BALIKPAPAN–Pandemi Covid-19 mengubah cara umat Islam menjalankan ibadah mereka. Salah satunya, imbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan salat, khususnya salat Jumat di masjid. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyebut, dalam kondisi wabah seperti ini, salat di rumah adalah keutamaan.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun sepakat. Bahwa dalam pandemi Covid-19, sejumlah kegiatan keagamaan dan organisasi harus diubah sesuai dengan kondisi saat ini. Di Kaltim pun demikian. NU dan Muhammadiyah ingin umat Islam terutama pengikut mereka mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Baik secara organisasi maupun dari pemerintah.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim Muhammad Rasyid tegas menjelaskan, bagi warga NU dan masyarakat Islam pada umumnya wajib mengikuti dan patuh kepada ulil amri atau pemimpin. Dalam hal ini adalah pemerintah. Baik pusat maupun daerah. “Yang terpenting kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah selaku ulil amri. Pemegang otoritas,” kata Rasyid, (1/4).
Dikatakan, pemerintah telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Tinggal ketaatan warga negara. Karena maksud dari syariat Islam adalah keterpeliharaan. Termasuk di jiwa. Jadi ketika ada imbauan pemerintah dalam hal ini melalui MUI untuk salat di rumah, maka umat tak boleh menafikannya.
“Jika satu sisi ada kemudaratan dan satu sisi kita ingin mengambil manfaat, seperti kewajiban beribadah. Maka prinsip hukum Islam yang diutamakan adalah menghindari mudarat,” beber Rasyid.
Jadi, ketika seorang Islam ingin salat berjamaah di masjid, namun ada kondisi yang bisa menimbulkan kemudaratan. Maka, ada larangan mengambil manfaat (salat berjamaah) tersebut. Dalam Islam sudah ditegaskan. Pertimbangkan dulu mudaratnya daripada mengambil manfaatnya. “Itu prinsip,” ujarnya.
Menghadapi Ramadan yang kurang dari sebulan lagi, Rasyid mengharap kepayahan menghadapi pandemi itu bisa berkurang. Bila penyebaran virus bertambah parah, protokol kesehatan yang ada tetap harus dipatuhi. “Tetap bisa berpuasa di rumah. Kan tidak terhalang,” ujarnya.
Pelaksanaan salat Tarawih pun bisa dilakukan di rumah. Kalaupun ada kelompok yang masih ingin melaksanakan salat di masjid, maka bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan. Sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan otoritas kesehatan. “Pemerintah saat ini masih fleksibel,” katanya.
Untuk aktivitas pondok pesantren pun, NU secara kontinu sudah mengikuti yang ditetapkan, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, maupun dinas terkait di daerah. Jika memang dua lembaga itu sudah sepakat meliburkan sementara adanya kegiatan di pondok, maka dituruti. “Anak-anak, santri-santri masih bisa belajar secara online,” sebutnya.
Di organisasi pun, perubahan-perubahan sudah dilakukan. Kajian dan rapat sudah dilakukan melalui komunikasi daring. Secara kontinu ikut memberikan nasihat dan pandangan yang bisa meredam perbedaan di antara warga NU.
“Kami berkomunikasi dengan cabang-cabang. Memberikan update dan mengambil sikap menenangkan, jangan sampai ada pandangan yang bertabrakan dengan apa yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Dia kembali menegaskan, NU sebagai organisasi Islam dengan pengikut terbanyak di Indonesia mengikuti sikap pemimpin organisasi. Dan pemimpin organisasi telah memutuskan mengikuti pemimpin negara. Karena jika tidak, maka akan muncul kekacauan.
“Jadi saya sangat yakin. NU dan Muhammadiyah memiliki kepatuhan terhadap ulil amri. Jika ada perbedaan pendapat, kewajiban pemerintah mengambil sikap untuk mengakhiri perdebatan pendapat itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kaltim Siswanto menerangkan, sikap tegas Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi Covid-19 sudah dituangkan dalam maklumat yang ditujukan kepada pengikutnya. (Lihat grafis). “Maklumat ini sudah diterapkan nyaris di semua internal Muhammadiyah,” ungkapnya.
