PROKAL.CO, SAMARINDA–Pembatasan akses antara Kota Samarinda-Balikpapan mulai diberlakukan, hari ini (3/4). Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di simpang tiga Kilometer 4, Loa Janan, akan dijaga ketat oleh aparat. Sedangkan Tol Balikpapan-Samarinda juga turut diberlakukan pembatasan kendaraan yang melintas. Di Gerbang Tol Palaran, kendaraan pribadi dan penumpang tak boleh melintas dahulu.

Langkah yang diambil Pemkot Samarinda ini untuk menekan meluasnya penularan virus corona atau Covid-19. Apalagi, Balikpapan termasuk zona merah dengan 15 orang terkonfirmasi positif. Ditambah sudah terdapat transmisi lokal di dalamnya. Untuk mengawal pembatasan lalu lintas kendaraan ini, Pemkot Samarinda mendirikan dua pos penjagaan. Pertama, posko induk di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.

Posko kedua, di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 4, yang telah disiapkan sejak kemarin. Penjagaan nantinya dimulai sejak hari ini pukul 08.00 Wita. Posko pembatasan akan ditempati oleh personel Polresta Samarinda, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda serta Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda. Sedangkan Jalan Tol Balsam, tidak ada pos penjagaan.

Diungkapkan Direktur PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) STH Saragih, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda. Dia menegaskan tidak ada penutupan. Hanya pembatasan pergerakan kendaraan sehubungan dengan pencegahan penyebaran Covid-19. “Kami belum menerima perintah penutupan, karena kewenangan penutupan sementara jalan tol ada pada menteri PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) sesuai dengan PP Nomor Tahun 2015. Ada pun pengaturan pembatasan kendaraan, kami ikut saja dengan kebijakan pemkot untuk ikut berpartisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 ini,” kata Saragih.

Manager Area Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) Ronny Hendrawan menambahkan, pembatasan lalu lintas kendaraan sesuai komitmen terkait pandemi Covid-19. Namun, penutupan belum bisa dilakukan. Karena kewenangannya menteri PUPR. Di sisi lain, jika ditutup semua, akses logistik nanti bermasalah. Apalagi Samarinda masih membutuhkan pasokan dari luar. Maka dari itu, ada pembatasan selektif. Kendaraan pribadi maupun angkutan penumpang, belum bisa lewat. Kendaraan dari arah Balikpapan akan disuruh putar balik di depan gate tol di Samboja, Kukar.  

Namun, jika angkutan BBM, angkutan logistik, ekspedisi, atau alat medis, bisa lewat. “Di Bukit Suharto ada filternya, jadi di filter sebelum masuk gate (gerbang tol). Kalau di Samarinda mungkin di Jalan HAMM Rifaddin atau dari Palaran, mekanismenya begitu,” kata Ronny. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Ismansyah menjelaskan, alasan mengapa pihaknya tidak mendirikan pos di Gerbang Tol Palaran.

“Masih menunggu surat ke Kementerian PUPR,” ucapnya. Menurut dia, upaya menekan meluasnya wabah corona akan jauh lebih efektif jika jalan tol ditutup. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Aman Nusa II Bidang Pencegahan Covid-19 Polresta Samarinda Kompol Nono Rusmana menuturkan, pihaknya akan mem-back up keamanan petugas bersama TNI. Meski pembatasan akan lebih fokus diakses darat, akses darat dan perairan juga tak luput dalam pengawasan.

"Ada juga yang ditempatkan di pintu masuk Bandara APT Pranoto, dan Pelabuhan Samarinda," ungkap Kasat Binmas Polresta Samarinda tersebut. Lanjut dia, pihaknya tidak mengambil keputusan untuk memasang portal atau barrier di jalur perbatasan seperti yang diterapkan beberapa daerah. Perwira melati satu ini mengatakan, teknisnya nanti sejenis razia kendaraan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

"Jadi setiap kendaraan wajib melalui pos yang sudah tersedia. Kemudian, kami menanyakan perihal identitas, tujuan, serta riwayat perjalanannya," ucap Nono. Dikonfirmasi terpisah, Plh Kepala BPBD Samarinda Hendra AH menerangkan teknis pelaksanaan pembatasan jalan. Setiap kendaraan yang melintas pos di Kilometer 4, Loa Janan, harus melalui pemeriksaan terlebih dulu. Termasuk pemindaian kesehatan.

"Maksudnya dibatasi itu bakal dicek kesehatannya. Jadi semisal orang dari Balikpapan itu dicek ternyata sakit akan kami suruh pulang," ucapnya. "Yang lewat juga kami data termasuk keperluannya, baru dilaporkan ke posko induk dan di-back up 112 (Kominfo Samarinda)," sambungnya. Jika petugas nantinya mendapati masyarakat terindikasi terpapar Covid-19, maka akan diteruskan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie. Namun, jika pemeriksaan hanya demam, akan diminta untuk menetap di rumah terlebih dahulu. Pemantauan akan tetap dijalankan berbekal data diri yang telah dikantongi petugas.

"Kalau warga Balikpapan akan kami suruh pulang, tapi kalau warga Samarinda mengalami demam disertai sesak napas maka akan kami kirim menggunakan ambulans yang disediakan," jelas Hendra. Dikonfirmasi terkait pembatasan kendaraan yang dilakukan sejumlah daerah di Kaltim, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim M Saba’ni mengatakan, kebijakan itu memiliki konsekuensi masing-masing.

“Ketat sih ketat, tapi ada juga masih toleransi terhadap beberapa hal. Terutama barang dan keperluan mendesak. Karena kalau kita mengacu pada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang belum ada satu pun, pemerintah kota yang mengajukan untuk melakukan PSBB di wilayahnya,” papar Sa’bani. Dia mengatakan, saat ini yang ada hanya inisiatif kepala daerah memperketat arus lalu lintas. Kemudian meliburkan sekolah, pekerja-pekerja, pegawai, dan tidak ada waktu untuk mudik. Itu terus yang dilakukan.

“Saya kira itu tidak melanggar aturan, memang antisipasinya itu berupa pengetatan dan lain sebagainya,” kata Sa’bani. Dia melanjutkan, Pemprov Kaltim telah menerima laporan dari kepala daerah atas kebijakan masing-masing daerah. Seperti Berau yang tidak melakukan penerbangan keluar dan masuk di Bandara Kalimarau. Tapi untuk lalu lintas barang dan kebutuhan masih diperkenankan, termasuk kebutuhan mendesak.

Terkait tol, Sa’bani menegaskan sifatnya tidak ditutup total. Namun hanya beberapa bagian ruas jalan. “Sampai dengan 28 April mereka (Pemkot Samarinda) akan tutup, bukan jalan tolnya yang ditutup, mereka tidak punya kewenangan, tetapi jalan menuju ke jalan tol yang ditutup. Namanya juga aksesnya ditutup yah tidak bisa menuju ke jalan tol. Kewenangan dari pengelola jalan tol bukan pemprov. Suratnya itu pemberitahuan saja bahwa mereka akan menutup akses menuju ke jalan tol, dan di jalan ke Soekarno-Hatta untuk masyarakat yang akan menuju ke Balikpapan, yang akan terimbas itu tentu Kukar, ada masyarakat di situ,” bebernya.

Dia mewanti-wanti keputusan kepala daerah melalui mempertimbangkan dan mengatur sebaik-baiknya di lapangan.  Setiap pembatasan yang dilakukan Pemkot Samarinda maupun Pemkot Balikpapan, ditegaskan Sa’bani jadi tanggung jawab kepala daerah. “Kita kan juga sudah imbau jangan ada yang masuk ke Kaltim dan keluar dari Kaltim. Kecuali barang yang dibawa, orangnya sakit atau dia perlu hal mendesak lainnya,” tandas Sa’bani.

Dari Balikpapan, pengetatan sosial berupa pembatasan ruas jalan disambut positif. Langkah ini mendapat dukungan dari DPRD Balikpapan. Bahkan, wakil rakyat di legislatif mengatakan, jika perlu penutupan ruas jalan lebih diperluas. Menanggapi hal ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku pembatasan ruas jalan mulai berjalan baik.

Menurut dia, ada pembatasan jalan juga membuat keluhan dari warga sudah berkurang. Petugas yang meminta diberi pengecualian pun sudah menghadap untuk minta izin dispensasi. “Kalau kita semakin ketat, masyarakat pasti paham karena kita ingin cepat menyelesaikan wabah,” ujarnya. Pemkot Balikpapan akan terus melakukan evaluasi harian dari pelaksanaan penutupan sementara ruas jalan. Dia menyebutkan, sangat besar kemungkinan area pembatasan jalan semakin luas.

“Nanti kita evaluasi mana yang perlu ditutup lagi kalau perlu, setiap hari akan terus kita evaluasi untuk memperketat,” imbuhnya. Dia berharap, pengetatan sosial ini berdampak pada masyarakat yang mulai disiplin dan benar-benar melakukan segala aktivitas di rumah. “Penting sekali disadari bersama supaya penyebaran virus di Balikpapan bisa cepat kita atasi,” sebutnya. Kebijakan pengetatan sosial diambil sebagai salah satu opsi yang efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebab daerah tidak bisa menerapkan karantina wilayah yang merupakan kewenangan presiden.

Rizal menuturkan, pemerintah hanya bisa melakukan pembatasan sosial skala besar. Itu pun prosedurnya gubernur atau bupati/wali kota harus mengajukan kepada Kemenkes. “Jadi tidak bisa otomatis dilakukan pemerintah daerah, tetap harus melewati Kemenkes,” ungkapnya. Dia menegaskan, opsi untuk penutupan bandara tidak memungkinkan. Sebab masih ada penerbangan untuk logistik dan keperluan strategis lainnya. Pihaknya hanya bisa melakukan pengetatan skala besar, bukan menutup bandara. Apalagi kewenangan bandara bukan berada di pemerintah daerah, melainkan Kementerian Perhubungan.

“Kita hanya bisa beri usulan ke gubernur saja. Nanti diteruskan ke Kemenhub,” tuturnya. Hal yang sama berlaku bagi pelabuhan. Wewenangnya berada di Kemenhub. Rizal mengatakan, pihaknya mewaspadai jalur penumpang yang masih sempat menginap di Balikpapan. Biasanya penumpang kapal. “Kalau di pelabuhan, ada penumpang yang harus bermalam. Jadi kita akan kaji dulu,” sebutnya. Dalam kesempatan itu, Rizal turut meminta kepada lurah, RT, dan LPM agar membentuk kelurahan siaga Covid-19 dalam waktu seminggu ini. Baik tingkat kelurahan dan RT.

Menurut dia, ada kelurahan siaga Covid-19 sangat penting membantu warga di lingkungan tersebut. “Saling menjaga agar tidak terpapar virus dengan berbagai langkah. Misalnya pengetatan sosial, pembatasan keluar masuk, sampai jaga kebersihan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),” pungkasnya. (*/dad/nyc/gel/riz/k8)