masih setengah hati. Kebijakannya pun cemderung lebih berpihak pada sisi ekonomi ketimbang nyawa manusia. Karenanya, kebijakan yang diambil tidak optimal dalam upaya pencegahan penularan.
Dalam pengambilan kebijakan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya. Pemerintah seperti tak paham, bahwa ada amanat untuk membatasi mobilisasi penduduk. "Mereka gak ngerti. Malah dibolehkan mudik. Padahal untuk mencegah penularan, caranya ya cegah masyarakat berpindah," keluhnya.
Pemerintah diminta tegas terkait hal tersebut. Jika tidak, penularan akan masif, terutama di kampung halaman. Risiko kematian pun akan meningkat. Sebab, kebanyakan pemudik akan menemui orang tua di kampung halaman. Di mana, sebagian besar memasuki usia senja yang sangat berisiko tertular. Ngerinya, tingkat keparahan juga sangat tinggi pada mereka yang rentan.
"Bisa-bisa kita seperti Italia. Angka kematian mencapai 150 ribu lebih," tegasnya. Saat ini saja, kata dia, jika merujuk pada angka pemakaman di DKI Jakarta yang menggunakan protap Covid-19 angkanya sudah cukup besar. Sepanjang Maret 2020, ada sekitar 283 pemakaman.
"Sepertiganya mungkin Covid-19. Lalu yang lainnya mungkin belum diperiksa atau hasilnya belum keluar saat sudah meninggal. Karenanya menggunakan protap Covid-19," ungkapnya. Bila demikian, lanjut dia, artinya ada deadlock layanan tes Covid-19. Padahal sebelumya, pemerintah menyatakan siap untuk tes massal. Sehingga, angka penularan bisa ditekan.
"Pemda yang cukup bagus meski masih lambat justru Jawa Barat. DKI Jakarta malah kurang. Saya juga bingung kenapa," tutur alumni Niversity of California Los Angeles tersebut.
Namun Pandu meyakinkan, bahwa ini bukan terkait kaji terapan alat rapid test yang gagal. Sebab, sejatinya penggunaan alat tersebut cukup mudah. Kendala justru diperkirakan pada tenaga kesehatan yang kurang. Kendala tersebut pun harusnya tidak berlarut, karena pemda bisa mobilisasi mahasiswa kesehatan dari perguruan tinggi di wilayahnya. "Jakarta sangat mumpuni untuk ini. Kita harus cepat hentikan penularan. Temukan, isolasi. Temukan, isolasi," tegas Pandu.
Di sisi lain, Pandu menghimbau agar mulai kini seluruh masyarakat menggunakan masker ketika keluar rumah. Sebab, Covid-19 semakin tak memunculkan gejala pada penderita. Membuatnya sulit ditebak siapa saja yang sebetulnya menjadi pembawa dan berpotensi menularkan pada yang lain.
"Mulai minggu ini wajib pakai masker.Karena sekarang gak tau siapa yang bawa virus," tegasnya.
Tak perlu masker medis. Masyarakat yang tak sakit cukup menggunakan masker kain biasa. Tapi syaratnya, kain tidak bahan kaos. Karena bahan kaos kebanyakan seratnya didesain renggang. Kemudian, masker ini harus dibuat dua lapis kain. Cara ini sudah terbukti berhasil mengurangi angka penularan di sejumlah negara, seperti Singapura dan Hongkong.
"Efektif banget. Kalau setiap orang pakai, perlindungannya empat lapis kan berarti," ungkapnya. (mia)
