MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Sabtu, 04 April 2020 12:41
Revisi Perpres 75/2019 Mangkrak, Castro: Pemerintah Harus Atur Sistematis Pengembalian Iuran
Herdiansyah Hamzah

PROKAL.CO, SAMARINDA–Melalui putusan judicial review Mahakam Agung (MA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, telah dibatalkan kedudukannya. Namun, untuk besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) belum juga ada perubahan.

Sejatinya, putusan judicial review dalam tertuang di revisi Perpres 75/2019. Herdiansyah Hamzah, dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, juga mempertanyakan lambatnya revisi perpres yang diberlakukan sejak 1 Januari lalu.

"Posisinya itu judicial review selesai, kalau saya tidak salah di akhir Februari. Berarti sudah sebulan lamanya, tapi belum juga ada revisi," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Castro itu menerangkan, hasil judicial review MA menyatakan salah satunya pembatalan soal tarif baru yang tertuang di Perpres 75/2019. Sehingga ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum karena bertentangan prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Secara teknis, harus dipahami keputusan tersebut berlaku surut sebelum putusan itu (Perpres 75/2019) keluar. Sehingga, keputusan MA berkonsekuensi berlaku sejak 1 Januari," terangnya.

Keputusan tersebut juga menghasilkan dua persoalan. Selain revisi Perpres 75/2019, ada juga permasalahan selisih kenaikan iuran yang terjadi sejak berlakunya perpres tersebut. "BPJS harusnya memikirkan secara teknis dahulu bagaimana sistematis pengembaliannya," jelas Castro. 

"Opsinya, bisa saja pengembaliannya tidak secara mentah (uang) melainkan pembebasan iuran pada bulan selanjutnya," sambungnya memerincikan.

Namun, hal itu juga masih bermasalah karena belum ada revisi Perpres 75/2019. Castro menilai, pemerintah berjalan terlalu lambat menangani untuk mengubah regulasi. Secara teknis dirinya menilai dalam kurung sebulan sebenarnya telah ada revisi yang dihasilkan, sehingga ada regulasi yang mengatur.

"Tidak ada yang terlalu berat untuk mengubah regulasi dari putusan MA, tinggal revisi Pasal 34 terkait kenaikan iuran yang dibatalkan. Kalau buat UU Omnibus Law saja cepat, tapi masalah begini malah lambat, kan aneh," singgungnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan pernyataan resmi soal alasan revisi perpres yang masih mangkrak. Kedua, Pemerintah harus menjelaskan sistem pengembaliannya selisih iuran BPJS sebelumnya. Terakhir, karena saat ini bertepatan dengan wabah Covid-19, pemerintah harus memberikan pernyataan jaminan fasilitas kesehatan yang diberikan tak akan berpengaruh oleh pandemi virus.

"Walaupun tidak terlalu berkaitan dengan wabah Covid-19, jangan sampai pemerintah mengutak-atik regulasi keuangan jaminan kesehatan nantinya," tutupnya. (*/dad/dns/k8)


BACA JUGA

Selasa, 04 Februari 2020 12:04

Kritik Kota lewat Lirik Rap, Wajah Samarinda dari Lagu “Samar Indah"

Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah Nikmati tepian…

Selasa, 04 Februari 2020 12:03

Berkas Pasar Baqa Dilimpah, Rabu, Sidang Perdana

SAMARINDA-Berkas dugaan korupsi tiga tersangka Pasar Baqa sudah digulirkan Korps…

Selasa, 04 Februari 2020 12:01

Terima Paket Ganja 2,5 Kilo, Mahasiswi Ini Mengaku Cuma Diupah Rp 300 Ribu

SAMARINDA - Tersangka inisial IT yang menerima paket 2,5 kilogram…

Selasa, 04 Februari 2020 12:00

Merasa Dipalak Ketika Berkendara di Samarinda? Dua Pria Ini Mungkin Pelakunya

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satreskrim Polres Samarinda akhirnya meringkus…

Selasa, 04 Februari 2020 11:59

Hanya Sakit Demam, RS AWS Bantah Merawat 1 Pasien Terkena Corona Virus

SAMARINDA - Rumah Sakit AW Sjahranie (RS AWS) Samarinda membantah…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:48

Pengedar Sabu Berbahan Tawas Ditangkap

SAMARINDA-Banyaknya pemakai narkoba jenis sabu rupanya menjadi peluang bagi Kene…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:10

Begini Kondisi Terakhir Sopir Truk yang Sebabkan 4 Nyawa Melayang di Gunung Manggah Itu...

SAMARINDA- Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Polresta Samarinda, pada Kamis…

Sabtu, 01 Februari 2020 09:05

Jalin Kerjasama dengan Rumah Sakit, Poltekkes “Nyebrang” ke Malaysia

SAMARINDA-Terus melebarkan sayap, kini Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)…

Jumat, 31 Januari 2020 23:46

Samarinda Masih Kekurangan Pengajar

Di Samarinda, ada sekitar 2 ribu guru honorer. Mereka tengah…

Jumat, 31 Januari 2020 23:45

Perlu Waktu Realisasikan DOB Samarinda Seberang

SAMARINDA–Usul menjadikan Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers