JAKARTA– Pemerintah pusat didesak mempercepat pemeriksaan Covid-19. Sebab, hingga sebulan sejak kasus positif pertama terungkap, baru sekitar 50 ribuan orang yang telah menjalani pemeriksaan. Angka itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia.
Tuntutan tersebut disuarakan beberapa kepala daerah. Salah satunya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK). Dalam rapat online dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (3/4), RK membandingkan pemeriksaan Covid-19 di Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).
Mantan wali kota Bandung itu mengungkapkan, jumlah penduduk Korsel hanya sekitar 51 juta orang. Namun, jumlah warga yang telah menjalani tes Covid-19 mencapai 300 ribuan. Sedangkan di Indonesia, pengetesan berbasis rapid test di Jabar masih 15 ribuan. Total se-Indonesia diperkirakan hanya sekitar 50 ribuan. Perkiraan angka sebesar itu dihitung dari pengetesan Covid-19 menggunakan alat rapid test maupun polymerase chain reaction (PCR).
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, sementara yang dites baru 50 ribuan, menurut RK, sebaran Covid-19 belum bisa terpetakan. ”Di Korsel itu 51 juta (penduduk, Red), mereka mengetes 300 ribu penduduk. Berarti 0,6 persen. Petanya bisa ketahuan. Indonesia minimal 2 juta (orang, Red) yang harus dites,” jelasnya. Jika jumlah yang dites mencapai 2 juta, barulah bisa dipetakan sebaran Covid-19 secara utuh. Karena itu, RK meminta tes cepat terus diperbanyak.
RK juga menyampaikan kondisi pengetesan PCR yang diambil dengan swab. Dia menjelaskan, pengecekan PCR di fasilitas Kemenkes, Jakarta, harus antre. Karena itu, lokasi pengecekan PCR perlu ditambah di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, kapasitas tes PCR di Balitbangkes Jakarta hanya 200 sampel setiap hari. Jauh dibandingkan Korsel yang bisa mencapai 12 ribu sampel setiap hari.
RK menuturkan, selain tes PCR, pelaksanaan rapid test sangat penting untuk proses deteksi penyakit. Beberapa klaster kasus Covid-19 di Jabar ditemukan dari hasil rapid test. Misalnya di sekolah polisi di Sukabumi yang menemukan 310 kasus positif. Kemudian, untuk klaster Gereja Bethel di Bandung, dari 637 jemaat yang menjalani rapid test, 226 orang dinyatakan positif.
Secara keseluruhan, di Jabar sudah dilakukan 15 ribu rapid test. Hasilnya, 677 orang dinyatakan positif. Data itu belum dilaporkan ke gugus tugas sebagai kasus positif resmi karena harus dikonfirmasi dulu dengan hasil pengetesan PCR. RK meyakini, jika tes PCR dilakukan kepada lebih banyak orang, jumlah kasus korona di Indonesia bisa bertambah banyak. ”Jadi, kesimpulan pertama, saya berharap strategi memperbesar pengetesan ini harus menjadi strategi nomor satu,” tuturnya.
Kemenkes mengakui, mendapatkan alat kesehatan seperti alat untuk rapid test menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat dengan Komisi IX DPR Kamis lalu menjelaskan, pihaknya kesulitan mendapatkan alat tersebut karena seluruh dunia mencari alat yang sama. Padahal, produsen hanya memproduksi terbatas. ”Memang ada masalah untuk reagen dan VTM (virus transpor medium, Red),” ujarnya.
Kemenkes juga terus meningkatkan jejaring laboratorium. Hal tersebut berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/216/2020. Sebelum keputusan Menkes tersebut keluar, ada 45 laboratorium yang bisa menguji spesimen Covid-19 dengan PCR. Setelah adanya keputusan tersebut, jumlahnya bertambah menjadi 49 laboratorium.
Kepala Balitbangkes Kemenkes Siswanto menerangkan, dari 49 jejaring laboratorium, yang jalan baru 14 laboratorium. Terdiri atas laboratorium internal Kemenkes, laboratorium milik beberapa universitas, dan Eijkman. Sementara itu, terhadap 25 jejaring laboratorium yang belum berfungsi, masih dilakukan pembinaan.
Siswanto menyatakan, dalam waktu tiga hari ada pelatihan penelitian PCR. Para laboran dilatih dengan protokol dari Jerman dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika. ”Belakangan datang reagen dari Tiongkok, dari Universitas Wuhan, jadi harus dilatih ulang,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, pemerintah akan menggunakan mesin tes cepat molekuler (TCM) untuk melakukan uji spesimen Covid-19. Mesin itu biasa dipakai untuk pemeriksaan pasien TBC. Saat ini ada 305 alat di seluruh Indonesia. Namun, tidak semua bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19. ”(Dengan adanya alat ini, Red) kita bisa menaikkan (uji lab) menjadi 3.500 sampai 6.000 tes per hari,” ucapnya.
Metode tersebut seharusnya bisa dilakukan minggu depan. Namun, pemerintah terkendala cartridge untuk pengetesan dengan mesin TBC. Menurut Yuri, sapaan Achmad Yurianto, pemerintah memesan cartridge kepada Amerika. Namun, belakangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang ekspor cartridge.
”Sehingga kami pesan ke Swedia yang produksi per harinya hanya 50.000 cartridge. Kemungkinan dua minggu lagi baru bisa dilaksanakan tes dengan alat untuk TBC,” ujarnya. Jika pengujian dengan alat TBC itu berhasil, beban pemeriksaan yang selama ini ditanggung Balitbangkes Kemenkes saja bisa berkurang. ”Nanti dibuat penjadwalan detailnya,” ucap Yuri.
