MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Kamis, 02 April 2020 15:26
17 Warga Lapas Raih Asimilasi
Tepatnya sebanyak 17 orang warga binaan Lapas Klas IIA Balikpapan menjalankan asimilasi pada Rabu (1/4).

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian Coronavirus disease (Covid-19). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan asimilasi dan integrasi agar membuat virus tidak masuk ke lingkungan lapas dan rutan seluruh Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan juga mengikuti kebijakan ini. Tepatnya sebanyak 17 orang warga binaan Lapas Klas IIA Balikpapan menjalankan asimilasi pada Rabu (1/4). Kepala Lapas Klas IIA Balikpapan SEG Johannes mengatakan, pihaknya telah melaksanakan program sesuai arahan tersebut.

Rinciannya kebijakan ini sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Kemudian Kepmenkumham No. M-HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Surat Edaran Dirjenpas Nomor: Pas-497.Pk.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi.

“Kami langsung menindaklanjuti, mendata, dan merekap napi mana saja yang memenuhi syarat dan layak untuk asimilasi di rumah,” ujarnya. Ada pun totalnya 95 orang warga binaan Lapas Klas IIA Balikpapan yang mendapat asimilasi. Namun akan diberikan secara bertahap. Mulai dari tahap pertama 17 orang terlebih dahulu.

“Menyusul 78 orang lagi yang sedang dalam proses kelengkapan administrasinya,” ungkapnya. Mereka segera menyusul setelah proses administrasi selesai. Sehingga bisa mengurangi tingkat risiko rentan penularan Covid-19. Dia berharap dalam dua atau tiga hari ke depan, warga binaan yang memenuhi persyaratan bisa segera dapat asimilasi.

“Intinya dalam waktu tujuh hari ke depan sudah dapat dilaksanakan,” tuturnya. Ada pun mereka yang mendapat asimilasi dengan syarat telah menjalani dua per tiga dari masa hukuman terhitung sampai 31 Desember 2020. Kemudian syarat lainnya tahanan bukan terlibat dalam PP 99, yakni terpidana narkotika, korupsi, dan teroris.

Pihaknya akan selalu siap dan mendukung kebijakan dari pemerintah pusat, yakni Kemenkum HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Tentu tetap dengan mengedepankan standar operasional prosedur dan berdasarkan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (gel/ms/k15)


BACA JUGA

Selasa, 07 Agustus 2012 12:14

Uang Sewa Perpanjang “Napas” Gedung Sandisa

<div> <div class="facebook" style="text-align: justify;"> <em>Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers