SAMARINDA - Pemerintah tengah mengkaji beberapa relaksasi yang akan diberikan kepada sektor pariwisata dan turunannya. Sebab sektor ini saat ini sedang terpukul akibat penyebaran virus corona (covid-19). Salah satunya penundaan atau pengurangan kewajiban pajak.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pembatasan kegiatan, penutupan tempat wisata dan tempat keramaian lainnya mengakibatkan terhambatnya pendapatan, mulai dari perdagangan UMKM hingga okupansi hotel. Terlebih Kementerian Pariwisata memutuskan menunda insentif untuk wisatawan mancanegara potensial di beberapa negara untuk masuk Indonesia dan menunda promosi pariwisata ke luar negeri.
“Kita sadar adanya penurunan di sektor ini. Makanya Kementerian Pariwisata sedang mengodok kebijakan terkait penundaan atau pengurangan kewajiban pajak bagi pelaku usaha pariwisata yang kontribusi dalam pajak asli daerah (PAD),” ujarnya.
Sri mengungkapkan kebijakan stay at home merupakan solusi terbaik pencegahan Covid-19. Namun dunia pariwisata akan terpukul. Penurunan sektor ini terjadi di mana-mana. Baik di Kaltim, nasional maupun global. “Situasi seperti ini mengharuskan kita mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Termasuk pelaku usaha,” terangnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi mengatakan, semua sektor dirugikan penyebaran virus corona. Terutama pariwisata. Sebab, sektor ini mengandalkan kegiatan kunjungan manusia serta menawarkan produk oleh-oleh. Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah menutup seluruh tempat wisata yang melibatkan kegiatan massa, sektor pariwisata terancam lumpuh.
“Pariwisata butuh kedatangan banyak orang, butuh transaksi satu orang ke yang lainnya. Jika tidak ada itu sektor ini tidak memiliki pemasukan,” ungkapnya.
Aji menjelaskan, aturan tegas seperti pemerintah membatasi kegiatan perjalanan dari luar negeri berperan menurunkan kunjungan pariwisata Kaltim. Selain itu, beberapa negara lain yang menutup penerbangannya ke Indonesia juga menjadi salah satu alasan pariwisata Indonesia, khususnya Kaltim akan sangat mengalami kesulitan.
Namun, tambahnya, hal itu merupakan risiko yang pasti terjadi. Sebab pembatasan itu merupakan solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tempat pariwisata yang identik dengan bergumulnya banyak manusia memiliki peluang terjadi penularan virus corona sangat besar. Suka tidak suka, aturan itu memang wajib dilakukan.
“Keputusan tegas itu diperlukan agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Sehingga wajar, sektor ini yang paling terpukul dan membutuhkan solusi,” pungkasnya. (ctr/ndu2/k18)
