JAKARTA- Kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia semakin sulit. Stok bahan makanan mereka semakin menipis. Sementara Non Government Organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat tidak bisa bebas menyalurkan bantuan. Semua bantuan harus melalui pemerintah setempat.
Turhan Badri, salah satu PMI yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia mengatakan, kondisi para pekerja semakin sulit di tengah wabah Korona. Mereka harus mendekam di tempat tinggal dan tidak boleh keluar rumah. "Untuk membeli kebutuhan pokok, biasanya hanya satu orang yang diperbolehkan ke swalayan. Tapi itu prosedurnya ketat," kata dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (30/3).
Selain itu, uang yang dimiliki semakin menipis, karena mereka tidak bisa bekerja selama Lock Down. Turhan mengatakan, bahan makanan yang dia miliki hanya cukup untuk beberapa hari ke depan.
Pria asal Desa Payaman, Lamongan itu mengatakan, kondisi para pekerja semakin sulit, karena organisasi masyarakat tidak bisa menyalurkan bantuan. Menurut dia, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia sudah membentuk tim untuk menyalurkan bantuan. "Tapi tiba-tiba ada kebijakan semua bantuan harus melalui Pemerintah Malaysia," ujar dia.
Bantuan itu pun tidak bisa disalurkan. Padahal, tim penyalur sudah mendapat surat pengantar dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia. Sekarang dia hanya bisa berharap bantuan dari Pemerintah Indonesia.
Ayah satu anak itu mengatakan, para pekerja sudah menyampaikan pengaduan kepada anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD. Kabarnya, kepala daerah mau memberi bantuan. "Semoga pemerintah daerah bisa membantu," ungkap anak ketiga dari delapan bersaudara itu.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak pengaduan dari para pekerja di Malaysia. Dia pun sudah berupaya untuk mencarikan solusi. "Kami sudah berbicara dengan gubernur soal kondisi teman-teman di Malaysia," kata dia.
Saat ini, kata dia, kondisinya semakin sulit, karena bantuan tidak bisa langsung diserahkan, tapi harus melalui pemerintah. Menurut dia, kalau melalui pemerintah setempat, dikhawatirkan bantuan tidak sampai sesuai harapan.
Legislator asal Dapil Jatim X itu mengatakan, ada dua opsi yang bisa dilalukan. Pertama, pemulangan. Namun, pemulangan tidak mudah, karena harus melalui proses yang sangat ketat. "Harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19," ujar dia. Tentu, pemerintah harus melakukan intervensi.
Jika tidak ada pemulangan, maka solusi yang harus dilakukan adalah pemberian bantuan. Karena sekarang NGO tidak boleh memberikan bantuan secara langsung, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia. "Pemerintah harus secepatnya ambil tindakan," mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana jika pemerintah daerah ingin memberikan bantuan. Zainuddin mengatakan, dia belum tahu mekanismenya. Mungkin perlu dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri. (lum)
