MANAGED BY:
RABU
03 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Rabu, 01 April 2020 13:54
Pilkada Dipastikan Ditunda, Molor Desember atau April dan September 2021

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Imbas dari kondisi dan situasi yang belum membaik dari penyebaran Coronavirus disease (Covid-19) juga membuat tahapan Pilkada 2020 terganggu. Teranyar pemerintah pusat sudah sepakat untuk menunda pelaksanaan pilkada di Balikpapan. Menurut jadwal pilkada di Kota Minyak seharusnya berlangsung pada September mendatang.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menuturkan, keputusan penundaan itu mengemuka saat KPU Pusat, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Namun, pihaknya masih perlu menunggu untuk tindak lanjut dari keputusan tersebut. Nantinya tindak lanjut ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Sepanjang itu belum ada perppu, KPU tetap berpikir bahwa itu secara hukum belum punya kekuatan untuk berubah,” ujarnya. Walau kesepakatan itu sudah diketahui Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. Dengan adanya RDP ini memberikan kabar kepastian bahwa pilkada positif untuk ditunda.

Thoha menjelaskan, saat ini terdapat tiga opsi terkait penundaan pilkada. Pertama, menunda selama tiga bulan. Artinya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada Desember. Apabila situasi akibat Covid-19 belum membaik, opsi kedua masa penundaan akan lebih lama hingga April 2021.

“Jika kondisi semakin parah, terakhir opsi ketiga baru diselenggarakan satu tahun kemudian, September 2021,” bebernya. Itu ketiga opsi yang dia terima dari KPU RI saat melakukan RDP. Thoha menyebutkan, KPU Balikpapan hanya menunggu arahan dan keputusan opsi mana yang dipilih nanti dalam perppu.

“Kami tidak bisa kerja karena pekerjaan KPU ini membuka ruang publik dan pertemuan. Ini bertentangan dengan protokoler pemerintah,” ucapnya. Sehingga dia memahami bagaimana keputusan untuk pilkada harus ditunda sementara akibat kasus Covid-19.

Dalam masa ini, ada beberapa tahapan yang harus tertunda. Salah satunya rekrutmen dan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS). Kemudian pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Sementara untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), mereka sudah sempat bekerja selama sebulan. “PPK sudah berjalan, jadi diberikan honor selama satu bulan bekerja ini. Selanjutnya, mereka akan nonaktif sementara sampai waktu belum ditentukan,” pungkasnya. (gel/ms/k15)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 07 Agustus 2012 12:14

Uang Sewa Perpanjang “Napas” Gedung Sandisa

<div> <div class="facebook" style="text-align: justify;"> <em>Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers