MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 02 April 2020 14:53
Tetap Perlu Karantina Wilayah
Satu Bulan Covid-19 di Indonesia, Kasus terus Bertambah
ilustrasi

PROKAL.CO, Kamis (2/4) tepat satu bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil masih terus menuai pro dan kontra. Sementara, Jumlah Penderitanya terus bertambah.

 

SUDAH banyak rekomendasi agar pemerintah mengambil langkah yang radikal. Minimal, dengan mengarantina wilayah Jabodetabek yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. namun, pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dengan opsi darurat sipil bila kondisi memburuk.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah PSBB. Rujukannya adalah UU nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. ’’Ya itu yang dipakai. Jangan membuat acara sendiri-sendiri,’’ ujarnya usai meninjau fasilitas kesehatan di pulau Galang, Kepulauan Riau, (1/4).

Yang terpenting adalah kerjasama antara pemerintah pusat sampai ke desa. Dalam hal mudik misalnya, desa semestinya memiliki program isolasi mandiri. Juga program seperti jaring pengaman sosial yang dikoordinasikan dari atas.

Sejauh ini, tutur Presiden, belum ada daerah yang keluar dari garis kebijakan tersebut. Bahwa ada pembatasan sosial, lalu lintas, itu adalah pembatasan yang wajar. Karena daerah juga ingin mengontrol wilayahnya masing-masing. Tapi, tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau bahkan lockdown.

’’Lockdown itu Kita nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti. Baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, berhenti semuanya,’’ lanjut Jokowi. Kegiatan-kegiatan kantor juga semuanya dihentikan. Indonesia tidak mengambil jalan tersebut. Tetap ada aktivitas ekonomi, namun semua masyarakat harus menjaga jarak aman.

Karena itu, sejak awal pemerintah mengampanyekan social distancing dan physical distancing. Kalau semua disiplin melakukannya, juga mencuci tangan setiap usai kegiatan, hingga tidak mudah memegang hidung, mulut, atau mata, diyakini penyebaran virus bisa ditekan.

Meskipun demikian, secara tidak langsung presiden memberi isyarat pengakuan bahwa karantina wilayah tidak dilakukan karena kondisi anggaran. Sebab, bila ada karantina wilayah, negara wajib membiayai kehidupan semua orang di dalam wilayah itu tanpa kecuali.

Pengakuan itu tampak dari dua kali pernyataan presiden. Saat di Istana maupun di pulau Galang kemarin. dia menyatakan, kebijakan berbagai negara menjadi pelajaran bagi Indonesia. namun, disesuaikan pula dengan kondisi di tanah air Baik kondisi geografis, demografi, Karakter budaya, hingga kedisiplinan warga. ’’Dan juga kemampuan fiskal kita,’’ tambahnya.

Menurut Pemerintah, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pilihan paling rasional untuk Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengungkapkan, setidak-tidaknya ada dua pertimbangan utama pemerintah dalam menerapkan PSBB, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

”Pertama, tentu saja, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19. Kemudian yang kedua, pemerintah mempertimbangkan karakteristik bangsa dengan pulau-pulau yang tersebar di penjuru Nusantara,” katanya.

Pertimbangan lain kata Juri adalah soal jumlah penduduk dan kondisi demografi masyarakat serta pertimbangan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. PSBB didahului oleh keluarnya kebijakan pemerintah yang ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Langkah PSBB diambil untuk melanjutkan kebijakan yang diputuskan pemerintah maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” tuturnya.

PSBB kata Juri dilaksanakan oleh pemerintah daerah di daerah yang dinilai telah menjadi sumber penyebaran virus Covid-19 dengan cara melakukan pengendalian lalu lintas orang dan barang. Tentunya setelah mendapatkan restu dari pemerintah pusat. ”Persetujuan harus didapatkan dari menteri yang berwenang dalam urusan kesehatan. Yakni Menteri Kesehatan,” kata Juri.

Perbedaan mendasar antara pembatasn sosial yang selama ini telah diterapkan dengan PSBB yang dituangkan dalam PP Nomor 21 adalah PPSB lebih tegas, lebih masif, lebih disiplin dan lebih terkoordinasi. “Sehingga ada landasan hukum bagi gugus tugas untuk mengambil keputusan yang dianggap penting,” katanya.

Juri menegaskan tidak semua daerah boleh melakukan PSBB sembarangan karena harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap mulai dari Epidemiologis, besarnya ancaman, sumber daya yang dimiliki serta pertimbangan sosial politik dan keamanan.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 dan berlaku mulai tanggal diundangkan yakni di hari yang sama.

Dengan adanya PP tersebut, setiap pemerintah daerah di Indonesia dapat menjalankan PSBB di daerah masing-masing jika mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Apabila disetujui, pelaksanaannya mesti mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Abdullah Azawar Anas mengaku akan mengikuti keputusan pusat. Sosok yang menjabat Bupati Banyuwangi itu menegaskan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sudah diputuskan akan dijalankan jajarannya di Pemerintah Kabupaten.

Dia menambahkan, bahkan beberapa substansi yang diatur dalam PSBB sudah dijalankan. Seperti pengalihan belajar di rumah untuk pelajar, bekerja dari rumah untuk pekerja, dan kebijakan physical distancing dengan pengaturan jam buka di pusat pertokoan, kafe/restoran, pasar, serta pusat keramaian masyarakat lainnya.

"Bahkan, seperti di Banyuwangi, kami mematikan semua akses WIFI di ruang-ruang publik agar tidak lagi menjadi jujukan warga untuk berkumpul, termasuk WIFI corner di banyak titik yang dimiliki BUMN," ujarnya kepada Jawa Pos.

Soal potensi dilibatkannya aparat keamanan menyusul adanya klausul darurat sipil, Anas menilai tidak ada persoalan. Sejauh ini, kata dia, untuk menjalankan pembatasan sosial butuh kolaborasi banyak pihak. Mulai tokoh adat, hingga tokoh agama untuk memberi pengertian soal penundaan kegiatan keagamaan.

"Aparat keamanan Polri dan TNI selama ini juga ikut mendukung dengan pendekatan persuasif," imbuh politisi PDIP itu.

Hanya saja, diakuinya, kebijakan tersebut berimplikasi serius pada kelompok rentan. Yakni masyarakat bawah yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor informal harian. Untuk itu, Pemda perlu memberdayakan APBD untuk membantunya.

"Daerah-daerah telah merealokasi APBD guna dialihkan ke program penanganan corona. Penanganan itu mulai dari sisi medis hingga sosial-ekonomi," tuturnya.

Khusus sosial-ekonomi, umumnya pemkab telah membikin program semacam jaring pengaman ekonomi yang membantu warga berpendapatan harian. Bentuknya bervariasi, ada yang paket bantuan sembako untuk kebutuhan tiap pekan, ada yang berbentuk dana tunai, program pemberdayaan, dan sebagainya.

Sementara itu, hingga kemarin (1/4) jumlah kasus positif masih mengalami kenaikan. Jubir Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan bahwa pada periode 31 Maret hingga 1 April 2020 terdapat penambahan 149 orang dengan kasus positif sehingga menjadikan total kasus positif berjumlah 1.677 orang.

Pasien yang sembuh bertambah 22 orang hingga menjadi 103 orang sementara jumlah kematian baru juga bertambah 21 orang sehingga total korban meninggal 157 orang.

 

Pemerintah Harus Transparan

Pendiri Kawal Covid-19 Ainun Najib mendorong pemerintah untuk lebih terbuka kepada rakyat. Bila memang problem yang menghalangi kebijakan karantina wilayah adalah anggaran, seharusnya disampaikan kepada publik secara terbuka. ’’Kalau karena kemampuan postur fiskal APBN tidak sanggup, sampaikan saja. Rakyat akan mengapresiasi,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Semakin pemerintah tidak transparan mengenai kebijakan yang ada, maka semakin hilang pula kepercayaan masyarakat. survei kepercayaan publik kepada pemerintah belum lama ini di Amerika Serikat menempatkan Indonesia di posisi terbawah. Artinya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah terkait Covid-19 sangat rendah.

Bila pemerintah mau transparan dengan kondisi yang ada, rakyat justru akan bisa memahami. Bukan seperti sekarang, di mana informasi menjadi liar sehingga masyarakat banyak menduga-duga soal kebijakan yang ada.

Mengenai kebijakan PPSB sendiri, menurut Ainun sebenarnya sudah terlambat. Karena PPSB sebenarnya bukan langkah baru. ’’Ini hanya memberikan hitam di atas putih (pengesahan hukum),’’ lanjutnya. Sebab, beberapa pekan belakangan isi kebijakan PSBB sebenarnya sudah dilakukan. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga beribadah di rumah.

Sejauh ini, dia dan tim Kawal Covid-19 belum menganalisis seberapa besar dampak PSBB terhadap penurunan kurva Covid-19. Namun, dia memberikan contoh Italia yang menyatakan lockdown nasional. Ketika bantuan dokter dari Tiongkok didatangkan, para dokter itu heran dengan kondisi di Italia. Mereka menganggap lockdown di italia setengah hati karena orang masih mudah keluar rumah.

Karena itu, dalam kondisi sekarang, dia tetap mendorong pemerintah untuk memutuskan karantina wilayah. Minimal untuk wilayah jabodetabek karena di situlah episentrum penularan Covid-19. ’’Seharusnya sekarang karantina wilayah itu se-Jawa, tapi ya minimal Jabodetabek,’’ tutur pria kelagiran Gresik, Jatim, itu.

Ketika pemerintah memberlakukan larangan masuk bagi WNA ke Indonesia, yang juga sangat terlambat itu, seharusnya ada keputusan serupa di tingkat lokal. Yakni melarang siapapun untuk keluar dari wilayah Jabodetabek. Kecuali misalnya mereka yang mengirim logistik sembako atau yang mengirim peralatan medis.

Lewat karantina wilayah, setidaknya ada dua hal yang bisa mendapatkan ketegasan. Pertama adalah kejelasan bahwa kebutuhan hidup rakyat kecil ditanggung negara. Itu sangat jelas di karantina wilayah. Berbeda dengan kondisi saat ini yang serba tidak jelas. Perekonomian rakyat kecil terdampak, namun tidak ada jaminan penghidupan dari pemerintah.

Ketegasan berikutnya adalah orang tidak boleh pindah dari zona merah ke zona lain. Yang terjadi saat ini adalah imbauan terus menerus. Bahkan presiden sampai berharap agar ada kebijakan yang lebih tegas. Seharusnya, sebagai presiden dialah yang menegaskan itu semua. ’’Kalau Presiden saja sudah berharap ada kebijakan yang lebih tegas, siapa lagi yang kita harapkan untuk tegas,’’ ucapnya.

Apalagi, pemerintah memilih opsi darurat sipil sebagai langkah berikutnya. Itu akan mempertegas kesan bahwa pemerintah hanya ingin bagian otoriternya saja, namun enggan untuk membiayai rakyatnya. Karena lewat darurat sipil, pemerintah bisa melakukan apapun namun tidak wajib membiayai penghidupan warganya.

Meskipun demikian, bukan berarti dia dan tim Kawal Covid-19 pesimistis dengan kondisi yang ada. Justru, saat ini dia makin optimistis. Bukan karena kebijakan pemerintah, melainkan karena kesadaran masyarakat. sudah banyak kampung yang melakukan karantina wilayah. Juga semakin banyak yang menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari.

Ainun menuturkan, ada empat tahapan pencegahan penyebaran Covid-19. Tahap pertama adalah ontach tracig dan isolasi tuntas. Itu dilakukan oleh Singapura sampai saat ini dan efektif. Korea Selatan sempat kebobolan, sehingga mereka menempuh opsi kedua. Yakni, tes masal. Siapapun orangnya wajib mengikuti tes masal. Meskipun dia bukan Orang Dalam pemantauan (ODP).

Tahap ketiga adalah lockdown. Tahapan itu dilakukan Tiongkok di Provinsi Hubei, khususnya di Wuhan. Bila lockdown gagal, tahap terakhir yang digunakan. Yakni, semua orang harus pakai masker setiap keluar rumah. ’’Itu langkah yang dilakukan Republik Ceko, dan terbukti kurvanya mendatar per hari ini (kemarin, red),’’ imbuh pria 34 tahun itu.

Itu terjadi karena masyarakatnya sadar untuk mengenakan masker. Tidak perlu pakai masker medis. Cukup dengan masker kain yang diadakan secara swadaya. ’’Kita sekarang kawal covid-19 sarankan semua pakai masker kain. Kalau harus keluar, pakai masker. Itu harapan terakhir kita,’’ tandasnya.

Pakar hukum tata negara yang juga mantan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra turut buka suara terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui keppres nomor 11 tahun 2020. Menurut dia, penetapan darurat kesehatan melalui keppres tersebut sudah terlambat. Meski kepres itu dibarengi oleh PP nomor 21 tahun 2020, Yusril mengungkapkan bahwa tidak lantas memperbaiki keadaan.

Lantas apakah keppres dan PP yang baru diterbitkan oleh pemerintah bakal efektif membantu upaya melawan virus korona? Yusril menguraikan bahwa PP yang dibuat membuka kemungkinan pemerintah daerah melaksanakan PSBB. Termasuk mengatur mobilitas orang dan barang.

Meskipun demikian, dia menilai tetap sulit. Mengingat ada batasan-batasan yang tidak dijangkau oleh ketentuan dalam PP tersebut. Misalnya, Yusril mencontohkan, pemerintah daerah tidak bisa serta merta meminta perkuatan TNI maupun Polri saat mengetatkan pintu keluar masuk orang dan barang.

PP juga tidak memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk mengawasi keluar masuknya barang maupun orang di daerah yang memberlakukan PSBB. ”Pemerintah daerah paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah pemda,” tegasnya. Aparat keamanan bisa melakukan itu hanya saat karantina wilayah dilakukan.

Itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 ayat 3 UU Kekarantinaan Kesehatan. ”Karantina Wilayah hampir sama dengan lockdown yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filinpina,” ungkap Yusril. Dalam kondisi tersebut, orang tidak diizinkan keluar atau masuk. Selain itu, ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika pemerintah menetapkan karantina wilayah.

Menurut Yusril, mungkin saja saat ini pemerintah lebih memilih PSBB ketimbangan karantina wilayah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi kewajiban itu menjadi tanggung jawab pusat. ”Bukan tanggung jawab pemerintah daerah,” imbuhnya. Contohnya, jika karantina wilayah dilakukan di Jakarta. Ada belasan juta orang yang kebutuhan dasarnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dengan ketidakpastian waktu yang dibutuhkan untuk melawan virus korona, tentu saja hal itu bukan perkara mudah. ”Bisa-bisa kita seperti India. Lockdown yang dilakukan tanpa persiapan matang, bisa membuat rakyat kalang kabut dan akhirnya kelaparan,” beber dia. Gawatnya, ketentuan PSBB dalam PP nomor 21 tahun 2020 hanya mengulang yang diatur oleh UU Kekarantinaan Kesehatan.

Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah. Termasuk di antaranya Jakarta. ”Namun apa yang sudah dilaksanakan itu toh tidak mampu membatasi penyebaran virus korona,” ungkap Yusril. Karena itu, dia mempertanyakan efektifitas PSBB yang diputuskan presiden sebagai kebijakan melawan virus korona.

Jika dalam dua pekan atau satu bulan ke depan kebijakan itu terbukti tidak efektif dan pemerintah memilih jalan darurat sipil, Yusril juga tidak yakin itu akan membantu. ”Saya kira itu pun tidak akan menyelesaikan masalah,” urainya. Kalau situasi kian memburuk, dia memperkirakan pemerintah akhirnya harus memilih jalan karantina wilayah. ”Dengan segala risiko ekonomi, sosial, dan politiknya,” tambah dia.

Untuk itu, Yusril berharap besar, selama kebijakan PSBB masih berjalan, pemerintah benar-benar mempersiapkan diri berhadapan dengan kondisi dan situasi terburuk. ”Kalau akhirnya tidak punya pilihan lain menghadapi wabah virus korona kecuali memilih menerapkan karantina wilayah,” harapnya. Tentu dengan semua konsekuensi. Jangan sampai kejadian serupa di India dialami masyarakat Indonesia.

 

Titik Berat Pemerintah Masih Pada Sisi Ekonomi

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo memberikan analisis perkembangan penanganan wabah Covid-19 yang sudah berjalan sekitar sebulan. Pada prinsipnya dia menuturkan saat ini upaya yang perlu dimaksimalkan adalah di sektor kesehatan. Namun alokasi anggaran penanganan wabah asal Tiongkok itu dominan di sektor ekonomi.

Dia menuturkan dalam beberapa minggu terakhir, penularan masih menunjukkan kecenderungan sebarang yang terus meningkat. Persentase angka kematian terhadap jumlah penduduk yang terinfeksi juga masih relatif tinggi. ’’Hal yang juga cukup memprihatinkan korban di kalangan pekerja medis yang juga tinggi,’’ katanya. Kondisi ini disebabkan keterbatasan alat pelindung diri atau APD.

Menurut pria yang akrab disapa Max itu menuturkan tantangan yang perlu menjadi prioritas saat ini adalah menurunkan angka infeksi. Untuk itu fokus sumber daya dan kapasitas negara perlu lebih pada sisi penanganan sisi kesehatan.

Dia mengatakan untuk pertamakali melihat paket kebijakan yang mengkombinasikan sisi kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Dari alokasi anggarannya 19 persen untuk kesehatan, 27 persen untuk perlindungan sosial, dan 54 persen untuk ekonomi. ’’Tentu saja alokasi ini bisa diperdebatkan. Nampak jelas titik berat kebijakan masih pada sisi ekonomi,’’ katanya.

Max menuturkan sebetulnya tantangan saat ini adalah bagaimana agar segera dapat memutus penularan supaya jangan sampai terjadi the second wave. Artinya penguatan sumber daya dan kapasitas sektor kesehatan perlu lebih banyak perhatian.

Perhatian terhadap sektor kesehatan diantaranya adalah rumah sakit di sekitar titik sentra endemik perlu ditingkatkan atau upgrade. ’’Bukan mendirikan rumah sakit yang jauh dari titik endemik,’’ katanya. Menurutnya keputusan pemerintah mendirikan rumah sakit yang jauh dari titik endemik bisa menyebabkan masalah baru. Diantara titik endemik korona di Indonesia adalah DKI Jakarta.

Max menilai peristiwa wabah Covid-19 ini harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untukn melakukan sebuah reformasi yang komperhensif terhadap layanan rumah sakti di Indonesia. Khususnya di daerah dengan jumlah penduduk yang padat. Misalnya di DKI Jakarta yang hanya ada delapan rumah sakit rujukan wabah Covid-19. Padahal di DKI Jakarta data per Maret 2019 ada 203 unit rumah sakit.

Kondisi tersebut menurut Max sangat kurang memadai. Dia mengatakan jika dilakukan upaya upgrade rumah sakit yang maksimal, maka Indonesia mampu menangani penyakit endemik dan lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Untuk itu dia menegaskan politik anggara untuk bidang kesehatan perlu diperkuat.

Selanjutnya Max menimbang banyaknya gelombang mudik. Menurutnya gelombang mudik adalah konsekuensi logis dari kesulitan hidup di kota. Kemudian cermin dari upaya menekan biaya hidup dan imbas dari kebijakan bekerja dari rumah serta belajar dari rumah. Max mengakui bahwa gelombang mudik berimplikasi pada resiko penyebaran virus korona semakin meluas. Bahkan dampak korona tidak hanya di daerah perkotaan saja. Tetapi juga daerah pinggiran atau desa.

Untuk itu dia mengingatkan perlu adanya upaya pelibatan partisipasi masyarakat dan relevan menjadi garda terdepan untuk mengendalikan sebaran Covid-19 di kampung masing-masing. Kemudian perlu didorong setiap orang untuk tinggal di dalam rumah.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Fahrial Syam berharap dengan adanya aturan yang baru maka implementasinya bisa lebih nyata di lapangan. Seluruh jajaran dapat lebih ketat menerapkan pembatasan sosial tersebut. sehingga, tak ada lagi yang namanya kerumunan orang. Risiko penularan pun bisa dicegah.

Menurutnya, himbauan presiden sejak dua minggu lalu sudah sangat jelas soal “jaga jarak” atau physical distancing. Semua kegiatan dikerjakan dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, hingga ibadah dari rumah. ”Tinggal itu saja, ketegasannya. Seperti yang saya bilang, virus gak kemana-mana , orangnya yang kemana-mana,” ungkapnya.

Selain itu, di sejumlah daerah himbauan ini tidak konsisten diterapkan. Jakarta misalnya. Masih ada saja kemacetan di simpang-simpang. Padahal pusat perbelanjaan seperti mall sudah sangat sepi. ”Kenapa di jalan masih ramai? Ini bicara soal perut,” tegasnya. Hal tersebut yang juga harus disiapkan oleh pemerintah jika ingin himbauan untuk tidak kemana-mana dipenuhi.

Sementara, terkait mudik lebih dini, Ari menekankan bahwa pemda harus bersiap. Menurut perhitungan statistic, ketika ada seribu pemudik maka kemungkinan ada 50 orang yang positif. Kajian itu merujuk pada data rapid test yang dilakukan di DKI Jakarta, di mana dari 10 ribu orang diperiksa, 120 orang lainnya positif COvid-19.

”Di Jakarta ibaratnya sudah terjadi transmisi lokal. Karenanya, ketika ada yang mudik maka wajib diisolasi mandiri selama 14 hari di daerahnya,” tegasnya.

Pemda juga harus memastikan kesiapan rumah sakit daerahnya. Bukan hanya soal ruang isolasi, tapi juga ketersediaan ventilator. Jika tidak, maka bisa-bisa terjadi kasus seperti di Jakarta di mana angka kematiannya tinggi.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga mendapat beberapa catatan dari Ombudsman RI. Kemarin, Ombudsman menyampaikan setidaknya 21 masukan untuk pemerintah terkait rencana pelaksanaan PSBB. Di antaranya terkait poin kesiapan layanan kesehatan dan SDM-nya serta jaminan agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi selama pelaksanaan PSBB.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pantauan sementara, layanan kesehatan di Indonesia dinilai tidak siap dalam menghadapi pandemi ini. Ombudsman melakukan pantauan ke 192 rumah sakit rujukan dan sementara sudah selesai sekitar 50 persen. "Tampak sekali kita tidak siap karena wabah ini meluas sangat cepat. Maka perlu dilakukan langkah-langkah mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya penyediaan tenaga medis," jelas Alamsyah di Kantor Ombudsman RI.

Dalam pelayanan kesehatan, Ombudsman menilai perlu adanya pemenuhan kebutuhan tenaga sukarela untuk mengatasi pergiliran tenaga kesehatan yang jam kerjanya sudah melebihi batas selama pandemi. Selain itu Ombudsman juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk memastikan pemutakhiran informasi soal ketersediaan dan distribusi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan.

Pemerintah juga diminta untuk bertindak tegas terkait pengamanan pintu masuk. Setelah sejumlah negara bakal memulangkan WNI ke Indonesia, pemerintah perlu menyediakan penampungan sebagai tempat isolasi atau karantina, dan harus ada mekanisme yang jelas agar tidak terjadi penumpukan. Di sisi lain, pemerintah juga wajib mempertegas aturan pelarangan WNA masuk ke Indonesia.

Alamsyah menyoroti terkait rencana penerapan darurat sipil. Menurutnya, darurat sipil sebetulnya tidak diperlukan karena mekanisme hukum di Indonesia yang ada saat ini sudah cukup. "Kami memandang aturan darurat sipil itu jauh dari konteks pengendalian sosial dan hukum dalam konteks wabah maupun bencana. UU karantina wilayah, KUHP, dan UU Kepolisian sudah memiliki skema-skema yang cukup efektif untuk mendukung pembatasan sosial berskala besar ini," lanjutnya. (byu/tau/far/syn/wan/mia/deb/lyn)


BACA JUGA

Minggu, 31 Mei 2020 13:35

Ada 102 Daerah yang Masuk Zona Hijau, Kaltim Berapa Daerah?

JAKARTA- Pemerintah mencatat ada sekitar 102 daerah yang masuk zona…

Minggu, 31 Mei 2020 13:21
Buntut Kematian George Floyd

Amerika Rusuh, Mal Dijarah, Jam Malam di 25 Kota

Setidaknya 25 kota di Amerika Serikat memberlakukan jam malam sebagai…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:53

NAH KAN..!! Ada Tambang Ilegal di Sekitar Bendungan Benanga

SAMARINDA–Banjir di Samarinda tak lepas dari masifnya pembukaan lahan. Membuat…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:49

WAJIB..!! Kantongi Surat Sehat Dulu Baru Beli Tiket

BALIKPAPAN–Setelah ditutup sejak 24 April, Pelabuhan Semayang Balikpapan akan kembali…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:47

Angka Sembuh Meningkat, New Normal Tetap Waspada

MESKIPUN jumlah kasus sembuh terus meningkat dibandingkan konfirmasi positif Covid-19,…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:45

Konsep Normal Baru Harus Matang, Balikpapan Harus Jadi Contoh

Pembukaan kembali aktivitas sekolah mestinya menyesuaikan kondisi tiap wilayah. Keselamatan…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:45
Kisah Tenaga Medis Berlebaran di Rumah Sakit saat Corona Mewabah (2-Habis)

Orangtua Mengerti, Tetap Silaturahmi secara Daring

Dokter Spesialis Paru RS Dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) ini sudah…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:43

Ini 3 Syarat Utama Pelaksanaan New Normal

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan 3 syarat…

Sabtu, 30 Mei 2020 11:45

Tambang Ilegal Makin Marak, Usulkan Pejabat Pengawas Dicopot

Aktivitas tambang ilegal di Kukar disinyalir kian meluas. Bagaikan bola…

Sabtu, 30 Mei 2020 11:35

Banyak Orang Miskin Baru, Kembali ke Situasi 2011

JAKARTAs – Wakil Presiden Ma’ruf amin menyebutkan salah satu efek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers