Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan yudicial review. Namun hingga kini, besaran iuran BPJS Kesehatan belum berubah.
SAMARINDA-Belum adanya perubahan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena sejak yudicial review diputuskan, salinan putusan MA belum diterima pihak BPJS. Sehingga penyesuaian besaran iuran JKN masih menggunakan Perpres 75/2019. (Lihat grafis).
Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Haris Fadilah menuturkan, penyesuaian iuran JKN belum diterima pihaknya.
"Dari kantor pusat (BPJS) pusat, juga belum ada dapat salinan putusan yudicial review, walau putusannya sudah ada sejak awal Maret," ucapnya.
Penyesuaian besaran iuran JKN bisa dilakukan jika telah menerima salinan putusan. Tentunya dibarengi dengan koordinasi dengan kementerian terkait. "Dalam putusan kan pasti ada poin-poinnya yang rinci. Nanti itu pasti akan dibahas lagi oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan," terangnya.
"Bentuk putusannya juga kan perpres jadi harus koordinasi juga ke kementerian terkait lainnya. Nah, saat ini juga kan lagi fokus penanganan Covid-19. Jadi bersabar dahulu," sambungnya.
Disinggung kemungkinan nantinya besaran iuran akan kembali ke Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Haris tak bisa mengungkapkan lebih jauh. Dia masih mengoordinasikan ke kantor BPJS pusat.
"Kan masih menunggu, entah nantinya dikembalikan ke Perpres 82/2018 atau ada besaran iuran baru. Kalau sudah ada salinan MA dan hasil besaran iuran pasti kami beritahukan," pungkasnya. (*/dad/dns/k8)
