SAMARINDA - Hasil uji Laboratorium Balitbangkes terhadap satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia di Balikpapan pada hari Selasa (31/3/2020) lalu menunjukan negatif covid-19.
"Satu PDP dirawat di Rumah Sakit Kanudjoso Balikpapan hasilnya negatif. Jadi, setelah dikebumikan baru hasil uji laboratorium keluar yang menunjukan negatif covid-19," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Andi M Ishak, Kamis (2/4/2020) saat jumpa pers.
Kasus satu PDP di Balikpapan yang meninggal dunia mulanya berobat di Rumah Sakit Tentara mengeluhkan batuk demam dan miliki pneuimonia yang mirip covid-19. Namun tak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah.
Tambahan kasus negatif ini menggenapkan PDP negatif se Kaltim berjumlah 122 kasus. Saat ini, masih proses menunggu hasil uji laboratorium positif atau tidak covid-19 sebanyak 51 kasus.
"Untuk jumlah kasus positif covid-19 di Kaltim masih tetap 21 kasus dengan 1 meninggal dunia hingga hari ini," ujar Andi.
Meski kasus positif tak bertambah, namun saat ini kasus PDP di Kaltim bertambah sebanyak 15 kasus. Terdiri, 8 kasus di Kutai Kartanegara, 1 kasus di Paser, 1 kasus di Panajam Paser Utara, 4 kasus di Balikpapan dan 1 kasus di Samarinda.
Dinkes Kaltim juga mencatat kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah 221 kasus dan 1.194 kasus selesai pemantauan. Sedangkan yang masih berproses pemantauan ada 1.571 kasus.
Untuk antisipasi lonjakan wabah Corona, Dinkes Kaltim sedang menyiapkan opsi tempat karantina untuk perawatan ODP atau PDP yang mengalami gejala ringan covid-19.
"Di rumah sakit AW Sjahranie telah mengembangkan alih fungsi ruangan tambahan untuk ruang isolasi. Tentunya ini perlu waktu. Kami juga sudah meninjau beberapa tempat untuk antisipasi lonjakan pasien covid-19," ujar Andi.
Diantaranya lokasi yang bisa dikerahkan menampung pasien covid-19 yaitu Balai Pelatihan Kesehatan tersedia 80 tempat tidur atau bed, Balai Pelatihan Pertanian Sempaja 90 bed, Badan pengembangan SDM Samarinda Seberang 200 bed, LPMP Samarinda Seberang 100 bed.
"Untuk LPMP, perlu izin lebih dulu Kementerian Pendidikan," kata Andi. (mym)
